Kalau kita ingin jujur, sebenarnya tidak banyak program infratruktur umum yang dibangun Bunda Eva selama menjabat.
Walaupun sebenarnya itu sangat mudah ia lakukan. Hanya saja, ia melihat kemampuan keuangan daerah yang memang sangat terbatas.
Kita tahu di awal-awal ia menjabat sebagai wali kota, terjadi pandemi Covid-19. Semua sektor usaha terganggu.
Kondisi ini sangat berdampak dengan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung yang sangat mengandalkan pajak makanan, minuman, hotel dan restoran.
PAD kota Bandar Lampung anjlok, seanjloknya. Sementara di sisi lain, Pemkot mesti membayar kewajiban pembayaran pada pihak lain, seperti pembayaran angsuran dan bunga bank, tunggakan insentif, dan tunggakan terhadap pihak ketiga lainnya.
Namun, saya tidak pernah mendengar Bunda Eva mengeluh soal tunggakan-tunggakan itu. Bukan karena wali kota sebelumnya adalah suaminya.
Tapi dia sadar betul bahwa itu adalah kewajibannya sebagai penerus. Dan ia tahu bahwa memang saat itu, Pemerintah Kota membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur, seperti pembangunan fly over yang membutuhkan dana ratusan miliar Rupiah.
Dan kita tahu, secara perlahan namun pasti, tunggakan-tunggakan itu bisa ia selesaikan.
Saya juga yakin, Bunda Eva menyadari masih banyak yang dia harus tuntaskan menjelang berakhir masa jabatannya sebagai wali kota pada 25 Februari 2025. Namun, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Karena itu sangat beralasan apabila dia berjuang dan berusaha agar dana bagi hasil sebesar Rp100 miliar dari Pemerintah Provinsi Lampung segera dibayarkan.
Saran saya kalaupun mau demo, elemen warga kota demo soal ini saja. Ikut bersama wali kota memperjuangkan dana bagi hasil yang notabene adalah hak warga Kota Bandar Lampung. Salam Bang Aca. (*)