’’Pemerintah perlu memasukkan agenda pemberantasan pungli sebagai bagian dari reformasi logistik nasional, bukan hanya sekadar urusan truk kelebihan muatan,” tambahnya.
Ia mengungkapkan, kondisi ini mengungkapkan bahwa logistik Indonesia bukan sekadar soal infrastruktur atau kendaraan.
Selama korupsi kecil-kecilan ini dibiarkan tumbuh liar di jalanan, maka sebaik apa pun jalan dibangun, biaya distribusi barang tetap mahal, dan yang paling dirugikan tetaplah rakyat.
"Sudah waktunya pemerintah tak hanya mengejar truk nakal tapi juga berani menyentuh 'penumpang gelap' dalam sistem logistik nasional. Sebab, logistik yang efisien hanya mungkin tercapai bila jalannya bersih dari praktik kotor," ungkap Djoko. (jpc/c1)
Kategori :