BANDARLAMPUNG - Seluruh anggota Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (Pertahkindo) di Provinsi Lampung diharapkan untuk meningkatkan profesionalisme agar terhindar dari berbagai risiko yang mungkin muncul dalam pekerjaan mereka.
Harapan tersebut disampaikan oleh Asisten II Pemprov Lampung Mulyadi Irsan dalam Rakerda Pertahkindo Lampung 2025 yang diadakan di Hotel Emersia pada Selasa (25/2).
Mulyadi Irsan menegaskan pentingnya manajemen risiko yang harus diterapkan oleh para tenaga ahli konsultan. ’’Manajemen risiko harus menjadi pemikiran utama bagi rekan-rekan tenaga ahli konsultan dan para engineer, terutama yang bergerak di bidang konsultasi. Setiap tindakan yang diambil tidak boleh lepas dari risiko yang ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mulyadi berharap agar jasa konsultan yang profesional dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi internal organisasi, tetapi juga untuk masyarakat dan pemerintah. “Dengan melibatkan enam narasumber yang akan memberikan pandangan dari berbagai perspektif, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan masyarakat melalui langkah-langkah yang terukur dan sesuai dengan SOP yang berlaku,” jelasnya.
Dia juga berharap, jika seluruh tenaga konsultan mengikuti setiap tahapan dan kompetensi yang diperlukan, hal tersebut dapat menekan risiko yang mungkin muncul di masa depan. “Semoga Pertahkindo dapat menjadi bagian dalam mewujudkan Lampung Maju 2025 dan Indonesia Emas 2045,” tegas Mulyadi.
Acara gelar wicara ini mengusung tema “Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi dari Aspek Hukum dan Administrasi”. Suasana semakin hangat dengan hadirnya pandangan dari enam narasumber berkompeten, termasuk Kepala BPKP Lampung, jaksa, advokat, kepolisian, dan akademisi.
Ketua Pertahkindo Lampung, Ir. Vidi Wirawan Tinto, M.T., dalam sambutannya memastikan bahwa setiap tenaga ahli konsultan harus memahami dan menerapkan manajemen risiko dalam setiap tindakannya. “Setelah kegiatan ini, output yang diharapkan adalah setiap tenaga ahli konsultan mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik. Jangan sampai pekerjaan selesai, tetapi justru kita tidak bisa tidur karena masalah yang muncul,” ujarnya.
Salah satu pembicara dalam acara tersebut, Kepala BPKP Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution, menyampaikan pentingnya fungsi konsultansi dan pendampingan dalam penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan koridor yang ada. “BPKP berperan penting dalam melakukan konsultasi dan pendampingan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Banyak temuan terkait administrasi hingga korupsi yang menjadi penghambat pembangunan. Kami mengingatkan agar semua pihak, termasuk perusahaan konstruksi dan konsultan, selalu mengikuti panduan hukum yang berlaku,” jelasnya.
Acara gelar wicara berlangsung dengan antusiasme tinggi, di mana banyak peserta yang mengajukan berbagai pertanyaan yang menarik terkait topik tersebut. (*)