Dua Rekanan di 2 OPD Lamteng Wajib Kembalikan Rp1 M Lebih

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 18 Aug 2024 - 21:18

BPK RI Perwakilan Lampung menemukan dua paket pekerjaan kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak.-Foto Net-

BANDAR LAMPUNG, RADAR LAMPUNG - Dua paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupatan Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) bermasalah. Selain kekurangan volume, dua pekerjaan ini juga tidak sesuai spesifikasi kontrak.

Kekurangan volume pada pekerjaan tersebut kekurangan volume sebesar Rp107.671.077 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp983.792.550.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemkab Lamteng tahun 2023 oleh BPK RI Perwakilan Lampung.

Penanggung jawab pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung, Masmudi, dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, Pemkab Lamteng pada tahun anggaran 2023 menganggarkan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (JIJ) sebesar Rp93.011.086.332.

Dari anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp79.722.394.177 atau 85,71 persen dari anggaran. Realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk dua paket pekerjaan infrastruktur jalan dan drainase yang dilaksanakan oleh dua penyedia jasa konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp5.750.958.322.

Paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah diserahterimakan melalui berita acara serah terima dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi kepada PPK.

Atas serah terima pekerjaan tersebut, penyedia jasa pekerjaan konstruksi telah menerima pembayaran sebesar Rp5.175.862.490 dengan sisa yang belum dibayarkan sebesar Rp575.095.832.

Sisa pembayaran tersebut merupakan retensi/pemeliharaan atas dua paket pekerjaan tersebut.

Dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak, back up data, as built drawing, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik sampel pekerjaan secara uji petik bersama PPK, PPTK, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, dan konsultan pengawas didukung hasil pengujian laboratorium independen menunjukkan ada kekurangan volume sebesar Rp107.671.077 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar Rp983.792.550 atau total sebesar Rp1.091.463.628.

Kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak di antaranya terjadi pada item pekerjaan perkerasan beton semen dan pasangan batu belah tipe N.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Lalu, peraturan LKPP Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia pada Lampiran II butir 7.13 yang menyatakan bahwa penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak.

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan, antara lain pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Berikutnya, syarat-syarat umum kontrak (SSUK) pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya dengan penyedia jasa konstruksi Pasal 70.2.

