Optimisme Kebijakan Ekonomi Kabinet Prabowo-Gibran

Reporter: Tim Redaksi |

Editor: Tim Redaksi |

Jumat , 18 Oct 2024 - 22:34

Ilustrasi optimisme kebijakan ekonomi kabinet Prabowo-Gibran.-FOTO MAULANA PAMUJI GUSTI/HARIAN DISWAY -

Sebagaimana menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara lantaran menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen.

Hasil survei juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. Pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9 persen dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia. Terjadi tren penurunan sejak itu. Pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8 persen dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Kontribusi pajak mereka dikhawatirkan akan berkurang jika daya beli kelompok tersebut kian tergerus, dan pada gilirannya berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan.

Sesuai standar internasional yang diberikan Bank Dunia, kelas menengah merupakan kelompok orang yang pengeluarannya antara 3,5 sampai dengan 17 kali dari garis kemiskinan.

Kalau garis kemiskinan di tahun 2024 besarannya adalah Rp 582.993 per kapita per bulan, kelompok yang pengeluarannya di kisaran Rp 874.000 sampai dengan Rp 2.040.000 itu belum masuk kelas menengah, tetapi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Meski demikian, pascapandemi Covid-19, kelas menengah mengindikasikan pada fase menurun sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019–2024.

Kebijakan insentif pajak, yakni kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar, merupakan salah satu strategi yang cukup tepat guna menekan penurunan angka kelompok kelas menengah.

Kebijakan itu semula hanya berlaku dari November 2023 hingga Juni 2024, tetapi kini diperpanjang hingga Desember 2024. Jika memungkinkan, dengan pertimbangan ingin memulihkan kelompok kelas menengah, kebijakan DTP bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan pada 2025.

Sebagaimana penegasan Menkeu Sri Mulyani, keberlangsungan sejumlah paket kebijakan yang bersifat stimulan seperti program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan paket-paket insentif pajak lainnya dipandang sangat strategis guna mendorong visi Indonesia Emas 2045. (*)

*) Sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publlik dan peneliti di Institute of Global Research for Economics, Entrepreneurship, & Leadership dan kandidat doktor di Program S-3 PSDM Universitas Airlangga.

