Nilai tukar petani (NTP) Desember 2023 sebesar 117,13 atau naik dari Tahun 2022 dengan nilai 102,19. Ini membuktikan membaiknya pendapatan petani dari sektor pertanian.
Dalam meningkatkan Sektor Pertanian Lampung, Gubernur Arinal juga telah menginisiasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB). KPB sebagai program unggulan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui aplikasi digital yang memuat kebutuhan petani dan dukungan yang dapat diberikan kepada petani terkait kebutuhan sarana dan prasarana pertanian seperti benih, pupuk, pembiayaan dan kelembagaan.
Dari sisi Lampung sebagai tujuan wisata dan Lampung kaya festival, kunjungan wisatawan hingga September 2023 mencapai 10,26 juta wisatawan. Yaitu meningkat 123 persen dibandingkan tahun 2022 dan Provinsi Lampung menjadi daerah kunjungan wisata terbesar ke-3 se-Sumatera.
Pengembangan industri pengolahan, ekonomi kreatif, umkm, dan koperasi, sinergi program menghasilkan jumlah UMKM yang terus meningkat mencapai 27,30 persen pada tahun 2022 dengan jenis produk yang semakin beragam dan indeks produksi juga meningkat.
BACA JUGA:BI Lapor Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia, Segini Jumlahnya
Kedua, pilar sosial. Kinerja pembangunan pilar sosial telah menunjukkan peningkatan. Utamanya capaian indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan hasil yang sangat baik. Yakni sebesar 2,91 poin dari 69,57 pada tahun 2019 menjadi 72,48 pada tahun 2023 dan saat ini IPM Provinsi Lampung telah mencapai kategori Tinggi.
Kemudian, angka kemiskinan membaik dengan penurunan 1,51 persen, dari 12,62 persen pada tahun 2019 menjadi 11,11 persen pada tahun 2023 atau menurun sebanyak 92,99 ribu jiwa. Keberhasilan ini menempatkan Lampung menjadi tiga besar provinsi dengan penurunan kemiskinan terbanyak tahun 2022.
Pembangunan ekonomi dan sosial tentunya tidak dapat dilepaskan dari dukungan infrastruktur dengan agenda kerja infrastruktur Lampung Berjaya.
Pada tahun 2023 telah dilaksanakan Inpres Jalan Daerah untuk menangani 17 ruas jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota sepanjang 104 KM. Dimana, lima ruas di antaranya merupakan jalan provinsi sepanjang 51,34 KM. Penanganan tersebut menyumbang peningkatan kemantapan jalan provinsi sebesar 1,48 persen sehingga mencapai 79,29 persen pada tahun 2023.
Ketiga, performa pembangunan hukum dan pemerintahan juga menjadi bagian penting bagi Pemprov Lampung. Keberhasilan agenda kerja reformasi birokrasi terlihat dari capaian Pemprov Lampung atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Capaian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang meningkat dari 3,02 pada tahun 2018 menjadi 3,199 pada tahun 2023; Capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) berada pada level 93,53 persen.
Bahkan, Pemprov Lampung mendapat penghargaan oleh KPK-RI sebagai pemerintah daerah yang berdedikasi tinggi dalam pemberantasan korupsi. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung pada tahun 2023 juga mendapatkan peringkat ke-1 di Sumatera dan mendapatkan peringkat ke-4 di Indonesia dengan predikat BAIK (3,37).
Keempat, pilar lingkungan juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik, salah satunya yaitu penurunan emisi gas rumah kaca hingga mencapai 12,94 persen dan meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari tahun 2018 hingga 2023 sebesar 13,29 poin.
Indeks tahun 2023 sebesar 69,91 telah melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian LHK sebesar 69,09.
Sebagai bukti dari keberhasilan pembangunan tersebut, sejak Juni 2019 hingga saat ini, kinerja Gubernur Arinal telah memperoleh apresiasi dan meraih 140 penghargaan, baik dari pemerintah pusat maupun masyarakat. Gubernur Arinal juga menyampaikan bahwa Lampung sebagai Provinsi mandiri di antara 10 provinsi lain di Indonesia.
Selain capaian pembangunan yang telah dilakukan Gubernur Arinal, Pemprov Lampung pun tengah menyusun rencana awal rencana kerja pembangunan daerah (Ranwal RKPD) Lampung tahun 2025. Kepala Bappeda Lampung Elvira Umihanni pada FGD Ranwal RKPD 2025 Lampung, 6 Februari 2024 lalu menyampaikan, berdasarkan dokumen RPD 2025-2026, ada beberapa arah kebijakan tahun 2025. Mulai peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas SDM yang kompeten, adaptif dan berbudaya untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat; Peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan data dukung dan data tampung. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaborasi.