Dalam situasi tersebut, pendapatan negara menjadi kunci pembiayaan program strategis, termasuk pembayaran utang.
"Pendapatan negara adalah pilar utama. Pemerintah tidak bisa mengabaikan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo tahun depan yang nilainya sangat besar," ujar Said Abdullah.
Said Abdullah mendesak pemerintah untuk menetapkan target pendapatan negara yang realistis namun tetap optimistis dan didukung dengan strategi ekstensifikasi pajak dari sektor-sektor potensial seperti cukai, minerba, serta ekonomi digital. Terkait reformasi perpajakan, Said Abdullah juga menyoroti rencana penerapan core tax system yang akan dijalankan mulai tahun depan.
’’Core tax system adalah langkah penting, tapi harus dipastikan bahwa literasi wajib pajak memadai, dan sistem administrasi kita siap dan aman dari kebocoran data,” urai Said Abdullah.
Selain soal fiskal, Said Abdullah menyoroti lambatnya akselerasi program ketahanan pangan dan energi nasional. Menurutnya, ketergantungan pada impor sejumlah komoditas pokok masih tinggi, padahal program ketahanan ini sudah dicanangkan sejak lama.
"Alih-alih mengurangi impor, sektor pertanian kita malah terdampak disrupsi lahan, kekurangan tenaga kerja, dan lambannya adaptasi teknologi," paparnya.
Said Abdullah juga menilai, salah satu aspek penting dari ketahanan pangan redistribusi lahan masih belum dijalankan secara maksimal. Said mendesak agar pemerintah melanjutkan redistribusi lahan 4,5 juta hektar untuk petani dan rakyat.
’’Kita harus siapkan tenaga kerja terampil di pedesaan dan teknologi terapan yang efisien agar program ini berdampak langsung pada peningkatan produksi,” tutur Said Abdullah.