Siap-Siap, Tunggakan BPJS Kesehatan Bakal Diputihkan

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Yuda Pranata |

Rabu , 12 Nov 2025 - 20:48

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Edwin Rusli-FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA -

BANDARLAMPUNG – Pemerintah dikabarkan bakal melakukan pemutihan iuran BPJS kesehatan. Pelaksanaannya pun ditunggu oleh masyarakat, terutama yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan.

Tunggakan iuran BPJS Kesehatan di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung yang membawahi Kota BANDAR Lampung dan kabupaten sekitarnya diperkirakan Rp200 miliar.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyebut angka tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya langkah pemutihan tunggakan yang tengah direncanakan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kesehatan Lampung Edwin Rusli mengatakan kebijakan pemutihan akan sangat membantu masyarakat yang selama ini menunggak iuran karena kesulitan ekonomi.

’’Pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan adanya rencana pemutihan BPJS ini, karena dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. Jadi dengan adanya pemutihan ini benar-benar sangat membantu,” ujar Edwin saat ditemui di Balai Keratun, Rabu (12/11).

Menurut Edwin, total tunggakan sekitar Rp200 miliar tersebut baru mencakup wilayah kerja BPJS Cabang Bandar Lampung dan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

"Di Lampung BPJS pemutihan ini belum seluruh nya tapi anggaran kurang lebih nya 200 miliar untuk wilayah cabang Bandar Lampung kita masih memverifikasi data lagi," tuturnya

Sementara itu, Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, dr. Imam Ghozali, menyambut baik dan mendukung rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan.

Ia menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.

“Regulasinya memang sedang diatur, tapi saya sangat mendukung kalau ada pemutihan tunggakan BPJS. Ini akan sangat membantu masyarakat dan juga rumah sakit dalam memberikan pelayanan,” ujar dr. Imam di Balai Keratun, Rabu 12 November 2025.

Ia menjelaskan, RSUDAM Lampung saat ini memiliki program layanan ramah berbasis KTP, di mana pasien cukup membawa KTP tanpa perlu kartu BPJS saat berobat. Melalui sistem tersebut, data pasien otomatis terkoneksi dengan database BPJS Kesehatan.

“Dari KTP itu bisa langsung diketahui apakah dia peserta PBI, aktif, atau nonaktif. Jadi lebih praktis dan cepat,” jelasnya.

Namun, Imam berharap BPJS Kesehatan tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga hadir langsung di rumah sakit untuk mempercepat proses verifikasi dan pemutihan data.

