Pemilu dan Pilkada Harus Tetap Dipiliih Rakyat
JAKARTA - Pengamat politik sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menegaskan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) seharusnya tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya usulan agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, yang menjadi bahan pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mendatang.
Menurut Burhanuddin, ada perbedaan mendasar jika presiden atau kepala daerah dipilih oleh legislatif. “Karena jika dipilih oleh DPRD, kepala daerah akan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat di-impeach (dimakzulkan). Ini bertolak belakang dengan sistem presidensial, di mana kepala daerah dan presiden tidak dapat dimakzulkan begitu saja,” ujar Burhanuddin dalam diskusi Politics and Colleagues Breakfast (PCB) di Jakarta, Jumat.
Meski demikian, Burhanuddin menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara tegas menyebutkan apakah pilpres atau pilkada harus dilakukan secara langsung atau tidak langsung. “Undang-Undang Dasar hanya mengamanatkan pemilu dilakukan secara demokratis,” tambahnya.
Namun, dia menegaskan bahwa meskipun secara konstitusional perubahan ke sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah sah, hal tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip sistem presidensial yang berlaku. Dalam sistem presidensial, presiden atau kepala daerah tidak bisa dimakzulkan kecuali melakukan pelanggaran serius.
Burhanuddin juga menjelaskan bahwa dalam sistem parlementer, seperti yang diterapkan di beberapa negara Eropa, kepala daerah atau presiden bertanggung jawab kepada parlemen. Namun, dia memperingatkan bahwa kondisi politis di sistem parlementer sering kali kurang stabil. “Bahkan di Inggris, yang menggunakan sistem parlementer, banyak kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Di London misalnya, pemilihan wali kota dilakukan secara langsung, dan banyak wali kota Muslim yang terpilih,” ungkapnya.
Karena itu, Burhanuddin berpendapat bahwa jika sistem pemilu ingin diubah, maka perlu ada perubahan dalam sistem politik Indonesia secara keseluruhan. “Selama ini, kita mendasarkan desain pemilu lebih pada perasaan daripada fakta. Itu yang menyebabkan desain pemilu kita tidak pernah berjalan dengan baik,” katanya. (ant/c1/abd)
Kategori :