Bawaslu Bandar Lampung: Belum Ada Temuan Politik Uang, Sentra Gakkumdu Akan Ketat Awasi Pilkada

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Rabu , 13 Nov 2024 - 21:38

Anggota Bawaslu Bandarlampung Hasanuddin Alam-FOTO RLMG -

Dia berharap kondisi ini dapat dipertahankan hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024.

“Kami berharap situasi ini tetap terjaga, dan masyarakat benar-benar teredukasi mengenai pentingnya Pilkada yang bebas dari politik uang,” katanya.

Dijelaskan dia, upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Bandar lampung adalah pencegahan dengan pendekatan persuasif.

“Sampai-sampai ada yang izin melakukan sayembara untuk bisa menangkap pelaku politik uang, silakan saja. Selama itu sumber dananya yang jelas. Tapi juga sampai saat ini belum ada temuan. Kalau ada, laporkan ke kami beserta bukti-buktinya, tentu akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Hasanuddin menambahkan bahwa Bawaslu Bandar Lampung telah gencar melakukan sosialisasi sejak awal tahapan Pilkada 2024, termasuk mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang.

“Kami telah mengirimkan surat imbauan, mengadakan sosialisasi, serta memasang Alat Peraga Sosialisasi (APS) di tingkat kelurahan untuk menanggulangi politik uang,” tuturnya.

Terkait dengan usulan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk pengawasan Pilkada, Hasanuddin menyambut baik ide tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan membahasnya lebih lanjut.

“Usulan pembentukan satgas adalah masukan yang baik dan akan kami bawa dalam rapat. Kami akan mendengarkan masukan dari aparat penegak hukum (APH), karena keputusan ini harus melalui pembahasan bersama,” tutupnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bandarlampung mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau temuan terkait pelanggaran kampanye dalam Pilkada Bandarlampung 2024. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dinilai telah mematuhi aturan yang berlaku selama proses kampanye.

Anggota Bawaslu Bandarlampung Oddy Marsa J.P. mengapresiasi sikap kedua pasangan calon yang menjalankan kampanye dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.

“Hingga hari ini, kami belum menerima laporan dari masyarakat atau temuan dari Panwaslu Kecamatan dan Kelurahan terkait dugaan pelanggaran kampanye,” ujarnya.

Oddy juga menambahkan bahwa seluruh kegiatan kampanye pasangan calon, baik nomor urut 01 (Reihana-Aryodhia Febriansyah) maupun nomor urut 02 (Eva Dwiana-Deddy Amarullah), telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Setiap pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh kedua paslon sudah dilengkapi dengan surat pemberitahuan tertulis dari pihak kepolisian atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye.

“Panwaslu Kecamatan selalu hadir di setiap lokasi kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran. Namun, kami juga mencatat bahwa tim kampanye tidak hanya melakukan kampanye publik, tetapi juga kegiatan internal yang tidak memerlukan STTP, karena itu bukan bagian dari kampanye terbuka,” jelas Oddy.

Bawaslu Bandarlampung juga mengungkapkan bahwa tidak adanya laporan atau temuan pelanggaran bisa jadi berkat upaya edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat, pasangan calon, dan tim kampanye.

“Kami berharap semua pihak memahami pentingnya mematuhi aturan yang ada,” tambahnya.