dua rekanan di 2 opd lamteng wajib kembalikan rp1 m lebih                            bandar lampung, radar lampung - dua paket pekerjaan jalan dan irigasi pada dua organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemerintah kabupatan lampung tengah (pemkab lamteng) bermasalah. selain kekurangan volume, dua pekerjaan ini juga tidak sesuai spesifikasi kontrak.
kekurangan volume pada pekerjaan tersebut kekurangan volume sebesar rp107.671.077 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar rp983.792.550.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamteng tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
 penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung, masmudi, dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, pemkab lamteng pada tahun anggaran 2023 menganggarkan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi (jij) sebesar rp93.011.086.332.
dari anggaran tersebut, terealisasi senilai rp79.722.394.177 atau 85,71 persen dari anggaran. realisasi tersebut di antaranya digunakan untuk dua paket pekerjaan infrastruktur jalan dan drainase yang dilaksanakan oleh dua penyedia jasa konstruksi dengan nilai kontrak sebesar rp5.750.958.322.
paket pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah diserahterimakan melalui berita acara serah terima dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi kepada ppk. 
atas serah terima pekerjaan tersebut, penyedia jasa pekerjaan konstruksi telah menerima pembayaran sebesar rp5.175.862.490 dengan sisa yang belum dibayarkan sebesar rp575.095.832. 
sisa pembayaran tersebut merupakan retensi/pemeliharaan atas dua paket pekerjaan tersebut. 
dari hasil pemeriksaan dokumen kontrak, back up data, as built drawing, dan/atau foto dokumentasi serta pengujian fisik sampel pekerjaan secara uji petik bersama ppk, pptk, penyedia jasa pekerjaan konstruksi, dan konsultan pengawas didukung hasil pengujian laboratorium independen menunjukkan ada kekurangan volume sebesar rp107.671.077 dan tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar rp983.792.550 atau total sebesar rp1.091.463.628.
kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi kontrak di antaranya terjadi pada item pekerjaan perkerasan beton semen dan pasangan batu belah tipe n. 
kondisi tersebut tidak sesuai dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 12 tahun 2021.
lalu, peraturan lkpp pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia pada lampiran ii butir 7.13 yang menyatakan bahwa penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak disertai laporan kemajuan/output pekerjaan sesuai kontrak. 
pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan, antara lain pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
berikutnya, syarat-syarat umum kontrak (ssuk) pada surat perjanjian kerja (kontrak) antara ppk dinas perumahan, kawasan permukiman, pertanahan dan cipta karya dengan penyedia jasa konstruksi pasal 70.2.
pada huruf b menyatakan bahwa pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh pejabat penandatangan kontrak; huruf c yang menyatakan bahwa pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
selanjutnya, spesifikasi teknis divisi 5 butir 5.1.4.1 huruf (a) yang menyatakan bahwa lapis pondasi agregat dan lapis drainase harus diukur sebagai jumlah meter kubik dari bahan yang sudah dipadatkan, lengkap di tempat dan diterima.
volume yang diukur harus didasarkan atas penampang melintang yang ditunjukkan pada gambar bila tebal yang diperlukan merata dan pada penampang melintang yang disetujui pengawas pekerjaan bila tebal yang diperlukan tidak merata, dan panjangnya diukur secara mendatar sepanjang sumbu jalan
divisi 7 butir 7.1.7.1 huruf (a.(i)) yang menyatakan bahwa beton akan diukur dengan jumlah meter kubik terpasang dan diterima sesuai dengan yang ditunjukkan pada gambar oleh pengawas pekerjaan.
divisi 7 butir 7.1.7.1 huruf (b.(ii)) yang menyatakan bahwa pekerjaan beton yang diperbaiki dapat diterima dengan pengurangan pembayaran sebesar 1,5 persen dari harga satuan untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1 persen dari nilai kekuatan karakteristik rencana.
permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi sebesar rp1.091.463.628 pada dinas bina marga dan bina konstruksi serta dinas sumber daya air dengan perincian masing-masing cv rj sebesar rp1.005.355.569,03 pada dinas bina marga dan bina konstruksi; dan cv cd sebesar rp86.108.059,48 pada dinas sumber daya air.
hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas bina marga dan bina konstruksi serta kepala dinas sumber daya air tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pada satker-satkernya.
kemudian, ppk dan pptk pada dinas bina marga dan bina konstruksi serta dinas sumber daya air tidak cermat dalam melaksanakan pengendalian pelaksanaan kontrak.
konsultan pengawas dan tim pho juga tidak cermat menguji perhitungan volume dan spesifikasi hasil pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan; dan penyedia jasa konstruksi tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung tengah melalui kepala dinas bina marga dan bina konstruksi serta kepala dinas sumber daya air menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung tengah agar memerintahkan kepala dinas bina marga dan bina konstruksi dan dinas sumber daya air untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan secara optimal.
 
menginstruksikan ppk dan pptk supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pekerjaan konstruksi jalan dan irigasi, khususnya menguji spesifikasi yang dipersyaratkan dan perhitungan volume pekerjaan dalam penerimaan hasil pekerjaan.
memberikan penilaian kinerja sesuai ketentuan terhadap hasil pekerjaan konsultan pengawas dan berkoordinasi dengan kepala ukpbj untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan penyedia jasa konsultansi di masa yang akan datang.
juga, memproses kelebihan pembayaran sebesar rp1.091.463.628 kepada penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah dengan rincian cv rj sebesar rp1.005.355.569,03 atas pekerjaan peningkatan jalan rigid ruas jalan kp. riau periangan pada dinas bina marga dan konstruksi; dan cv cd sebesar rp86.108.059,48 atas pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi d.i. way tatayan sendang pada dinas sumber daya air. (*)