optimisme kebijakan ekonomi kabinet prabowo-gibran                            oleh: sukarijanto*
pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu 2024 tinggal menghitung hari. di tengah situasi perekonomian global yang masih dalam fase ketidakpastian, sejumlah ekonom dan pengamat masih memiliki optimisme akan terbukanya ruang bagi pemerintahan baru untuk mengoptimalkan parameter-parameter ekonomi yang masih berpihak pada optimalisasi akan potensi penerimaan negara. 
setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat (dpr), sejumlah asumsi dasar ekonomi makro rapbn 2025 yang telah diketok. 
baca juga:harapan dari lampung untuk prabowo-gibran 
meliputi pertumbuhan ekonomi 5,1–5,5 persen year-on-year; inflasi 1,5–3,5 persen year-on-year; nilai tukar rupiah rp 15.300–rp 15.900 per dolar as; tingkat suku bunga sbn 10 tahun sebesar 6,9–7,2 persen; tingkat pengangguran terbuka sebanyak 4,5–5 persen; tingkat kemiskinan 7–8 persen; kemiskinan ekstrem nol persen; gini rasio (indeks) 0,379–0,382; dan indeks modal manusia (indeks) 0,56. 
kemudian, indeks nilai tukar petani sebesar 115–120 dan indeks nilai tukar nelayan 105–108. 
angka-angka yang dipatok tersebut menyiratkan masih adanya optimisme tinggi pemerintah dalam menyongsong perekonomian tahun-tahun mendatang.
terutama pada angka pertumbuhan ekonomi yang masih dalam bayang-bayang faktor geopolitik dan berlanjutnya perlambatan ekonomi tiongkok, maka titik tengah dari rentang asumsi pertumbuhan ekonomi 2025, yaitu 5,1–5,5 persen (5,3 persen), dianggap masih cukup dinamis.
di sisi lain, hasil survei kepercayaan konsumen bank indonesia pada agustus 2024 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian dalam tren positif, yakni mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. 
hal itu tecermin dari indeks keyakinan konsumen (ikk) agustus 2024 sebesar 124,4, lebih tinggi daripada 123,4 pada bulan sebelumnya. meningkatnya keyakinan konsumen pada agustus 2024 didukung indeks kondisi ekonomi saat ini (ike) yang tetap optimistis dan indeks ekspektasi konsumen (iek) yang menguat. 
ike yang tetap optimistis terutama didorong oleh indeks penghasilan saat ini. sementara itu, iek tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ekspektasi penghasilan. 
hal yang menggembirakan, tren positif juga diikuti di level global, yaitu dengan penguatan perekonomian domestik amerika serikat (as) seiring dengan penurunan suku bunga bank sentral amerika serikat (as) atau federal reserve (the fed) diperkirakan bakal memicu dampak positif dan negatif terhadap perekonomian nasional.
the fed baru saja menurunkan suku bunga acuan atau fed funds rate sebesar 50 basis points (bps) dari 5,25–5,5 persen menjadi 4,75–5,0 persen. itu merupakan penurunan suku bunga untuk kali pertama sejak maret 2020. 
terdapat semacam dikotomis, yaitu relaksasi kebijakan the fed yang terlalu cepat dapat menghambat perkembangan dalam pengendalian inflasi. sebaliknya, keputusan pelonggaran kebijakan yang terlalu lambat dapat berdampak negatif pada perekonomian riil. 
dengan demikian, jika ekonomi tetap kuat dan inflasi tetap bertahan, the fed dapat melonggarkan kebijakan moneter dengan kecepatan yang lebih lambat. 
namun, jika pasar tenaga kerja as melemah secara tak terduga atau inflasi menurun lebih cepat daripada yang diharapkan, the fed masih akan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneternya. 
persoalannya, jika asumsi perekonomian as berkembang seperti yang diantisipasi anggota federal open market committee (fomc) yang memperkirakan suku bunga the fed bakal turun menjadi 4,5 persen pada akhir 2024 dan 3,5 persen pada akhir 2025. 
hal itu berarti menguatkan kesan bahwa the fed melakukan kebijakan antisipasi penurunan suku bunga sebesar 100 bps pada akhir tahun ini, mengimplikasikan dua kali lagi penurunan sebesar 25 bps.
sementara pada 2025, pasar global meyakini bahwa the fed bakal kembali menurunkan suku bunga sebesar 100 bps. kemudian, pada 2026 dan 2027, suku bunga the fed akan turun menjadi 3 persen yang menandakan penurunan 50 bps terakhir dan berakhirnya siklus penurunan suku bunga pada 2026. 
proyeksi itu diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi pada juni 2024 yang mencerminkan ekspektasi inflasi yang lebih rendah, tingkat pengangguran yang lebih tinggi, dan pergeseran keseimbangan risiko. 
namun, munculnya proyeksi positif itu tidaklah mewakili rencana atau keputusan formal dari the fed melainkan hanya berasal dari keyakinan para investor akan perekonomian as yang menunjukkan tren menjanjikan dan berdampak signifikan pada bergeraknya parameter-parameter ekonomi global yang kian dinamis.
prioritas kebijakan yang bersifat stimulan
