Rajin Tegur Pelaku Usaha, Realisasi Investasi di Tulangbawang Tembus 152 Persen

MENGGALA - Realisasi nilai investasi di Kabupaten Tulangbawang (Tuba) pada Triwulan II Tahun 2025 menembus angka 152 persen. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tuba Dedy Palwadi mengatakan, capaian tersebut salah satunya berkat langkah-langkah tegas yang diambil instansi yang dipimpinnya.

Salah satu yang paling ekstrem diambil yakni aktif memberikan teguran kepada pelaku usaha yang tidak patuh dalam melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Menurut Dedy, capaian tersebut menunjukkan langkah pengawasan yang telah dilakukan berdampak langsung terhadap peningkatan pelaporan dan kesadaran pelaku usaha.

"Alhamdulillah realisasi investasi kita pada Triwulan II tembus 152 persen. Beberapa langkah yang kami ambil yakni menegur pelaku usaha yang belum taat lapor LKPM di Triwulan I, dan alhamdulillah hasilnya terlihat nyata di Triwulan II," kata Dedy Palwadi, Senin (4/8).

Menurut mantan Kadiskominfo itu, langkah tegas memberikan teguran itu membawa dampak positif dengan tingkat kepatuhan meningkat dan realisasi investasi yang melonjak signifikan. 

Dedy menjelaskan, hal tersebut diketahui saat mengikuti konferensi pers realisasi investasi nasional Triwulan II yang disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani pekan lalu.

Atas capaian tersebut, Dedy melihat ini bisa menjadi momentum penting untuk terus mendorong percepatan investasi di daerah. 

Selain pengawasan, DPMPTSP juga akan memperkuat layanan dengan melakukan penyuluhan LKPM secara berkala, dan mendorong digitalisasi proses perizinan.

Seperti diketahui, pada Triwulan I Tahun 2025 realisasi nilai investasi Tuba juga telah melampaui target yang ditetapkan Provinsi Lampung.  Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi nilai investasi telah mencapai Rp365.484.153.476.

Jumlah tersebut telah melampaui target nilai investasi yang ditetapkan oleh Provinsi Lampung berdasarkan pada realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2024.(nal/nca)