DPRD Lampung Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD TA 2023

Dari fraksi Gerindra, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan serta ketimpangan di masyarakat, 

Sementara fraksi PKB yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2025 perlu pelaksanaan transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola. Upaya pelaksanaan transformasi tersebut telah dituangkan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045.

Foto bersama usai paripurna.-FOTO IST -

Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya indikator-indikator yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat dan pelibatan sektor swasta untuk membangun Provinsi Lampung yang lebih baik ke depan. Samsudin menyatakan bahwa indikator-indikator tersebut telah diakomodir dalam RPJPD Provinsi Lampung.

Fraksi Nasdem menekankan pentingnya perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder lainnya. Samsudin menjelaskan bahwa dalam penyusunan dokumen RPJPD, pihaknya telah berupaya seoptimal mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan praktisi melalui kegiatan FGD tematik, konsultasi publik, penjaringan aspirasi secara online, serta Musrenbang. 

Pj. Gubernur Lampung Samsudin menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2023. 

"Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan terima kasih atas pandangan umum dari semua fraksi yang berupa apresiasi, kritik, saran, dan masukan yang telah diberikan," ungkapnya dalam rapat paripurna DPRD Provinsi, Rabu, 24 Juli 2024.

"Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Lampung untuk ke-10 kalinya. Hal ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan serta kerja sama yang baik dari berbagai pihak, termasuk pihak legislatif sebagai salah satu gerbang pengawasan, sehingga kami dapat tetap bekerja sesuai dengan koridor peraturan yang berlaku," tambahnya.

Samsudin juga menyampaikan bahwa pendapatan daerah yang terealisasi sebesar 86,33% dari target APBD tahun 2023 mengalami penurunan 2,20% dibandingkan tahun 2022. 

"Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung akan terus berupaya mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan, salah satunya melalui kemudahan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor secara digital melalui aplikasi SIGNAL Samsat Digital Nasional dan e-Samsat Desa, pembayaran pajak kendaraan bermotor di desa melalui Bumdes dan Desa Mart di 13 kabupaten se-Provinsi Lampung," jelasnya. 

Di sisi belanja daerah, Pemerintah Provinsi Lampung merealisasikan sebesar 85,12% dari belanja daerah yang disesuaikan dengan pencapaian pendapatan daerah sebesar 86,33%. 

"Walaupun belum terealisasi 100%, Pemerintah Provinsi Lampung secara umum telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada," ungkapnya. (abd)