JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan total investasi industri perakitan kendaraan listrik di Indonesia mencapai Rp4,49 triliun.
Dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat (1/3), Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin Hendro Martono mengatakan saat ini ada empat perusahaan bus listrik di Indonesia dengan kapasitas produksi 1.980 unit per tahun. Total investasinya sebesar Rp0,36 triliun.
’’Selain itu, saat ini ada empat perusahaan mobil listrik dengan total kapasitas produksi mencapai 44 ribu unit per tahun. Total investasi Rp3,27 triliun,” ujar dia.
BACA JUGA:RI Berpotensi Jadi Pusat Ekspor Industri Otomotif di ASEAN
Di sisi lain, terdapat 54 perusahaan yang memproduksi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia. Kapasitas produksi total untuk kendaraan roda dua dan tiga mencapai 1,51 juta unit per tahun. Total investasinya mencapai Rp0,86 triliun.
Hendro menyampaikan pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mengatasi masalah perubahan iklim global, sebagaimana amanat Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, termasuk CO2.
Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan industri dan populasi kendaraan listrik di Indonesia, dengan memberikan berbagai insentif.
Hendro mengatakan bahwa industri otomotif Indonesia ditargetkan memproduksi 400 ribu unit kendaraan listrik roda empat atau lebih pada 2025.
BACA JUGA:Komisi VI DPR Endus Tiktok Shop Manfaatkan Lemahnya Aturan
"Produksi ini diproyeksikan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 5 juta barel per tahun dan menurunkan emisi karbon sebanyak 1,84 juta ton per tahun," katanya.
Kemudian, sebanyak 600 ribu unit mobil listrik dan bus listrik ditargetkan dapat diproduksi pada 2030. Ini diperkirakan akan mengurangi konsumsi BBM sebesar 7,5 juta barel dan emisi karbon sebesar 2,76 juta ton.
Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 31,89 persen dengan usaha sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional. (jpc/c1/abd)