bawaslu bandar lampung: belum ada temuan politik uang, sentra gakkumdu akan ketat awasi pilkada                            bandarlampung – badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) bandarlampung mewaspadai gerakan hantu money politics jelang pemilihan wali kota (pilwakot). 
karenanya, bawaslu kota bandarlampung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melawan dan menghindari praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
dalam upaya pengawasan, sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) akan melaksanakan patroli pengawasan selama masa tenang dan tahapan pemungutan serta penghitungan suara (tungsura) pilkada 2024. 
anggota bawaslu kota bandar lampung, hasanuddin alam, menyatakan bahwa sentra gakkumdu, yang melibatkan bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, telah menyusun program bersama berupa patroli pengawasan.
“kami di gakkumdu telah menyusun program patroli pengawasan. selama masa tenang dan tungsura, kami akan melaksanakan patroli bersama untuk mengawasi potensi pelanggaran,” ujar hasanuddin alam, rabu (13/11/2024).
menurut hasanuddin, praktik politik uang saat ini bukan hanya melibatkan uang tunai atau amplop, tetapi juga distribusi sembako, seperti minyak goreng, gula, beras, dan bahan kebutuhan pokok lainnya.
“saya harap masyarakat bisa memahami dan menghindari praktik-praktik politik uang yang merusak proses demokrasi dalam pilkada ini,” katanya.
patroli pengawasan ini, lanjut hasanuddin, bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran, termasuk politik uang, yang terjadi di tengah masyarakat. 
“sejauh ini, kami telah melakukan penyuluhan di 146 titik terkait praktik politik uang,” tambahnya.
mengenai jadwal patroli pengawasan pada masa tenang dan penghitungan suara, hasanuddin menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan internal gakkumdu. “pengawasan ini akan dilakukan secara berjenjang, hingga ke tingkat kelurahan,” tuturnya.
hingga saat ini, bawaslu kota bandar lampung belum menerima laporan atau menemukan indikasi praktik politik uang. 
memang, menurutnya ini merupakan fenomena baru. apakah memang belum terlihat seperti hantu, atau memang belum bergerak. 
mesikpun nihil temuan, namun bawaslu tetap mengajak semua pihak untuk waspada terhadap praktik politik uang ini. 
“sejauh ini, kami tidak menemukan temuan atau laporan dari masyarakat terkait politik uang ataupun masalah netralitas di kota bandar lampung,” ujar hasanuddin.
dia berharap kondisi ini dapat dipertahankan hingga hari pemungutan suara pada 27 november 2024. 
“kami berharap situasi ini tetap terjaga, dan masyarakat benar-benar teredukasi mengenai pentingnya pilkada yang bebas dari politik uang,” katanya.
dijelaskan dia, upaya yang dilakukan oleh bawaslu bandar lampung adalah pencegahan dengan pendekatan persuasif. 
“sampai-sampai ada yang izin melakukan sayembara untuk bisa menangkap pelaku politik uang, silakan saja. selama itu sumber dananya yang jelas. tapi juga sampai saat ini belum ada temuan. kalau ada, laporkan ke kami beserta bukti-buktinya, tentu akan kita tindaklanjuti,” ujarnya. 
hasanuddin menambahkan bahwa bawaslu bandar lampung telah gencar melakukan sosialisasi sejak awal tahapan pilkada 2024, termasuk mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang. 
“kami telah mengirimkan surat imbauan, mengadakan sosialisasi, serta memasang alat peraga sosialisasi (aps) di tingkat kelurahan untuk menanggulangi politik uang,” tuturnya.
terkait dengan usulan pembentukan satuan tugas (satgas) untuk pengawasan pilkada, hasanuddin menyambut baik ide tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan membahasnya lebih lanjut. 
“usulan pembentukan satgas adalah masukan yang baik dan akan kami bawa dalam rapat. kami akan mendengarkan masukan dari aparat penegak hukum (aph), karena keputusan ini harus melalui pembahasan bersama,” tutupnya. badan pengawas pemilu (bawaslu) bandarlampung mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada laporan atau temuan terkait pelanggaran kampanye dalam pilkada bandarlampung 2024. kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dinilai telah mematuhi aturan yang berlaku selama proses kampanye.
anggota bawaslu bandarlampung oddy marsa j.p. mengapresiasi sikap kedua pasangan calon yang menjalankan kampanye dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. 
“hingga hari ini, kami belum menerima laporan dari masyarakat atau temuan dari panwaslu kecamatan dan kelurahan terkait dugaan pelanggaran kampanye,” ujarnya.
oddy juga menambahkan bahwa seluruh kegiatan kampanye pasangan calon, baik nomor urut 01 (reihana-aryodhia febriansyah) maupun nomor urut 02 (eva dwiana-deddy amarullah), telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. 
setiap pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh kedua paslon sudah dilengkapi dengan surat pemberitahuan tertulis dari pihak kepolisian atau surat tanda terima pemberitahuan (sttp) kampanye.
“panwaslu kecamatan selalu hadir di setiap lokasi kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran. namun, kami juga mencatat bahwa tim kampanye tidak hanya melakukan kampanye publik, tetapi juga kegiatan internal yang tidak memerlukan sttp, karena itu bukan bagian dari kampanye terbuka,” jelas oddy.
bawaslu bandarlampung juga mengungkapkan bahwa tidak adanya laporan atau temuan pelanggaran bisa jadi berkat upaya edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan kepada masyarakat, pasangan calon, dan tim kampanye. 
“kami berharap semua pihak memahami pentingnya mematuhi aturan yang ada,” tambahnya.
meskipun hingga kini belum ada pelanggaran yang ditemukan, oddy menegaskan bahwa bawaslu bandarlampung akan terus melakukan pengawasan secara aktif terhadap seluruh kegiatan kampanye. 
“kami tetap akan melakukan pengawasan dan siap menerima laporan dari masyarakat jika ada dugaan pelanggaran kampanye,” pungkasnya.
untuk diketahui, pilkada bandarlampung 2024 diikuti oleh dua pasangan calon, yakni reihana-aryodhia febriansyah (nomor urut 01) dan eva dwiana-deddy amarullah (nomor urut 02). (rtv/c1/abd)