JAKARTA - Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada masyarakat miskin selama dua bulan, yakni November dan Desember 2023.
Bantuan ini diberikan pemerintah untuk membantu masyarakat di tengah kemarau panjang untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi. Adapun nominal bantuan yang diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
Terkait program BLT El Nino tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun untuk dibagikan kepada 21,3 juta KPM.
"Kita memberikan BLT ini karena trigger El Nino kepada 18,8 juta. 18,8 juta ini adalah kelompok penerima yang nama, alamat, dan nomor account ada di kementerian sosial sehingga kita tidak mencari siapa lagi targetnya," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Rabu (25/10).
"Mereka akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan untuk November-Desember. Kita berikan Rp 200 ribu untuk menambah daya beli mereka," imbuhnya.
Melalui bantuan tersebut, Bendahara Negara ini berharap Kementerian Sosial yang dipimpin oleh Tri Rismaharini dapat mengeksekusi BLT itu dan menyampaikannya kepada para KPM.
"Bu Risma dalam hal ini, akan diharapkan bisa mengeksekusi bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM yang sudah ada daftar nama, alamat, dan nomor account-nya. Kami menyediakan Rp 7,52 triliun untuk bantuan langsung tunai yang akan dilaksanakan oleh kementerian sosial," pungkasnya.
Untuk diketahui, tak hanya BLT El Nino, dalam rangka merespon gejolak ekonomi global, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan kemarau panjang akibat El Nino, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan beras 10 kilogram pada bulan Desember 2023.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Selain itu, untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah juga mendorong peningkatan KUR mencapai Rp 297 triliun dan penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah. (jpc/c1/abd)