JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dirasionalisasi. Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Forbes Global CEO Conference di Hotel St. Regis, Jakarta, Rabu (15/10).
Prabowo berencana memangkas jumlah BUMN dari 1.000 perusahaan pelat merah menjadi sekitar 200 entitas utama. Prabowo juga telah memberikan arahan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mengeksekusi rencana ini.
"Memangkas dari 1.000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional. Mungkin 200 atau 230, 240 (BUMN), dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi ekonomi nasional yang difokuskan pada peningkatan efisiensi BUMN.
Rasionalisasi, kata Prabowo, juga diharapkan mendorong BUMN beroperasi dengan standar bisnis internasional, baik dari sisi tata kelola, manajemen keuangan, maupun strategi ekspansi.
Pemerintah, kata Prabowo, juga membuka ruang bagi perekrutan talenta terbaik, termasuk dari luar negeri, guna memperkuat daya saing dan profesionalisme di lingkungan BUMN. "Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami," ucapnya.
Dalam forum, Prabowo turut menyoroti pentingnya sinergi antara dunia politik dan ekonomi. Ia menilai banyak pemimpin politik yang belum memahami secara mendalam dinamika bisnis dan data ekonomi, sehingga kerap melahirkan kebijakan yang tidak rasional.
Prabowo pun mendorong munculnya generasi pemimpin muda yang memiliki kemampuan teknokratis dan wawasan ekonomi yang kuat agar kebijakan publik dapat disusun berdasarkan analisis yang objektif dan terukur.