Konstelasi Politik Pilkada Berubah Buntut Mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar

RADAR LAMPUNG, JAKARTA - Surokim Abdussalam, pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), menyatakan bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto dari posisi Ketua Umum Partai Golkar akan berdampak pada konstelasi politik nasional, khususnya terkait Pilkada Serentak.

Dalam keterangannya yang disampaikan dari Surabaya pada Senin (12/8), Surokim menjelaskan bahwa situasi ini dapat memengaruhi proses rekomendasi dan persiapan Pilkada di berbagai daerah yang jadwalnya sudah mendekati akhir Agustus.

"Pascamundurnya Pak Airlangga tentu akan berdampak pada proses rekomendasi untuk Pilkada, terutama di daerah-daerah strategis yang sebelumnya harus melalui persetujuan ketua umum," jelasnya.

Namun, Surokim menambahkan bahwa untuk Pilkada di Jawa Timur, perubahan signifikan tidak akan terjadi, terutama dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ia yakin Partai Golkar akan tetap mendukung petahana.

BACA JUGA:Pengganti Airlangga Diputuskan Hari Ini, Partai Golkar Akan Tentukan Plt Ketua Umum Melalui Musyawarah

"Saya rasa tidak akan ada perubahan yang drastis, termasuk di Pilkada Jatim. Golkar akan tetap konsisten dalam mendukung petahana," ujar peneliti senior dari Surabaya Survei Center (SSC) ini.

Menurut Surokim, secara kelembagaan Partai Golkar memiliki struktur yang kuat dan stabil, sehingga tidak akan terlalu terpengaruh secara signifikan oleh pengunduran diri Airlangga.

"Saya percaya Golkar akan tetap solid dalam mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM)," tambahnya.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Ketua Umum Partai Golkar.

BACA JUGA:Isu Munas Dipercepat lantaran Airlangga Mundur, Golkar Lampung Minta DPD II Tetap Solid Hingga Ada Juknis DPP

Keputusan ini diambil untuk memastikan stabilitas dalam transisi pemerintahan yang baru. Pengunduran diri Airlangga berlaku efektif sejak Sabtu malam (10/8), dan Partai Golkar kini tengah menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.

Proses internal di Partai Golkar akan dilanjutkan untuk penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum serta persiapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). (*)