Perjas di Tiga OPD Lamteng Bermasalah, Ada yang Ganda dan Fiktif

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Selasa , 20 Aug 2024 - 21:39

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - Pertanggungjawaban perjalanan dinas di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) tidak sesuai ketentuan.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Lampung.

Penanggung jawab pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung, Masmudi, dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, Pemkab Lamteng pada tahun 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp586.259.414.307 dengan realisasi sebesar Rp474.717.077.929 atau sebesar 80,97 persen dari anggaran.

Anggaran tersebut antara lain merupakan Belanja Perjalanan Dinas (Perjas) Dalam Negeri sebesar Rp52.100.008.000 dengan realisasi sebesar Rp36.948.347.783 atau 70,92 persen dari anggaran.

Anggaran dan realisasi belanja Perjas Dalam Negeri di antaranya pada tiga OPD, yaitu Dinas Pendidikan den Kebudayaan terealisasi Rp432.734.251 atau 52,07 persen.

Lalu, Sekretariat DPRD terealisasi Rp18.966.319.525 atau 98,11 persen, dan sekretariat daerah terealisasi Rp3.026.325.800 atau 89,15 persen.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Pemkab Lamteng di Gunungsugih Nomor: 3/L.HP/XVIII.BLP/01/2024 tanggal 16 Januari 2024, diketahui bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pertanggungjawaban Belanja Perjas Dalam Negeri pada OPD Sekretariat Daerah dan Bappeda sebesar Rp15.778.000 tidak sesuai kondisi senyatanya.

Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lampung Tengah agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Perjas sesuai ketentuan dan Sekretaris Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Perjas sebesar Rp700.000 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp700.000 sesuai STS tanggal 15 Februari 2024.

Namun belum ada surat instruksi kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas sesuai ketentuan. Dengan demikian, rekomendasi atas temuan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti.

Berdasarkan pemeriksaan uji petik atas pertanggungjawaban Belanja Perjas dengan memeriksa hasil konfirmasi dan dokumen pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan.

Pertama, pertanggungjawaban uang harian pada tiga OPD melebihi ketentuan sebesar Rp4.110.000. Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban perjas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban uang harian perjas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 11 pelaksana perjas.

Atas kelebihan pembayaran uang harian melebihi ketentuan sebesar Rp4.110.000, Pemkab Lamteng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Kedua, terdapat tiga pelaksana perjas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Sekretariat DPRD yang tidak melaksanakan perjas dengan total sebesar Rp5.250.950.

