Kenaikan PPN 12 Persen Dapat Berdampak pada Harga Jual Mobil

JAKARTA – Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen kembali diperbincangkan publik. Hal ini menyusul rencana pemberlakuannya pada 1 Januari 2025.

Di tengah menurunnya daya beli masyarakat, impitan ekonomi, dan berbagai persoalan lainnya, kenaikan PPN ini sangat dikeluhkan. Banyak industri juga khawatir kenaikan PPN 12 persen ini semakin melemahkan pasar.

Salah satu yang akan terdampak adalah industri otomotif. Setelah target tahun ini tak tercapai dan bahkan direvisi oleh Gaikindo, kenaikan PPN 12 persen juga menjadi momok tersendiri. Hal tersebut diungkap oleh Astra Daihatsu Motor (ADM).

Sri Agung Handayani, marketing and corporate communication director PT ADM mengatakan, PPN yang bakal naik jadi 12 persen per 1 Januari 2025 dapat berdampak pada harga jual mobil.

Karena itu, Daihatsu berharap pemerintah mempersiapkan formula lainnya untuk mendongkrak daya beli masyarakat bila PPN jadi dinaikkan.

BACA JUGA:Potensi Dana Zakat Indonesia Tembus Rp327 T

Daihatsu berharap pemerintah dapat memberlakukan kebijakan yang menguntungkan bagi seluruh pelaku industri termasuk otomotif.

"Kurang lebih harapannya pemerintah bisa melihat ini bersama para pelaku industri. Contohnya tadi VAT (Value Added Tax/PPN) jangan dinaikkan," ucap Sri Agung di Karawang, Kamis (31/10).

Sri Agung menambahkan bahwa urusan daya beli masyarakat, khususnya di sektor otomotif seharusnya menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun produsen. 

Sri Agung juga mengharap kebijakan-kebijakan lain dibuat oleh pemerintah dikaji dengan baik. Karena daya beli di industri otomotif ditentukan oleh berbagai faktor.

"Maksudnya, kemampuan orang mendapatkan income, household income, kenaikan inflasi pada barang-barang yang dia konsumsi secara harian," lanjut Sri Agung. 

BACA JUGA:Percepat Swasembada, Presiden Prabowo Tinjau Sentra Pangan di Merauke

Menurut Sri Agung, ada banyak pertimbangan sebelum seseorang melakukan pembelian kendaraan bermotor. Salah satunya adalah kondisi ekonomi di dalam negeri. 

"Maka dia harus diyakinkan dulu cost of living-nya dia penuhi, dengan perbaikan tadi secara ekonomi di Indonesia," ungkap Sri Agung. (jpc/c1)