Romahurmuziy Nilai Kepemimpinan Mardiono di PPP Perlu Dievaluasi Jelang Muktamar X

JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy menilai kepemimpinan Muhamad Mardiono sebagai Plt. Ketua Umum PPP perlu dievaluasi.
’’Dari awal saya mengatakan harus ada evaluasi terhadap Mardiono,” ujar Rommy dalam sebuah forum diskusi media, Kamis (18/9).
Rommy menyoroti kegagalan PPP lolos ke DPR RI pada Pemilu 2024 saat Mardiono memimpin. Ia menilai kondisi ini menjadi catatan serius bagi partai. “Sejak 1999 hingga hari ini, tidak ada satu pun partai yang keluar dari Senayan mampu kembali lagi,” ucapnya.
Menurut Rommy, Mardiono sebaiknya tidak kembali mencalonkan diri dalam Muktamar X yang dijadwalkan berlangsung akhir September 2025. “Pak Mardiono berhenti secara terhormat di Muktamar, itu yang terbaik,” tegasnya.
Senada, Sekretaris Majelis Syariah PPP Fadholan Musyaffa juga meminta Mardiono tidak maju kembali sebagai calon ketua umum. Ia menilai, selama ini Mardiono kerap mengabaikan saran-saran ulama dan kiai partai.
“Saran dari Majelis DPP partai sudah disampaikan empat kali, tapi tidak dihiraukan,” kata Fadholan.
Ia menambahkan, PPP sebaiknya membuka diri terhadap tokoh-tokoh terbaik, baik dari kalangan internal maupun eksternal, untuk memimpin partai ke depan. “PPP membuka diri bagi siapa pun yang memiliki niat bergabung dan mengabdi serta siap berjuang bersama PPP, baik sebagai ketua umum maupun di posisi lainnya,” ujarnya.
Muktamar X PPP akan menjadi momentum penting untuk menentukan ketua umum definitif partai setelah periode kepemimpinan Mardiono.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arbi Irawan menegaskan bahwa calon pemimpin partai berlambang Kakbah tidak bisa serta-merta berasal dari kalangan eksternal.
Meski begitu, Arbi menyebut partai tetap terbuka bagi tokoh nasional dari luar yang ingin bergabung sebagai kader PPP.
’’Silakan tokoh luar masuk PPP. Kami tidak pernah menolak siapa pun yang ingin bergabung, tetapi datanglah sebagai kader, berjuanglah bersama dari bawah, jangan langsung ingin menjadi ketua umum (Ketum),” kata Arbi kepada wartawan, Selasa (16/9).
Pernyataan ini disampaikan menyikapi kabar eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto yang disebut-sebut didorong menjadi calon ketua umum PPP pada Muktamar X.
Arbi menegaskan PPP merupakan partai kader dengan sejarah panjang. Jika kepemimpinan diserahkan pada figur instan, menurutnya ideologi dan warisan perjuangan partai bisa luntur.
“PPP bukan partai pinjaman. Partai ini dibangun dari doa, air mata, dan keringat para ulama. Kami terbuka untuk siapa saja, tetapi kepemimpinan tidak bisa diraih lewat jalan pintas,” ujarnya.
Ia melanjutkan, regenerasi tetap diperlukan, termasuk dari tokoh-tokoh baru. Namun, proses pengkaderan harus dijalani.
“Pemimpin PPP harus lahir dari rahim perjuangan, bukan datang tiba-tiba karena popularitas atau kekuatan modal. Kita ingin pemimpin yang memahami nilai-nilai partai,” tambah Arbi.
Arbi juga menyerukan agar seluruh kader menjaga marwah PPP menjelang Muktamar X yang akan memilih ketua umum definitif.
“Bangkitlah kader PPP, jangan biarkan partai ini diperdagangkan. PPP itu warisan ulama untuk umat, dan harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berjuang di dalamnya,” tegasnya.
Sementara itu, dukungan terhadap Agus Suparmanto terus bermunculan. Sejumlah ulama, senior, dan mayoritas DPW PPP mendeklarasikan dukungan kepada mantan Mendag RI itu dalam silaturahmi di Bidakara, Jakarta, Senin (16/9).
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy atau Rommy, memimpin deklarasi tersebut.
“Mendukung sepenuhnya kepada Haji Agus Suparmanto sebagai Ketum DPP PPP masa bakti 2025-2030,” ujar Rommy saat membacakan pernyataan yang diikuti ulama, senior, dan pengurus DPW PPP.
Deklarasi ini disampaikan jelang pelaksanaan Muktamar X PPP pada akhir September 2025. Rommy menegaskan ulama, senior, dan pengurus DPW siap memenangkan Agus Suparmanto.
“Menyatakan sanggup mengkonsolidasi dan memimpin seluruh DPC di bawah kepengurusan kami untuk bersatu dan sepakat memilih Haji Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum DPP PPP pada Muktamar X 2025,” tegasnya.
Sejumlah tokoh hadir dalam deklarasi tersebut, termasuk Zarkasih Noer, Ubab Maimoen, Emran Pangkapi, Anas Tahir, Hizbiyah, Musthofa Aqil Siraj, Fadholan Musyaffa, Haris Shodaqoh, dan Muslih Zainal Abidin.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, juga terlihat hadir memberikan dukungan.
Selain itu, sejumlah DPW PPP dari berbagai daerah menyatakan dukungan, antara lain Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Bengkulu, Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Barat. (jpnn/c1/abd)