JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap ada 21 proyek yang akan didanai oleh Daya Anagata Nusantara (Danantara), dengan target investasi mencapai USD618 miliar pada 2025.
Bahlil menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan hilirisasi tahap pertama yang diperkirakan menghasilkan sekitar USD618 miliar pada 2025, dengan 21 proyek yang masuk dalam tahap pertama tersebut, yang total investasinya diperkirakan sekitar USD45 miliar.
“Kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi, dengan target investasi sekitar US$618 miliar untuk 2025. Pada tahap pertama, ada kurang lebih 21 proyek dengan total investasi sekitar US$45 miliar,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin malam, 3 Maret 2025.
Beberapa proyek yang didanai oleh Danantara, menurut Bahlil, termasuk pembangunan fasilitas storage (penyimpanan) crude minyak, yang direncanakan untuk mendukung ketahanan energi nasional.
“Berdasarkan Perpres, kami harus menambah kapasitas penyimpanan minyak hingga 30 hari, dan salah satu alternatif lokasinya adalah di Pulau Nipa,” jelas Bahlil.
Selain itu, proyek besar lainnya adalah pembangunan refineri yang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 500 ribu barel per hari. Proyek ini disebut akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kami juga akan membangun refineri dengan kapasitas sekitar 500 ribu barel per hari. Ini akan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia, dan ini sangat penting dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita,” tambah Bahlil.
Tak hanya sektor energi, pemerintah juga merencanakan proyek Dimethyl Ether (DME) yang menggunakan batu bara berkalori rendah sebagai substitusi LPG impor, yang akan mendukung ketahanan energi domestik.
Bahlil juga menyampaikan bahwa sektor hilirisasi ini mencakup peningkatan nilai tambah komoditas seperti tembaga, nikel, dan bauksit, yang akan diproses menjadi alumina.
“Selain di sektor energi, hilirisasi juga mencakup sektor pertanian, sektor perikanan, dan kehutanan. Ini adalah langkah awal yang penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbuhnya.
Dengan 21 proyek ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ketahanan energi yang lebih baik, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa lebih dari tujuh perusahaan BUMN akan bergabung dengan Danantara. Ia menegaskan perusahaan BUMN yang masuk Danantara akan bertambah, dan proses ini dilakukan secara bertahap.
’’Nanti yang masuk Danantara ini keseluruhannya, bukan hanya tujuh BUMN. Memang kita akan coba tingkatkan, ada stage-nya. Kita akan konsolidasikan semua aset ini untuk menciptakan nilai yang optimal,” kata Rosan di Istana Negara, Senin (24/2).
Selain itu, Rosan menambahkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMN yang terlibat. Penyempurnaan dalam pengelolaan BUMN juga menjadi prioritas, dengan harapan agar seluruh aset yang ada dapat dikelola dengan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas.
“Kami akan lakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan banyak penyempurnaan, sehingga harapannya semua ini dapat berjalan dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Rosan.
Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa seluruh BUMN akan masuk ke Danantara, dan bukan hanya tujuh perusahaan yang semula direncanakan.
“Seluruh BUMN akan masuk ke Danantara, jadi bukan hanya tujuh, seluruhnya,” tegas Dony.
Dony juga menyatakan bahwa proses pemindahan aset BUMN ke Danantara akan selesai sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Maret 2025.
“Sebelum RUPS di akhir Maret, semua BUMN sudah harus pindah diinbrengkan ke Danantara,” pungkas Dony.
Sebelumnya, Ekonom Indonesia menyoroti pelantikan jajaran petinggi Danantara.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran petinggi Danantara, termasuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani sebagai CEO, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO, dan Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. Pandu Sjahrir sebagai CIO.
Pada Senin (24/2), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta.
Namun, meski dilatarbelakangi optimisme besar pemerintah, pembentukan Danantara justru memicu kontroversi.
Sejumlah pihak, termasuk ekonom dan pakar kebijakan publik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan kekhawatiran terkait independensi dan profesionalisme para petinggi lembaga ini.
“Susunan kepemimpinan Danantara menimbulkan banyak tanda tanya, terutama terkait independensi dan profesionalisme mereka,” ujar Achmad yang dihubungi Disway pada Senin 24 Februari 2025.
Dengan latar belakang kuat para petinggi yang berhubungan erat dengan politik dan bisnis, banyak yang khawatir Danantara akan lebih berfokus pada kepentingan elite tertentu ketimbang menjalankan mandat sebagai pengelola investasi nasional yang transparan dan akuntabel.
“Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Banyak dari petinggi yang dipilih memiliki hubungan erat dengan lingkaran kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada konflik kepentingan,” tegas Achmad.
Lebih lanjut, aturan kelembagaan Danantara yang tidak tunduk pada mekanisme akuntabilitas yang sama seperti BUMN lainnya, menambah potensi penyalahgunaan wewenang.
Tanpa pengawasan dari lembaga seperti DPR, BPK, atau KPK, transparansi pengelolaan uang negara menjadi sulit diakses publik.
“Tanpa sistem check and balances yang memadai, bisa saja Danantara dijadikan alat kepentingan politik atau ekonomi tertentu tanpa konsekuensi hukum yang jelas,” tambah Achmad.
Risiko yang ditimbulkan dari struktur dan aturan yang ada membuat masa depan Danantara penuh tanda tanya.
Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan bahwa Rosan Roeslani akan tetap menjabat sebagai Menteri Investasi meskipun Presiden Prabowo Subianto baru saja menunjuknya sebagai Kepala Badan Pelaksana (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
(disway/c1/abd)
Kategori :