BLAMBANGANUMPU – Meskipun pemerintah telah mengambil langkah pembatasan penjualan gas elpiji 3 kilogram (Kg) di tingkat pengecer dan mewajibkan pembelian melalui pangkalan resmi Pertamina sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 22 ribu. Kelangkaan tetap terjadi di berbagai wilayah Kabupaten Waykanan.
Pertamina juga telah menerapkan sistem digitalisasi dalam penyaluran elpiji, di mana setiap pembelian tercatat secara sistem untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Namun, kelangkaan gas tetap meluas, dan harga eceran melonjak hingga mencapai Rp 37 ribu per tabung—jauh di atas HET.
Dinas Perdagangan dan pihak Pertamina pun telah melakukan penindakan terhadap pangkalan-pangkalan nakal yang terbukti menyalahi aturan. Sanksi tegas telah diberikan, termasuk pencabutan izin distribusi.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Waykanan bersama Pertamina Patra Niaga juga telah menambah pasokan serta menggelar pasar murah elpiji 3 kg menjelang Iduladha lalu.
Namun, upaya tersebut belum mampu menjamin ketersediaan gas secara merata. Masyarakat tetap kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg, terutama di kecamatan-kecamatan seperti Gunung Labuhan, Baradatu, Banjit, Rebangtangkas, dan Kasui.
Berdasarkan penelusuran, masyarakat menduga kelangkaan terjadi karena gas yang seharusnya untuk wilayah Waykanan justru dialihkan ke daerah tetangga seperti Lampung Utara, Lampung Barat, atau bahkan Sumatra Selatan yang berbatasan langsung.
“Sebenarnya elpiji di tiap kecamatan cukup, tapi banyak yang dialihkan ke tempat lain,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Namun demikian, dugaan tersebut belum disertai bukti valid, sehingga pihak Pertamina belum dapat memberikan sanksi kepada pangkalan maupun agen yang diduga melakukan pelanggaran.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Waykanan, Ali Kandar, menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk menangani kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi.
“Baik, kami akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina. Mohon disampaikan lokasi-lokasi spesifik yang mengalami kelangkaan agar dapat kami teruskan ke agen terkait,” ujar Ali Kandar.
Sayangnya, hingga kini, langkah yang dilakukan masih sebatas koordinasi tanpa eksekusi nyata di lapangan.
Masyarakat pun berharap ada solusi konkret agar distribusi elpiji kembali normal dan harga sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.(*)