JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin mengatur kepala daerah terpilih yang diusung partainya. OSO lebih memilih memberikan kebebasan kepada mereka untuk berkembang sesuai aspirasi dan kebutuhan daerah masing-masing.
’’Saya belum pantas berpesan kepada mereka karena mereka yang lebih dalam mengetahui tentang daerahnya masing-masing,” kata OSO saat dimintai pendapat mengenai pesan kepada para kepala daerah terpilih yang diusung Hanura, usai acara silaturahmi dan buka bersama para kepala daerah di Jakarta, Sabtu (1/3).
Namun, Oso menegaskan, jika Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan untuk membangun Indonesia mulai dari daerah, maka para kepala daerah harus memperkuat otonomi daerah. “Mereka harus memperkuat otonomi daerah, sesuai dengan arahan Presiden,” tambahnya.
Menurut Oso, para kepala daerah yang diusung partainya berhasil memenangkan pemilihan berkat dukungan masyarakat di daerah mereka yang menginginkan perubahan, kemajuan, kemakmuran, dan kebahagiaan melalui pimpinan yang baru. Oleh karena itu, dia berharap para kepala daerah terpilih dapat memenuhi janji kampanye yang telah mereka sampaikan kepada masyarakat.
“Saya yakin mereka bisa melakukannya karena mereka adalah petarung, jadi tak perlu diatur terlalu banyak dalam langkah-langkahnya untuk membangun daerah,” ungkapnya. Menurut Oso, memberi terlalu banyak instruksi dapat menghambat kepala daerah dalam menjalankan rencana pembangunan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.
“Berikanlah kesempatan waktu kepada mereka untuk melakukan manuver-manuver ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang dapat membawa perubahan bagi daerah mereka,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Pelantikan ini mencakup gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Usai pelantikan, para kepala daerah tersebut menjalani retret di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 untuk menerima pendidikan dalam rangka memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, memerintahkan kepada 126 kepala daerah yang merupakan kader partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Langkah ini diambil sebagai respons atas penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 20 Februari 2025.
Tidak hanya itu, Megawati juga memerintahkan kepada kepala daerah yang sudah berada dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera membatalkan keberangkatan mereka.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi yang diterbitkan DPP PDIP pada Kamis, 20 Februari 2025.
Surat dengan nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tersebut ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri.
Selain itu, Megawati menginstruksikan agar seluruh kepala daerah PDIP tetap berkomunikasi secara aktif dengan DPP PDIP dan menunggu perkembangan selanjutnya terkait situasi politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” ujar surat tersebut.
Sementara itu, Politisi PDIP Guntur Romli membenarkan adanya surat tersebut dan berharap agar seluruh kepala daerah PDIP tetap solid serta mengikuti arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. “Iya, betul surat itu,” ujar Guntur.
Berdasarkan penelusuran Disway.id, total ada 126 kepala daerah yang merupakan kader PDIP, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati.
Beberapa di antaranya adalah Pramono Anung dan Rano Karno, yang menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, serta Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga merupakan politisi senior PDIP.
Di Surabaya, terdapat duo kader PDIP yang menjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Eri Cahyadi dan Armuji, yang baru saja terpilih untuk kedua kalinya. (jpnn/c1/abd)