perjas di tiga opd lamteng bermasalah, ada yang ganda dan fiktif                            bandar lampung, radar lampung - pertanggungjawaban perjalanan dinas di tiga organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupaten lampung tengah (pemkab lamteng) tidak sesuai ketentuan.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung, masmudi, dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pemkab lamteng pada tahun 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar rp586.259.414.307 dengan realisasi sebesar rp474.717.077.929 atau sebesar 80,97 persen dari anggaran. 
anggaran tersebut antara lain merupakan belanja perjalanan dinas (perjas) dalam negeri sebesar rp52.100.008.000 dengan realisasi sebesar rp36.948.347.783 atau 70,92 persen dari anggaran.
anggaran dan realisasi belanja perjas dalam negeri di antaranya pada tiga opd, yaitu dinas pendidikan den kebudayaan terealisasi rp432.734.251 atau 52,07 persen.
lalu, sekretariat dprd terealisasi rp18.966.319.525 atau 98,11 persen, dan sekretariat daerah terealisasi rp3.026.325.800 atau 89,15 persen.
berdasarkan laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2023 pada pemkab lamteng di gunungsugih nomor: 3/l.hp/xviii.blp/01/2024 tanggal 16 januari 2024, diketahui bahwa terdapat kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pertanggungjawaban belanja perjas dalam negeri pada opd sekretariat daerah dan bappeda sebesar rp15.778.000 tidak sesuai kondisi senyatanya.
atas temuan tersebut, bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah agar memerintahkan sekretaris daerah dan kepala bappeda untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja perjas sesuai ketentuan dan sekretaris daerah untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjas sebesar rp700.000 kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.
rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar rp700.000 sesuai sts tanggal 15 februari 2024. 
namun belum ada surat instruksi kepada sekretaris daerah dan kepala bappeda untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan. dengan demikian, rekomendasi atas temuan tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
berdasarkan pemeriksaan uji petik atas pertanggungjawaban belanja perjas dengan memeriksa hasil konfirmasi dan dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretariat dprd, dan sekretariat daerah, diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan.
pertama, pertanggungjawaban uang harian pada tiga opd melebihi ketentuan sebesar rp4.110.000. pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban perjas pada sekretariat daerah, sekretariat dprd, dan dinas pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat pertanggungjawaban uang harian perjas yang tidak sesuai dengan ketentuan pada 11 pelaksana perjas.
atas kelebihan pembayaran uang harian melebihi ketentuan sebesar rp4.110.000, pemkab lamteng melalui dinas pendidikan dan kebudayaan, sekretariat dprd, dan sekretariat daerah telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah.
kedua, terdapat tiga pelaksana perjas pada dinas pendidikan dan kebudayaan dan sekretariat dprd yang tidak melaksanakan perjas dengan total sebesar rp5.250.950.
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjas dalam daerah dinas pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat dua pelaksana perjas yang tidak memiliki surat tugas dan sppd namun terdapat bukti tanda terima uang harian perjas dalam daerah dengan total yang dibayarkan sebesar rp2.275.000. kemudian berdasarkan hasil konfirmasi dari maskapai lion air, terdapat satu tiket pesawat dari lampung dengan tujuan ke yogyakarta yang tidak digunakan. 
hasil konfirmasi kepada ppkom dan subkoordinator bagian fasilitasi dan pengawasan, diperoleh informasi bahwa pelaksana perjas atas nama ba dengan surat tugas nomor: 090/545.a/setwan.ivi.i/2023 tidak melaksanakan perjas namun uang harian, uang representasi, dan tiket pesawat berangkat telah dibayarkan.
atas hal tersebut, pelaksana perjas tersebut tidak berhak atas biaya perjas yang telah dibayarkan. atas kelebihan pembayaran sebesar rp5.250.950, pemkab melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah menindaklanjuti dengan penyetoran sebagian ke rekening kas umum daerah kabupaten lamteng sebesar rp2.275.000 sesuai sts tanggal 18 april 2024, sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar rp2.975.950.
ketiga, pertanggungjawaban perjas dalam daerah yang dilakukan di hari bersamaan atau ganda pada dinas pendidikan dan kebudayaan sebesar rp1.650.000.
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban perjas dalam daerah dinas pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa terdapat lima pelaksana kegiatan yang melakukan perjas dalam daerah di hari yang bersamaan/ganda dan atas uang harian seluruh kegiatan perjalanan dinas tersebut telah dibayarkan.
atas hal tersebut, pelaksana perjas tersebut hanya berhak atas uang harian perjalanan dinas dalam daerah di salah satu kegiatan saja. atas kelebihan pembayaran tersebut, pemkab lamteng melalui dinas pendidikan dan kebudayaan telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran ke kas umum daerah kabupaten lampung tengah sesuai sts tanggal 18 april 2024 sebesar rp1.650.000.
keempat, pertanggungjawaban biaya transportasi pada sekretariat drpd tidak sesuai kondisi senyatanya sebesar rp5.165.810.
kelima, pertanggungjawaban biaya penginapan pada sekretariat daerah dan sekretariat dprd tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar rp37.359.279.
berdasarkan hasil pemeriksaan atas biaya penginapan, diketahui terdapat tarif per malam maupun jumlah hari menginap yang tidak sesuai dengan jawaban konfirmasi dari pihak hotel.
berdasarkan konfirmasi pihak hotel, atas penginapan yang dibayarkan sebesar rp90.144.368, realisasi biaya penginapan senyatanya adalah sebesar rp52.785.089. dengan demikian, terdapat selisih sebesar rp37.359.279.
pptk sekretariat daerah menyatakan bahwa terdapat perjas narasumber yang dibebankan kepada sekretariat daerah dimana narasumber tersebut datang dan menginap di bbc hotel lebih awal dari yang dijadwalkan dalam surat tugas serta terdapat pelaksana perjas yang menginap di best western senayan jakarta yang hanya check in di satu kamar. 
ppkom dan subkoordinator bagian fasilitasi dan pengawasan pada sekretariat dprd menyatakan bahwa beberapa perjas yang dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2023 masih menggunakan agen travel sehingga menimbulkan adanya selisih tarif penginapan.
hasil konfirmasi kepada ppk dan bendahara pengeluaran pada masing-masing opd menyatakan bahwa tidak teliti dalam memverifikasi dokumen pertanggungjawaban perjas.
atas kelebihan pembayaran biaya penginapan sebesar rp37.359.279,00, pemkab lamteng melalui sekretariat daerah dan sekretariat dprd telah menindaklanjuti dengan penyetoran sebagian ke rekening kas umum daerah kabupaten lamteng sebesar rp27.761.020. sehingga terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti sebesar rp9.598.259.
permasalahan di atas mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja perjas pada sekretariat dprd sebesar rp14.064.215
hal tersebut disebabkan oleh sekretaris daerah, sekretaris dprd, dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan bawahannya sesuai ketentuan untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien dan akuntabel.
ppk dan pptk terkait dalam melaksanakan fungsinya tidak memedomani peraturan serta tidak cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban; dan pelaksana perjas tidak mempertanggungjawabkan biaya perjas sesuai ketentuan yang berlaku.
atas permasalahan tersebut, bupati lamteng melalui sekretaris dprd, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, plt. kepala bagian umum sekretariat daerah, dan kepala bagian organisasi sekretariat daerah menyatakan sependapat dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lamteng agar memerintahkan sekretaris daerah, sekretaris dprd, dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sesuai ketentuan.
juga menginstruksikan ppk dan pptk terkait supaya memedomani peraturan dalam melaksanakan fungsinya serta cermat dalam melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban.
meminta, sekretaris dprd untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas kepada pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar rp14.064.215. (pip/fik)