PTPN Tak Kaku Dalam Kelola dan Pertahankan Aset

BANDARLAMPUNG – PTPN I Regional 7 yang wilayah perkebunannya ada di Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu tidak terlalu kaku dalam mengelola dan mempertahankan asetnya untuk memberikan ekspansi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Tentu, menurut Kepala PTPN I Regional 7 Tuhu Bangun, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikannya pada Media Gathering PTPN I Regional 7 dan mitra media di Hotel Novotel Bandarlampung, Rabu (11/9). Melalui pertemuan yang penuh keakraban ini juga, Bangun mengajak insan pers di Lampung untuk bersinergi dan berkolaborasi secara adaptif dalam membangun PTPN yang sustainability.

Lebih jauh, Bangun mengatakan bahwa konsen PTPN I Regional 7 kini bagaimana meningkatkan produktivitas aset tanaman biologis yang ada pada perkebunannya. Kemudian membuka ruang untuk melakukan ekspansi yang di antaranya bisa saja dispestasi aset dalam infrastruktur program pemerintah. Kemudian memungkinkan dikembangkan dalam bentuk wisata yang potensial di wilayah-wilayah view menarik.

”Oleh karena itu, saya dengan satu kepala dan sepuluh jari mengajak kita (PTPN dan insan pers, red) bersama-sama untuk selalu bersinergi. Jikapun nanti kebijakan sinergi kami dalam rangka penyelamatan aset ada hal yang harus diselesaikan, maka akan kita kedepankan secara humanis. Tentu ruang musyawarah akan terbuka, tapi bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

BACA JUGA:Permenperin Tentang TKDN Rawan Disalahgunakan

Bangun juga menyinggung bahwa pertumbuhan statistik manusia secara nasional di Indonesia itu sekitar 3 hingga 7 persen setiap tahunnya, sementara pertumbuhan tanah tidak ada. Tapi jika betul-betul dikelola dan di-manage, menurutnya aset tanah perkebunan yang ada di Indonesia sangat memungkinkan untuk memperbaiki ekonomi rakyat. 

Di sisi lain, tandasnya, pemerintah juga going concern-nya adalah hirilisasi. Kemudian, PTPN ini hadir pertama untuk membuka lapangan pekerjaan hingga mengurangi pengangguran. Kedua, sebagai lokomotif perekonomian kerakyatan. Ketiga, memberikan sebagian keuntungan untuk menjadi pendapatan dan devisa negara.

’’Maka dari itu mari kita bersinergi bergandeng tangan dan kita berharap pemerintah yang baru mendatang jauh lebih baik lagi,” pungkasnya. (rim)