BCN Soroti Keputusan Bawaslu Bojonegoro, Anggap Ada Ketidaktepatan dalam Pengambilan Keputusan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:53

Radar Lampung Baca Koran--

bcn soroti keputusan bawaslu bojonegoro, anggap ada ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan                            bojonegoro – bojonegoro creative network (bcn) mengungkapkan hasil eksaminasi publik terhadap tiga keputusan yang diambil oleh bawaslu kabupaten bojonegoro. 
lembaga pemantau independen ini menilai bawaslu bojonegoro tidak cermat dalam membuat keputusan, bahkan terkesan ceroboh dan berpotensi menguntungkan peserta pemilihan tertentu.
eksaminasi tersebut disampaikan dalam acara yang digelar di adelia cafe, jalan gajah mada, bojonegoro, pada jumat (8/11). hadir dalam acara tersebut koordinator bcn, abdul ghoni asror, dua pegiat pemilu, dian widodo dan fatkhur rohman, serta koordinator akademi pemilu dan demokrasi, muhammad alfian.
setidaknya ada tiga keputusan bawaslu yang menjadi sorotan bcn. pertama adalah laporan anwar sholeh terkait dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang melibatkan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, teguh haryono dan farida hidayati. 
kedua, keputusan bawaslu terkait pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh kpu bojonegoro. ketiga, mengenai keputusan terkait dugaan pelanggaran netralitas kepala desa (kades) kabalan, kecamatan kanor.
dalam eksaminasi pertama, bcn menyoroti keputusan bawaslu bojonegoro terkait dugaan pelanggaran pidana oleh paslon nomor urut 1, teguh-farida, yang diduga sengaja mengacaukan jalannya debat publik pertama pada 19 oktober 2024. 
meskipun bawaslu menyatakan laporan tersebut tidak terbukti karena dianggap tidak ada unsur kesengajaan, bcn berpendapat bahwa peristiwa tersebut jelas merupakan upaya untuk menggagalkan debat yang telah disepakati.
koordinator bcn, abdul ghoni asror, menyatakan bahwa ketegangan yang terjadi dalam debat pertama tidak bisa dipisahkan dari keberatan yang disampaikan paslon nomor urut 1 terhadap format debat yang diatur oleh kpu bojonegoro. 
setelah beberapa kali rapat koordinasi, bawaslu bojonegoro hadir di seluruh rangkaian debat pertama dan seharusnya mengetahui peristiwa tersebut. akibat kericuhan ini, debat kedua yang dijadwalkan pada 1 november 2024 juga batal dilaksanakan.
kegagalan dalam penyelenggaraan debat publik tersebut, menurut abdul ghoni, merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai visi, misi, dan program kerja calon kepala daerah. hal ini tentunya merusak proses pemilihan kepala daerah (pilkada) di kabupaten bojonegoro.
eksaminasi kedua berfokus pada dugaan pelanggaran administrasi yang dituduhkan kepada kpu bojonegoro terkait acara debat publik. bcn menilai bahwa keputusan bawaslu yang menyatakan kpu bojonegoro melanggar administrasi tidak memiliki dasar yang jelas. bawaslu bahkan tidak memberikan rekomendasi apa pun dalam putusannya, sehingga kpu bojonegoro tidak dapat mengambil langkah tindak lanjut.
“keputusan tersebut terkesan dipaksakan dan tidak berdasar,” ungkap abdul ghoni.
eksaminasi ketiga terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas oleh kades kabalan, yang dianggap melampaui kewenangan bawaslu. 
abdul ghoni menegaskan bahwa hanya pejabat yang lebih tinggi, seperti pj bupati, yang berwenang menentukan apakah ada pelanggaran atau tidak. selain itu, peristiwa dugaan pelanggaran tersebut terjadi sebelum pendaftaran calon kepala daerah dimulai, sehingga tidak relevan jika diterapkan pada konteks pilkada bojonegoro.
sementara itu, muhammad alfian, koordinator akademi pemilu dan demokrasi, memberikan penjelasan mengenai berita acara (ba) kpu bojonegoro nomor 312/pl.02.4-ba/3522/2024 yang mengatur pelaksanaan debat. 
alfian menegaskan bahwa ba tersebut sah dan mengikat semua pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. 
bila ada pihak yang merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan sengketa proses melalui bawaslu atau melalui jalur hukum lainnya.
“selama belum ada keputusan yang mencabut ba tersebut, maka kesepakatan yang tercantum dalam ba tetap berlaku,” tegas alfian.
dari eksaminasi terhadap tiga keputusan ini, bcn menyimpulkan bahwa bawaslu bojonegoro telah menunjukkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan yang seharusnya lebih berhati-hati dan profesional. 
mereka berharap hasil eksaminasi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu, yakni bawaslu dan kpu, agar proses pilkada di bojonegoro berjalan lebih transparan, adil, dan netral.
“kami sebagai pemantau pemilu berharap agar hal ini menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara agar pilkada bojonegoro tidak tercemar oleh ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan dalam pelaksanaannya,” pungkas alfian. (jpnn/c1/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 11 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Adi Herlansyah Hisbullah Huda (Iklan Maria)

Berita Pilihan