Cegah Korupsi, KAD Lampung Terbentuk

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Jumat , 11 Oct 2024 - 21:24

-GRAFIS EDWIN-

Bidang BUMN dan BUMD

Ketua : Hengki Irawan R. (Wakil Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Nasional (AKLINAS) Provinsi Lampung),

Wakil Ketua : Mashudi, S.E. (Komite Tetap Pengembangan Usaha BUMN/BUMD KADIN Lampung).

Bidang Pengawasan dan Komite Etik

Ketua : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung),

Wakil Ketua : Inspektur Provinsi Lampung.

Direktur Eksekutif : Drs. Saripuddin (Direktur Eksekutif KADIN Provinsi Lampung).(*)

cegah korupsi, kad lampung terbentuk                            bandarlampung – komite advokasi daerah (kad) yang diinisiasi oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) telah terbentuk di provinsi lampung.
kad merupakan forum komunikasi antara regulator dan pelaku usaha untuk membahas isu-isu strategis terkait pencegahan korupsi di indonesia. sehingga membentuk perwakilan anti korupsi di provinsi lampung.
adapun ketua komite advokasi daerah (kad) anti korupsi provinsi lampung yakni ardiansyah atau yang akrab disapa bang aca.
penunjukan tersebut berdasarkan surat keputusan (sk) gubernur lampung nomor: g /642 / b.04/ hk/ 2024 tentang pembentukan komite advokasi daerah anti korupsi provinsi lampung.
sk itu ditandatangani oleh pj gubernur lampung samsudin, pada 7 oktober 2024. samsudin dalam sk tersebut menjelaskan tentang tugas dari kad anti korupsi provinsi lampung.
tugas itu, mulai dari membentuk forum kelompok kerja anti korupsi (anti corruption working group/awgp) dengan membahas rencana aksi dan rekomendasi.
baca juga:besok, dua paslon pilgub lampung debat infrastruktur dan ekonomi
lalu, melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis berintegritas serta nilai anti korupsi antar pemangku kepentingan. juga melaksanakan kegiatan sosialisasi atas profesi ahli pembangunan integritas (api) sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (skkni).
mereka pun bertugas melaksanakan sosialisasi regulasi terkait dengan korporasi dan pelayanan publik. pun menyampaikan rekomendasi yang telah disusun kepada para pihak yang dituju baik regulator (kepala daerah) maupun asosiasi bisnis dengan supervisi oleh kpk.
bahkan, tak lupa melaksanakan koordinasi, mediasi, serta memberikan saran dan masukan antar lembaga dalam rangka perbaikan sistem dan hambatan permasalahan pencegahan. juga melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada gubernur lampung, ketua kadin lampung dan kpk minimal setiap satu tahun.
sedangkan, untuk kewenangan, kata samsudin, kad anti korupsi memiliki kewenangan mulai dari memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.
baca juga:waspada! bencana hidrometeorologi melanda lampung
juga memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada inspektorat provinsi lampung. dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud, kad anti korupsi provinsi lampung menjalankan nilai-nilai integritas.
masa tugas komite advokasi daerah anti korupsi provinsi lampung selama lima tahun sejak keputusan ini ditetapkan. 
dengan ditetapkannya keputusan ini, keputusan gubernur lampung nomor: g/188/iv.01/hk/2024 tentang pembentukan komite advokasi daerah anti korupsi provinsi lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. (pip/yud)
berikut sebagian susunan personalia kad anti korupsi provinsi lampung :
pembina
1. gubernur lampung,
2. ketua umum kamar dagang dan industri (kadin) provinsi lampung,
3. sekretaris daerah provinsi lampung.
 
ketua :  h. ardiansyah, s.h. (ketua dewan pertimbangan kadin provinsi lampung),
ketua i : prof. dr. hamzah, s.h., m.h. (akademisi fakultas hukum universitas lampung),
ketua ii : romy j. utama (wakil ketua umum (wku) bidang organisasi kadin provinsi lampung),
ketua iii : adi kurniawan (bidang media dpp asosiasi pengusaha indonesia (apindo) provinsi lampung),
ketua iv : muhammad brillianta zulyus (bidang kajian hukum dan perundang-undangan dpc perhimpunan advokat indonesia (peradi) bandar lampung),
ketua v : asrian hendicaya, s.e., m.si. (direktur infrastruktur ekonomi syariah komite daerah ekonomi dan keuangan syariah (kdeks) provinsi lampung).
 
sekretariat : kepala biro perekonomian sekretariat daerah provinsi lampung.
 
bidang keuangan dan perbankan 
ketua : h. irfan gani. s.e., m.m. (wku bidang perbankan dan keuangan non bank kadin lampung),
wakil ketua : direktur utama bank lampung.
 
bidang infrastruktur 
ketua : ir. safrudin indrajaya (ikatan nasional konsultan indonesia (inkindo) provinsi lampung),
wakil ketua i : kepala dinas bina marga dan bina konstruksi provinsi lampung,
wakil ketua ii : kepala dinas perumahan, kawasan permukiman. dan cipta karya provinsi lampung.
 
bidang perizinan dan investasi 
ketua : h. mofaje b. caropeboka (wasekjen dpp asosiasi jasa konstruksi nasional (askonas),
wakil ketua : kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi lampung.
 
bidang pertambangan, energi, dan perminyakan
ketua : h. musmadia (asosiasi perusahaan bongkar muat indonesia (apbmi) provinsi lampung),
wakil ketua : kepala dinas energi dan sumber daya mineral provinsi lampung.
 
bidang pendidikan dan kebudayaan 
ketua : abdul karim (ketua dpd pers siber indonesia (psi) lampung),
wakil ketua i : rektor universitas lampung, wakil ketua ii: kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi lampung.
 
bidang kesehatan
ketua : fx. heridian (dpd gakeslab provinsi lampung),
wakil ketua : kepala dinas kesehatan provinsi lampung direktur utama rsud dr. abdul moeloek provinsi lampung.
 
bidang pengadaan barang dan jasa 
ketua : memed humaidi (komite tetap jasa konsultansi kadin lampung),
wakil ketua: alfian suni sh. mh. cpm. (komite tetap advokasi hukum, mediasi dan persaingan usaha kadin lampung).
 
bidang bumn dan bumd 
ketua : hengki irawan r. (wakil ketua asosiasi kontraktor listrik nasional (aklinas) provinsi lampung),
wakil ketua : mashudi, s.e. (komite tetap pengembangan usaha bumn/bumd kadin lampung).
 
bidang pengawasan dan komite etik
ketua : dr. rinaldy amrullah, s.h., m.h. (akademisi fakultas hukum universitas lampung),
wakil ketua : inspektur provinsi lampung.
 
direktur eksekutif : drs. saripuddin (direktur eksekutif kadin provinsi lampung).(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 12 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan