JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat total nilai transaksi hasil penjajakan kesepakatan bisnis produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mencapai USD87,04 juta atau setara Rp1,41 triliun selama enam bulan pertama 2025. Angka ini mencerminkan optimisme pemerintah dalam mendorong ekspor UMKM ke pasar global.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menegaskan bahwa business matching menjadi strategi konkret untuk menjembatani UMKM dalam negeri dengan pembeli internasional. "Kemendag hadir sebagai fasilitator dan katalisator agar UMKM bisa naik kelas dan bersaing di pasar global," ujarnya.
Dari total nilai tersebut, sebesar USD52,70 juta berasal dari pesanan pembelian (purchase order/PO). Sedangkan sisanya senilai USD 34,34 juta merupakan potensi transaksi yang sedang dalam tahap tindak lanjut. Selama Januari–Juni 2025, Kemendag telah menggelar 356 kegiatan penjajakan bisnis, terdiri dari 241 sesi pitching dan 115 pertemuan langsung antara pelaku UMKM dan pembeli dari berbagai negara.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag Fajarini Puntodewi menyebut, nilai transaksi semester I 2025 meningkat 26,78 persen dibanding periode Januari–Mei yang mencatat USD68,65 juta. "Kami terus berupaya menjadi penghubung strategis antara UMKM dan pasar global. Melalui business matching, UMKM tak hanya menembus pasar, tapi juga berkembang secara berkelanjutan," urainya.
Untuk Juni 2025, total transaksi yang tercatat mencapai USD18,39 juta dari 16 pembeli asal delapan negara mitra dagang. Kegiatan bulan ini diikuti oleh 140 UMKM dalam 60 sesi penjajakan bisnis. Beberapa sektor yang mencatat performa ekspor unggulan antara lain fesyen, kopi, cokelat bubuk, dekorasi rumah, batik, furnitur, fiber board, jeli, obat-obatan, serta makanan dan minuman olahan lainnya.
Bicara soal ekspor UMKM, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai ada beberapa pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan pemerintah. Apindo mencatat dari 66 juta UMKM di Indonesia, hanya 7 persen yang terhubung dengan rantai pasar domestik dan 4 persen UMKM mampu menembus rantai nilai global.
Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, yang telah berhasil mengintegrasikan 20 persen UMKM-nya ke pasar global. "Selain itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional juga masih sangat berbatas hanya sebesar 15,7 persen. Kalau kita bandingkan dengan Thailand misalnya itu bisa sampai 29 persen," beber Shinta.
Selain minimnya koneksi ke rantai pasok global, Apindo juga menyoroti sejumlah hambatan fundamental yang dihadapi UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan Apindo terhadap lebih dari 2.000 perusahaan pada 2024 menunjukkan bahwa 51 persen UMKM menghadapi keterbatasan akses keuangan dan modal. "Proses birokratis yang rumit, biaya pinjaman yang tinggi, serta persepsi risiko yang melekat pada UMKM menjadi penghalang utama," tegas Shinta. (jpc/c1)