siap-siap, tunggakan bpjs kesehatan bakal diputihkan                            bandarlampung – pemerintah dikabarkan bakal melakukan pemutihan iuran bpjs kesehatan. pelaksanaannya pun ditunggu oleh masyarakat, terutama yang memiliki tunggakan bpjs kesehatan.
tunggakan iuran bpjs kesehatan di wilayah kerja bpjs kesehatan cabang bandarlampung yang membawahi kota bandar lampung dan kabupaten sekitarnya diperkirakan rp200 miliar. 
untuk itu, pemerintah provinsi (pemprov) lampung menyebut angka tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya langkah pemutihan tunggakan yang tengah direncanakan pemerintah pusat.
kepala dinas kesehatan lampung edwin rusli mengatakan kebijakan pemutihan akan sangat membantu masyarakat yang selama ini menunggak iuran karena kesulitan ekonomi.
baca juga: permatep unila studi banding ke radar lampung
’’pemerintah daerah sangat berterima kasih dengan adanya rencana pemutihan bpjs ini, karena dapat membantu masyarakat yang tidak mampu. jadi dengan adanya pemutihan ini benar-benar sangat membantu,” ujar edwin saat ditemui di balai keratun, rabu (12/11).
menurut edwin, total tunggakan sekitar rp200 miliar tersebut baru mencakup wilayah kerja bpjs cabang bandar lampung dan belum seluruh kabupaten/kota di provinsi lampung.
"di lampung bpjs pemutihan ini belum seluruh nya tapi anggaran kurang lebih nya 200 miliar untuk wilayah cabang bandar lampung kita masih memverifikasi data lagi," tuturnya
sementara itu, direktur rsud dr. h. abdul moeloek (rsudam) lampung, dr. imam ghozali, menyambut baik dan mendukung rencana pemutihan tunggakan bpjs kesehatan. 
ia menilai kebijakan tersebut penting untuk memastikan seluruh masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.
“regulasinya memang sedang diatur, tapi saya sangat mendukung kalau ada pemutihan tunggakan bpjs. ini akan sangat membantu masyarakat dan juga rumah sakit dalam memberikan pelayanan,” ujar dr. imam di balai keratun, rabu 12 november 2025.
ia menjelaskan, rsudam lampung saat ini memiliki program layanan ramah berbasis ktp, di mana pasien cukup membawa ktp tanpa perlu kartu bpjs saat berobat. melalui sistem tersebut, data pasien otomatis terkoneksi dengan database bpjs kesehatan.
“dari ktp itu bisa langsung diketahui apakah dia peserta pbi, aktif, atau nonaktif. jadi lebih praktis dan cepat,” jelasnya.
namun, imam berharap bpjs kesehatan tidak hanya bekerja dari kantor, tetapi juga hadir langsung di rumah sakit untuk mempercepat proses verifikasi dan pemutihan data.
“saya minta bpjs juga hadir di rumah sakit. jadi mereka tidak hanya berkantor di tempat yang jauh, tapi hadir di sini juga. supaya ketika kami menemukan data pasien yang perlu pemutihan, kita bisa langsung berkolaborasi, misalnya menentukan mana yang layak diputihkan,” tegasnya.
imam mengungkapkan, sekitar 98 persen pasien rsudam merupakan peserta bpjs kesehatan, sehingga rencana pemutihan akan berdampak besar bagi kelancaran pelayanan kesehatan.
“dengan kondisi itu, jelas kebijakan pemutihan akan sangat berpengaruh. tapi kami masih menunggu regulasi resminya seperti apa. yang pasti, isunya sudah ada dan kami siap mendukung kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
sementara, banyaknya peserta bpjs kesehatan menunggak iuran karena berbagai alasan. selain itu, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat tidak mampu membayar tagihan tepat waktu. 
oleh karena itu, muncul kabar mengenai pemutihan tunggakan bpjs kesehatan yang sedang dibahas pemerintah. program ini menarik perhatian karena dianggap mampu meringankan beban jutaan peserta bpjs kesehatan.
kepala bpjs kesehatan kota bandar lampung, herman indratmo, mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah terkait rencana pemutihan tersebut. 
menurutnya, program itu hanya akan menyasar segmen masyarakat tertentu yang benar-benar tidak mampu membayar iuran.
“kami tegaskan, pemutihan ini bukan berlaku untuk semua segmen, seperti badan usaha atau pekerja formal. hanya untuk peserta mandiri (pbpu) yang memang kesulitan membayar tunggakan. nanti akan disisir dan dilihat siapa saja yang bisa mendapatkan program ini,” jelas herman saat ditemui di balai keratun, rabu 12 november 2025.
ia menambahkan, peserta yang termasuk dalam kategori penerima pemutihan nantinya dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya tanpa harus melunasi tunggakan lama. mekanismenya akan dijelaskan setelah regulasi resmi diterbitkan.
“cara dan ukurannya nanti akan disosialisasikan. tapi intinya, peserta bisa meregistrasi ulang secara langsung atau daring tanpa membayar tunggakan untuk kembali aktif,” ujarnya.
herman mengungkapkan, hingga saat ini tingkat kepesertaan aktif di lampung baru mencapai sekitar 70 persen, atau masih di bawah target nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) sebesar 80 persen. 
artinya, masih ada sekitar 10 persen peserta yang perlu diaktifkan kembali agar lampung dapat memenuhi target nasional ataupun 30 persen untuk 100 persen.
“jumlah yang menunggak cukup banyak. saya belum bisa sebut angka pastinya karena baru beberapa hari bertugas. tapi jelas, angkanya signifikan,” kata herman.
selain itu, ia menjelaskan bahwa sebagian peserta yang statusnya tidak aktif bukan hanya karena tunggakan, tetapi juga akibat proses verifikasi dan validasi (verivali) oleh kementerian sosial. proses tersebut dilakukan setiap bulan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan iuran (pbi).
“bisa jadi peserta dinonaktifkan karena sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, misalnya karena dianggap mampu atau sudah terdaftar sebagai peserta mandiri. keputusan itu ada di kementerian sosial,” terangnya.
herman mengimbau masyarakat agar proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal layanan digital seperti aplikasi jkn mobile, pandawa, atau datang langsung ke kantor bpjs kesehatan.
“kami terbuka melayani semua peserta. kalau ada kendala, segera datang atau hubungi layanan daring. tujuan kami adalah memastikan semua warga terlindungi jaminan kesehatan,” tutupnya. (pip/c1/yud)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lampung 13 November 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan