Sedangkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan misalnya saat tengah melakukan aktifitas di hutan tidak membuat api. Contoh saat kemah, diimbau tidak membuat api unggun, masyarakat tidak membakar sampah dan lainnya.
“Belajar dari Bromo yang terbakar karena flare dari foto prewedding kita koordinasi dengan Taman Way Kambas untuk mengawasi pengunjung tidak menggunakan media api. Karena kalau kebakaran di hutan tidak terlihat dan cepat melebar. Itu bahaya,” tuturnya.
BACA JUGA:Diduga Terlibat Kasus Penipuan Proyek, Bupati Lamteng Diperiksa di Polsek Gambir
Menghadapi musim kemarau ini, kata dia, pihaknya bersama Dinas Pertanian juga melakukan pengecekan asuransi pertanian kepada para petani di Lampung. “Kita pastikan agar petani Lampung tercover semua oleh asuransi pertanian untuk tangani jika terjadi gagal panen,” ungkapnya.
“Kalau tidak diantisipasi bisa terkena cadangan pangan bukan beras saja. Tapi bisa peternakan hingga perikanan. Stok pangan harus benar-benar dijaga,” ucapnya.
Disinggung terkait pemetaan kabupatan/kota di Lampung yang berpotensi tinggi terjadi kekeringan, Joni Toyib mengungkapkan bahwa kekeringan Lampung secara keseluruhan masih pada level sedang.
Tetapi, jika melihat peta bahaya kekeringan di Lampung ada empat kabupaten/kota yang memiliki resiko cukup tinggi dibandingkan yang lain. Keempatnya, yaitu Lampung Selatan, Bandar Lampung, Lampung Timur, dan juga Kota Metro.
“Ada beberapa titik lebih pekat dari gradasi warnanya, yaitu Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro, dan Lampung Timur jika dibanding yang lain seperti Way Kanan yang tidak begitu pekat,” terangnya.
Dalam menghadapi musim kemarau atau El Nino sendiri, menurut Joni Toyib, BPBD dan BNPB memiliki mekanisme penanganan tanggap darurat.
Situasi gawat darurat bencana ini ada tiga fase, yaitu fase tanggap darurat, fase siaga darurat, dan fase transisi pemulihan.
“Kalau ada ancaman kekeringan kita bisa pakai dana siap pakai untuk penanganan dengan melakukan program yang dipandang perlu dilakukan secara segera dan darurat,” ucapnya.
“Dana dari DSP BNPB bisa dikucurkan BTT, dan APBD bisa. Kita lihat faktor kepentingannya. Selama terpenuhi syara-syarat itu, intervensi anggaran bisa dilaksanakan,” tandasnya. (pip/fik)