JAKARTA - Sekretaris Majelis Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Fernita Jubahar Amirsyah membantah adanya isu mengenai percepatan muktamar partai.
Ia mengingatkan seluruh pengurus dan kader untuk tetap kompak menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
PPP sebelumnya menghadapi konflik internal yang panjang dan merugikan. Fernita menekankan bahwa seluruh kader harus bersatu sebagai keluarga besar, mengesampingkan potensi perpecahan seperti isu muktamar luar biasa atau percepatan muktamar.
Dalam organisasi, sudah ada aturan atau mekanisme yang harus diikuti. Keputusan penting tidak bisa diambil sepihak tanpa melalui prosedur yang ada. Isu percepatan muktamar harus melalui mekanisme yang berlaku di PPP, termasuk Mukernas, Rapimnas, dan rapat pengurus harian DPP.
Rapimnas ke-IX, yang dihadiri oleh 38 DPW se-Indonesia, menghasilkan keputusan bahwa muktamar akan dilaksanakan sesuai periode AD/ART pada tahun 2025, menepis semua isu tentang percepatan muktamar.
Fernita juga mengajak seluruh keluarga besar dan para senior PPP untuk mulai merencanakan aksi menghadapi Pemilu 2029 setelah Pemilu 2024. Dengan bersatu, PPP diharapkan siap menghadapi Pemilu 2029 dengan lebih baik.
Diketahui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mencanangkan dua target besar. Masing-masing memenangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 dan menggelar muktamar pada 2025.
Demikian hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IX yang dihelat di Serang, Banten. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan wilayah se-Indonesia, para pimpinan majelis, hingga pengurus harian (PH) DPP.
Selain dua program besar tersebut, Rapimnas juga menghasilkan beberapa keputusan lain. Yaitu kesepakatan menjalankan agenda partai sesuai AD/ART yang berlaku.
“Alhamdulillah kita telah melaksanakan Rapimnas IX dengan baik dan tertib. Semuanya hadir sebanyak 38 provinsi,” kata Plt. Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Jumat 7 Juni 2024.
Mardiono menyebut, Rapimnas sengaja digelar sebagai ajang penyaluran aspirasi dalam struktur organisasi partai. Pada acara ini, para peserta dapat menyampaikan berbagai ide dan masukan demi kemajuan partai.
“Karena saya telah mendapat berbagai masukan dari rekan wilayah dan cabang terkait adanya fenomena di media sosial maupun lainnya yang cenderung menimbulkan polemik melemahkan perjuangan kita semua. Maka dalam Rapimnas kali ini, apa yang menjadi aspirasi telah disampaikan,” jelas pimpinan partai berlambang Kakbah ini.
Sementara itu, Pimpinan Rapat Amir Uskara menyatakan, beberapa poin hasil dari Rapimnas. Antara lain, para peserta sepakat untuk menindak tegas setiap provokasi, adu domba, atau upaya mengganggu soliditas internal dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi perpolitikan menjelang Pilkada 2024.
“Untuk menjaga soliditas partai, kepada Dewan Pimpinan Partai seluruh tingkatan agar memaksimalkan dan menuntaskan kerja struktur partai sesuai dengan periode hasil permusyawaratan (Muktamar, Muswil, dan Muscab) sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan AD/ART,” kata Amir.
“Dan memaksimalkan koordinasi serta sinergitas antara pimpinan majelis sebagai sesepuh partai dengan pengurus harian DPP untuk bersama-sama menjaga kondisi internal partai yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh keluarga besar PPP di Indonesia,” tandasnya. (*)