mengakomodasi sejumlah faktor eksternal di atas yang bersifat menguntungkan, kabinet prabowo-gibran seyogianya memperkuat kebijakan yang diharapkan mampu menstimulasi potensi pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek pengganda
pertama, pemerintah perlu terus memacu peningkatan investasi demi tercapainya pembentukan modal tetap bruto (pmtb), yang merupakan salah satu kontributor terbesar setelah konsumsi rumah tangga, agar dapat tumbuh tinggi. dengan demikian, dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan kompetitif di tengah persaingan investasi di negara-negara lain yang juga prospektif di mata investor global. 
kedua, memperluas ruang fiskal indonesia yang masih terbatas, sangat urgen bagi pemerintah mengoptimalisasi pos-pos belanja pemerintah yang memiliki efek pengganda besar pada sektor makro, seperti pemberian insentif pajak ekspor pada sektor komoditas primadona nonmigas. 
ketiga, mempertahankan tingkat inflasi di level 1,5–3,5 persen agar daya beli masyarakat tetap terjaga. adanya stimulus bansos dan blt yang masih berjalan relatif membantu sektor konsumsi untuk jangka pendek. tingginya tingkat konsumsi sangat signifikan bagi pertumbuhan pdb. 
keempat, mendorong akselerasi reformasi struktural demi peningkatan sektor-sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar pada perekonomian seperti industri manufaktur, pertanian, perdagangan, dan konstruksi sehingga peningkatan kualitas indikator sosial ekonomi indonesia juga ikut terkerek. 
terlebih, di tengah merosotnya kelompok kelas menengah pada fase yang cukup mencemaskan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas bisa mendongkrak kembali golongan itu yang selama ini memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. 
secara populasi, kelas menengah berjumlah 52 juta jiwa atau 20 persen dari total penduduk. mereka memiliki kualifikasi sumber daya manusia (sdm) yang terampil. sekitar 56 persen alokasi pengeluaran kelompok itu dipakai untuk pendidikan dan kesehatan serta memiliki aset yang cukup untuk berwirausaha. 
sebagaimana menurut hasil survei sosial ekonomi nasional (susenas) 2024, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara lantaran menyumbang 50,7 persen dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5 persen. 
hasil survei juga mencatat bahwa daya beli kelas menengah terus tergerus sejak 2018. pada 2018, porsi konsumsi kelas menengah mencapai 41,9 persen dari total konsumsi rumah tangga di indonesia. terjadi tren penurunan sejak itu. pada 2023, total konsumsi kelas menengah hanya mencapai 36,8 persen dari total konsumsi rumah tangga di indonesia. 
kontribusi pajak mereka dikhawatirkan akan berkurang jika daya beli kelompok tersebut kian tergerus, dan pada gilirannya berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap pdb yang sudah rendah dan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan.
sesuai standar internasional yang diberikan bank dunia, kelas menengah merupakan kelompok orang yang pengeluarannya antara 3,5 sampai dengan 17 kali dari garis kemiskinan. 
kalau garis kemiskinan di tahun 2024 besarannya adalah rp 582.993 per kapita per bulan, kelompok yang pengeluarannya di kisaran rp 874.000 sampai dengan rp 2.040.000 itu belum masuk kelas menengah, tetapi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.
meski demikian, pascapandemi covid-19, kelas menengah mengindikasikan pada fase menurun sebesar 9,48 juta jiwa periode 2019–2024.
kebijakan insentif pajak, yakni kebijakan pajak pertambahan nilai (ppn) ditanggung pemerintah (dtp) 100 persen untuk pembelian rumah hingga rp 5 miliar, merupakan salah satu strategi yang cukup tepat guna menekan penurunan angka kelompok kelas menengah. 
kebijakan itu semula hanya berlaku dari november 2023 hingga juni 2024, tetapi kini diperpanjang hingga desember 2024. jika memungkinkan, dengan pertimbangan ingin memulihkan kelompok kelas menengah, kebijakan dtp bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan pada 2025. 
sebagaimana penegasan menkeu sri mulyani, keberlangsungan sejumlah paket kebijakan yang bersifat stimulan seperti program jaminan kehilangan pekerjaan (jkp), fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp), dan paket-paket insentif pajak lainnya dipandang sangat strategis guna mendorong visi indonesia emas 2045. (*)
 
*) sukarijanto adalah pemerhati kebijakan publlik dan peneliti di institute of global research for economics, entrepreneurship, & leadership dan kandidat doktor di program s-3 psdm universitas airlangga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung Edisi Minggu 20 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan