OJK Lampung Ingatkan Pentingnya Jaga Data Pribadi: Jangan Dikit-dikit Posting di Sosmed

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 13 Nov 2024 - 09:17

Kantor OJK Lampung. -Foto Prima Imansyah/Radar Lampung-

Sebab, apabila data pribadi tidak dapat dijaga dengan baik akan menjadi cela bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan di industri jasa keuangan.

Otto Fitriandy mencontohkan, masyarakat sering abai menjaga privasi tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Juga, terkait nama ibu kandung.

"Teman-teman kalau udah ulang tahun suka dikit-dikit posting di sosmed selamat ulang tahun ke 49 tahun. Ada lilin di tanggal itu. Itu orang sudah bisa menebak tanggal, bulan, dan tahun kita," ujar Otto Fitriandy.

"Terus kadang kita posting nama ibu kandung, kita panggil atau tulis secara lengkap di sosmed," sambungnya.

Disampaikan Otto Fitriandy, kedua informasi tersebut di industri jasa keuangan sebagai dua informasi otentikasi atau konfirmasi untuk pemilik rekening atau pemilik akun.

"Karena di verifikasi dengan tanggal lahir dan nama ibu kandung. Kalau sudah diketahui orang lain dengan mudah bisa dicoba-coba untuk mengambil alih akun industri jasa keuangan kita. Masih akun mobile banking di ponsel," ucapnya.

Lanjut Otto Fitriandy, pelaku tindak kejahatan di jasa keuangan akan mudah mencoba masuk ke akun jasa keuangan dengan cara menginstal aplikasi, masukan username, dan memilih lupa password.

"Tentunya nanti diminta oleh aplikasi untuk validasi dan diminta untuk memasukkan nama ibu kandung dan tanggal lahir. Yang terjadi akun kita beralih tangan," tuturnya.

"Saya rasa di negara mana pun menjaga data pribadi sudah salah satu mitigasi kita dalam mencegah kita menjadi korban pelaku tindak kejahatan industri jasa keuangan," ungkapnya.

Diketahui, mengaju POJK 6/PJOK.07/2022 dijelaskan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dilarang memberikan data atau informasi pribadi mengenai Konsumen kepada pihak lain.

PUJK yang dimaksud adalah Bank Umum; Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat; Perantara Pedagang Efek; Manajer Investasi; Dana Pensiun; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Reasuransi; Perusahaan Pembiayaan; Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; Perusahaan Modal Ventura.

Lalu, Perusahaan Pergadaian Pemerintah; Pergadaian Swasta; Perusahaan Penjaminan; Lembaga Keuangan Mikro; Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa.

Informasi data pribadi yang dimaksud untuk perseorangan, seperti nama; Nomor Induk Kependudukan; alamat; tanggal lahir dan/atau umur; nomor telepon; nama ibu kandung; dan data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Larangan dikecualikan apabila konsumen memberikan persetujuan; dan diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, PUJK wajib menjelaskan secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan konsumen terkait dengan pemberian data atau informasi pribadi konsumen.(*)

ojk lampung ingatkan pentingnya jaga data pribadi: jangan dikit-dikit posting di sosmed                            bandarlampung - perlindungan data pribadi dalam industri keuangan sangat penting untuk mencegah pencurian identitas, penipuan, dan kerugian finansial lainnya. sebagaimana diketahui bersama, dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi kasus kebocoran data yang terjadi di berbagai institusi.
bahkan juga terjadi penyalahgunaan dan jual beli data melalui situs online misalnya penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi elektronik (e-commerce), perbankan, industri perusahaan teknologi (fintech), perusahaan jasa angkutan online.
data konsumen dan masyarakat tersebut, dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindak kejahatan seperti penipuan, pembobolan rekening, pemerasan yang menyebabkan kerugian bagi pemiliknya.
salah satu contoh kasus yang sempat viral pada pertengahan tahun 2024 sekitar 27 pelamar kerja di pusat grosir cililitan (pgc) jakarta timur datanya dipakai orang tidak bertanggung jawab untuk pinjaman daring atau online (pinjol).
polres jakarta timur saat ini menyampaikan modus yang dilakukan pelaku berpura-pura menjadi penyalur tenaga kerja di sebuah konter ponsel.
korban diminta pelaku untuk selfie bersama ktp dengan iming-iming memberi hadiah dan data itu akan digunakan sebagai syarat untuk melamar kerja.
para korban pun bukannya mendapat pekerjaan malah ditagih-tagih oleh pinjol dengan taksiran kerugian miliaran rupiah.
ini merupakan tantangan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara informasi dan data didistribusikan.  hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan distribusi informasi dan data secara cepat.
transaksi digital yang dilaksanakan secara online dan cepat juga mendorong adanya pertukaran secara instan dan membentuk kumpulan data yang besar dalam bentuk big data.
pemerintah pun melakukan beberapa upaya untuk melindungi data pribadi masyarakat. salah satunya adalah mengeluarkan undang-undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (uu pdp).
uu pdp mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. sehingga mereka bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan yang ada dalam uu pdp.
konsep dan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi itu sendiri bukanlah hal yang baru bagi sektor jasa keuangan, khususnya perbankan.
sebab, sebelum diundangkannya uu pdp, ojk telah menerbitkan pojk nomor 6/pojk.07/2023 yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha memperoleh persetujuan konsumen untuk mengumpulkan dan memanfaatkan data pribadi konsumen.
terkait hal tersebut, kepala ojk lampung, otto fitriandy mengatakan, perlindungan data pribadi merupakan dasar bagi seluruh masyarakat indonesia.
sebab, apabila data pribadi tidak dapat dijaga dengan baik akan menjadi cela bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan di industri jasa keuangan.otto fitriandy mencontohkan, masyarakat sering abai menjaga privasi tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir. juga, terkait nama ibu kandung.
"teman-teman kalau udah ulang tahun suka dikit-dikit posting di sosmed selamat ulang tahun ke 49 tahun. ada lilin di tanggal itu. itu orang sudah bisa menebak tanggal, bulan, dan tahun kita," ujar otto fitriandy.
"terus kadang kita posting nama ibu kandung, kita panggil atau tulis secara lengkap di sosmed," sambungnya.
disampaikan otto fitriandy, kedua informasi tersebut di industri jasa keuangan sebagai dua informasi otentikasi atau konfirmasi untuk pemilik rekening atau pemilik akun.
"karena di verifikasi dengan tanggal lahir dan nama ibu kandung. kalau sudah diketahui orang lain dengan mudah bisa dicoba-coba untuk mengambil alih akun industri jasa keuangan kita. masih akun mobile banking di ponsel," ucapnya.
lanjut otto fitriandy, pelaku tindak kejahatan di jasa keuangan akan mudah mencoba masuk ke akun jasa keuangan dengan cara menginstal aplikasi, masukan username, dan memilih lupa password.
"tentunya nanti diminta oleh aplikasi untuk validasi dan diminta untuk memasukkan nama ibu kandung dan tanggal lahir. yang terjadi akun kita beralih tangan," tuturnya.
"saya rasa di negara mana pun menjaga data pribadi sudah salah satu mitigasi kita dalam mencegah kita menjadi korban pelaku tindak kejahatan industri jasa keuangan," ungkapnya.
diketahui, mengaju pojk 6/pjok.07/2022 dijelaskan pelaku usaha jasa keuangan (pujk) dilarang memberikan data atau informasi pribadi mengenai konsumen kepada pihak lain.pujk yang dimaksud adalah bank umum; bank perkreditan/pembiayaan rakyat; perantara pedagang efek; manajer investasi; dana pensiun; perusahaan asuransi; perusahaan reasuransi; perusahaan pembiayaan; perusahaan pembiayaan infrastruktur; perusahaan modal ventura.
lalu, perusahaan pergadaian pemerintah; pergadaian swasta; perusahaan penjaminan; lembaga keuangan mikro; lembaga pembiayaan ekspor indonesia; dan lembaga jasa keuangan lainnya atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa.
informasi data pribadi yang dimaksud untuk perseorangan, seperti nama; nomor induk kependudukan; alamat; tanggal lahir dan/atau umur; nomor telepon; nama ibu kandung; dan data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh konsumen kepada pujk.
larangan dikecualikan apabila konsumen memberikan persetujuan; dan diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
meski demikian, pujk wajib menjelaskan secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari persetujuan konsumen terkait dengan pemberian data atau informasi pribadi konsumen.(*)