JAKARTA - Rencana pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) pertalite di SPBU menjadi perbincangan di kalangan masyarakat.
Hal itu berawal dari pernyataan PT Pertamina (Persero) yang mengusulkan agar subsidi Pertalite dialihkan menjadi Pertamax Green 95. Kendati berdalih lebih ramah lingkungan, BBM Pertamax Green 95 faktanya lebih mahal dari Pertalite.
Menanggapi rencana penghapusan pertalite, Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan apabila pemerintah akan benar-benar menghapus pertalite, seharusnya dibutuhkan rencana yang dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Harga Beras Sumbang Deflasi pada Mei 2024
"Saya kira rencana ini lebih baik dilakukan secara bertahap dan berhati - hati. Mulai dari pendekatan, perbaikan sistem, kemudian sasaran. Sehingga pengaruh dari hilangnya pertalite itu bisa diantisipasi dan yang harusnya berhak dapat subsidi ini nggak tenggelam dalam kemiskinan," jelas Tauhid saat dihubungi oleh Disway (Grup Radar Lampung),Senin 3 Juni 2024.
Tauhid juga menambahkan, rencana penghapusan pertalite ini juga harus mampu menjangkau masyarakat luas, terutama bagi mereka yang berhak mendapatkan subsidi BBM.
"Kalaupun benar dihapus, jangan sampai yang berhak dapet subsidi BBM malah jadi nggak dapat," sambung Tauhid.
BACA JUGA:HET Beras Medium dan Premium Naik, Papua Jadi Paling Mahal
Sedangkan menurut Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, memang ada rencana dari Pertamina untuk menyalurkan jenis BBM baru. Tapi rencana tersebut baru berjalan dalam beberapa tahun ke depan.
Jenis BBM baru tersebut merupakan bensin dengan bauran etanol hingga 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP).
Hingga saat ini, rencana penghapusan BBM pertalite ini masih belum diketahui oleh pihak BPH Migas. Saleh juga menambahkan saat ini Pertalite masih merupakan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) yang harganya sudah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
BACA JUGA:Pertalite Akan Diganti Bioetanol, Menko Luhut Sebut Pemerintah Masih Hitung Besaran Subsidi
"Mungkin perlu persiapan ya, termasuk infrastruktur di Pertamina, di SPBU, juga kajian tentang harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat dan perkembangan ekonomi. Kita tunggu selanjutnya kebijakan pemerintah," Ujar Saleh dalam keterangannya pada Jumat 24 Mei lalu.
Diberitakan sebelumnya, BBM pengganti Pertalite akan tetap disubsidi pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Menko Luhut menjelaskan pemerintah sedang mengkalkulasikan atau menghitung subsidi untuk BBM baru dari Bioetanol.