Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, PDIP Menolak

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto kalau partainya resmi mengusulkan Presiden Ke-2 Soeharto untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Bahlil seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).
Menurutnya, keputusan itu telah melalui mekanisme resmi partai dan dibahas secara mendalam di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
“Saya bilang kepada Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional,” ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, Golkar menilai Soeharto memiliki jasa besar dalam pembangunan nasional dan layak mendapatkan pengakuan sebagai pahlawan bangsa.
Selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto disebut telah meletakkan dasar penting bagi kemajuan ekonomi dan ketahanan nasional.
“Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi ratusan persen, Indonesia terkenal dengan sebutan Macan Asia. Itu semua tidak bisa dilepaskan dari jasa Pak Harto,” ungkap Bahlil.
Sebagai pendiri Partai Golkar dan Presiden RI ke-2, Soeharto dinilai berhasil membawa Indonesia menuju masa stabilitas dan pembangunan yang signifikan. Bahlil menegaskan partainya memandang Soeharto sebagai tokoh sentral dalam sejarah bangsa.
“Bagi Golkar, Pak Harto adalah sosok yang meletakkan kerangka perjuangan partai pada masa itu,” katanya.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto menerima dengan baik aspirasi Golkar tersebut. Prabowo disebut mendengarkan secara penuh penjelasan dan pandangan partai terkait alasan pengajuan gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.
“Aspirasi ini disampaikan dengan hormat, dan residen mendengarkannya secara penuh,” ujarnya.
Bahlil menambahkan, Golkar telah menyampaikan pengajuan resmi melalui Kementerian Sosial, sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menegaskan partainya akan terus mengawal aspirasi ini hingga tuntas.
“Partai Golkar konsisten mengusung usulan ini, baik di fraksi maupun di DPP. Bagi kami, Pak Harto adalah bagian penting dari sejarah dan perjuangan Golkar,” pungkasnya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partainya menolak pemberian gelar pahlawan nasional tanpa pertimbangan mendalam, termasuk terhadap wacana penobatan gelar tersebut kepada mantan Presiden Soeharto.
Pernyataan itu disampaikan Hasto seusai mendampingi Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berziarah ke makam Presiden pertama RI, Ir Soekarno, di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11/2025).
Menurut Hasto, PDI Perjuangan berpegang teguh pada pesan Megawati agar gelar pahlawan nasional tidak diberikan dengan mudah dan harus memperhatikan rekam jejak sejarah serta nilai kemanusiaan tokoh yang bersangkutan.
“PDI Perjuangan mendengar banyak masukan dari kalangan masyarakat sipil dan akademisi yang memberikan catatan tentang kebanggaan kemanusiaan (human pride) dan pelanggaran di masa lalu. Bahkan Prof Mahfud MD saat menjabat Menko Polhukam juga menyinggung soal persoalan HAM. Semua itu menjadi perhatian serius bagi kami,” ujar Hasto.
Ia menegaskan, Megawati menilai, gelar pahlawan adalah simbol dari nilai luhur dan integritas, bukan sekadar status formal.
“Pahlawan adalah sosok yang memperjuangkan kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan, bukan yang pernah mengkhianati rakyatnya sendiri,” tegas Hasto.
Hasto menambahkan, seorang pahlawan sejati harus menjadi teladan moral dan inspirasi bagi seluruh anak bangsa. Karena itu, pemberian gelar pahlawan harus mempertimbangkan suara rakyat, rekam perjuangan, serta kontribusi nyata terhadap kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Pesan Ibu Mega sangat jelas yakni, gelar pahlawan adalah bentuk penghormatan tertinggi negara, dan hanya layak diberikan kepada mereka yang setia pada nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan universal,” pungkasnya. (beritasatu/c1/yud)