Gagal Tangani Banjir, 30 Pejabat Korea Utara Bakal Dieksekusi Mati

RADAR LAMPUNG, JAKARTA – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, dilaporkan memerintahkan eksekusi terhadap 20 hingga 30 pejabat atas dugaan kegagalan mereka dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda negara tersebut pada musim panas lalu.

Menurut laporan media Korea Selatan, bencana tersebut menyebabkan kematian sekitar 4.000 orang.

TV Chosun mengungkapkan bahwa pejabat yang dieksekusi didakwa melakukan korupsi dan pengabaian tugas terkait penanganan bencana tersebut.

"Telah dikonfirmasi bahwa antara 20 hingga 30 pejabat di daerah yang terdampak banjir dieksekusi secara bersamaan pada akhir bulan lalu," ujar seorang pejabat kepada media tersebut.

Namun, laporan tentang eksekusi ini belum diverifikasi oleh sumber independen.

BACA JUGA:KPU Lampung Tengah Ajak Media Sinergi Sukseskan Pilkada 2024

Kantor Berita Pusat Korea Utara sebelumnya melaporkan bahwa Kim Jong Un memerintahkan tindakan keras terhadap pejabat setelah banjir besar yang melanda Provinsi Chagang pada bulan Juli.

Banjir tersebut menyebabkan sekitar 4.000 orang tewas dan lebih dari 15.000 orang mengungsi.

Beberapa pejabat yang dieksekusi tidak diidentifikasi, tetapi laporan menyebutkan bahwa Kang Bong-hoon, sekretaris komite partai provinsi Chagang sejak 2019, termasuk di antara mereka yang dipecat oleh Kim dalam pertemuan darurat selama bencana banjir.

Mantan diplomat Korea Utara, Lee Il-gyu, mengatakan kepada TV Chosun bahwa para pejabat di provinsi tersebut "sangat cemas" akibat ancaman eksekusi.

Pada bulan Agustus 2024, Kim Jong Un terlihat meninjau daerah yang rusak dan bertemu dengan penduduk, menyatakan bahwa pemulihan wilayah banjir akan memakan waktu berbulan-bulan.

BACA JUGA:Cadangan Devisa Agustus US$ 4,8 Miliar

Kim juga mengecam laporan dari Korea Selatan mengenai jumlah korban tewas, membantah tuduhan yang menyebutkan ribuan orang tewas.

Ini bukan kali pertama Kim Jong Un memerintahkan eksekusi pejabat atas kegagalan.