Muhammadiyah Terima Tawaran Kelola Tambang dari Pemerintah, Ini Alasannya!

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 29 Jul 2024 - 10:24

SIAP KELOLA IUP: Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran IUP dari pemerintah. -Foto Dok PP Muhammadiyah-

"Kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," imbuhnya.

Dengan menerima tawaran izin tambang dari pemerintah, Muhammadiyah kemudian membentuk tim khusus, Tim pengelola tambang tersebut akan diketuai oleh Muhadjir Effendy. Penunjukan Muhadjir kata Haedar itu juga sudah melalui pertimbangan yang matang.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Yogyakarta, Minggu, 28 Juli 2024.

Abdul Mu'ti menuturkan keputusan menerima IUP yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah mengelola semaksimal mungkin, penuh tanggung jawab dan melibatkan profesional dari kalangan kader dan masyarakat perserikatan, mayarakat sekitar area (tambang), sinergi dengan perguruan tinggi dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," jelasnya.(disway/nca)

muhammadiyah terima tawaran kelola tambang dari pemerintah, ini alasannya!                            jakarta - ketua umum pengurus pusat (ketum pp) muhammadiyah, haedar nashir mengungkapkan alasan organisasinya menerima izin usaha pertambangan (iup) dari pemerintah.
haedar nasir mengatakan pihaknya menerima tawaran mengelola tambang dengan alasan mewujudkan ekonomi berkeadilan bagi seluruh indonesia.
"kami ingin mengelola tambang yang pro kesejahteraan sosial dan pro lingkungan. kami ingin punya 'role model' pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan dan tidak menimbulkan konflik dan disparitas sosial," kata haedar nasir dalam konfrensi pers, minggu 28 juli 2024.
baca juga: klhk setuju ormas diberi izin kelola tambang
haedar nasir mengungkapkan dalam menjalankan usaha pertambangan, nantinya muhammadiyah menggandeng para ahli di berbagai bidang keilmuan yang ada di sejumlah perguruan tinggi muhammadiyah, seperti program studi tambang, pertanian, kehutanan, teknik lingkungan, dan geologi.
tujuannya kata dia adalah untuk menciptakan model reklamasi yang berkelanjutan dan berpihak pada lingkungan.
"muhammadiyah, sebagai organisasi besar dengan pengalaman panjang dalam mengelola amal usaha berorientasi bisnis, siap menerapkan standar tinggi dalam pengelolaan tambang. itu semua kami kembalikan untuk kepentingan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat," ujar haedar.
ia menegaskan pihaknya siap mengembalikan izin usaha tambang kepada pemerintah bila kelak lebih berdampak pada sisi negatif. 
baca juga:optimistis indonesia akan capai swasembada pangan kurang dari 3 tahun
ia pun menegaskan pengambilan keputusan menerima izin usaha pertambangan bukan karena ikut-ikutan ataupun tekanan dari sosial.
"kalau kami mengambil langkah (menerima iup tambang), bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang," kata haedar.
menurutnya, keputusan itu diambil usai pihaknya melakukan kajian selama kurang lebih dua bulan tentang izin pengelolaan tambang. bahkan, kata dia, pihaknya selalu menerima kritik dari siapapun terkait hal ini. 
"bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menggelar demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan terbuka," ujarnya. 
dia menuturkan keputusan muhammadiyah satu kesatuan dengan pertimbangan dan langkah yang akan ditempuh.
baca juga:bantal canggih kereta cepat whoosh dicuri
"kami melihat nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukan hanya soal tambang, tapi dunia politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya," imbuhnya.
dengan menerima tawaran izin tambang dari pemerintah, muhammadiyah kemudian membentuk tim khusus, tim pengelola tambang tersebut akan diketuai oleh muhadjir effendy. penunjukan muhadjir kata haedar itu juga sudah melalui pertimbangan yang matang.
sebelumnya, pimpinan pusat (pp) muhammadiyah resmi menerima konsesi izin usaha pertambangan atau izin tambang tawaran pemerintahan presiden joko widodo atau jokowi.
"memutuskan bahwa siap mengelola izin pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah," kata sekretaris umum pp muhammadiyah abdul mu'ti dalam konferensi pers di yogyakarta, minggu, 28 juli 2024.
baca juga: coba berbagai skema untuk pastikan makan bergizi gratis sukses
abdul mu'ti menuturkan keputusan menerima iup yang ditawarkan oleh pemerintah setelah mencermati masukan, kajian, serta beberapa kali pembahasan, rapat pleno pp muhammadiyah pada 13 juli 2024.
"dalam mengelola tambang, muhammadiyah mengelola semaksimal mungkin, penuh tanggung jawab dan melibatkan profesional dari kalangan kader dan masyarakat perserikatan, mayarakat sekitar area (tambang), sinergi dengan perguruan tinggi dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," jelasnya.(disway/nca)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Radar Lampung Edisi Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan