Untuk itu, Jokowi menitipkan SPAM ini kepada Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana dan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Ia meminta pemerintah benar-benar mendorong sambungan SPAM ke rumah tangga. ’’Supaya semakin banyak rumah tangga kita yang memiliki sambungan dari SPAM yang kita bangun ini,” tegasnya.
Agenda terakhir Presiden Jokowi adalah meresmikan Pasar Pasirgintung yang memakan biaya Rp38 miliar di Tanjungkarang Pusat (TkP), Bandarlampung.
Sebelum memencet bel pertanda diresmikankannya pasar, Presiden Jokowi mengatakan jika pasar tersebut dibangun atas dasar aspirasi masyarakat ketika dirinya mengunjungi Pasirgintung beberapa tahun yang lalu.
BACA JUGA:PBB Berikan Gelar Doktor Honoris Causa kepada Sekretaris DPD PJS DKI Jakarta
’’Pasar adalah pusat perekonomian yang sangat penting bagi kita semua. Saya beberapa tahun lalu ke Pasar Pasirgintung ini, kemudian waktu itu banyak ibu pedagang yang menyampaikan Pak pasarnya tidak rapi, pasarnya kotor, kurang tertata, hingga saya perintahkan untuk membangun Pasar Pasirgintung,” terangnya.
Jokowi berpesan kepada Wali Kota Bandarlampung agar menjaga pasar tersebut dengan sebaik-baiknya karena anggaran untuk pembangunan pasar cukup besar.
’’Bukan uang yang sedikit, sehingga saya berpesan kepada Bu Wali agar pasar ini dijaga dengan baik biar tetap rapi, bersih, supaya seluruh konsumen dan masyarakat yang ingin membeli menjadi senang dan datang berbelanja lagi,” tuturnya disambut riuh sorakan antusias masyarakat yang sedari pagi menunggunya.
Selepas meresmikan pasar tersebut dengan sirene, presiden lantas meninjau bagian dalam dan bertemu para pedagang. Pada kesempatan itu, presiden juga membagikan sembako, kaus, hingga membeli beberapa barang dari para pedagang, termasuk jengkol.
Di bagian lain, kehadiran Jokowi ke Lampung turut disambut aksi damai yang digelar oleh Aliansi Lampung Menggugat. Puluhan mahasiswa gabungan dari sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Lampung (Unila), Universitas Malahayati, Polinela, dan Poltekkes Tanjungkarang ini menyampaikan pernyataan sikap di underpass Unila.
Mereka menyebut Jokowi sebagai penjahat konstitusi dan penghancur demokrasi tidak pantas berkunjung ke Lampung menggunakan fasilitas negara yang berasal dari uang rakyat.
’’Kedatangan Jokowi hanya untuk meresmikan menara gading yang dalam prosesnya penuh dengan konflik. Mulai pembebasan lahan hingga dugaan korupsi. Kedatangannya hanya untuk berkunjung. Sementara di sisi lain, banyak konflik agraria, perampasan ruang hidup, PHK sepihak, jalan rusak, dan tindakan sewenang-wenang aparat yang yang terjadi di Lampung,” kata Naufal Alman Widodo selaku jenderal lapangan Aliansi Lampung Menggugat.
Pihaknya mengutuk rezim Jokowi yang dalam 10 tahun terakhir telah melahirkan 10 dosa. Yaitu dinasti dan oligarki politik, perampasan ruang hidup dan penyingkiran masyarakat.
Kemudian kekerasan, persekusi, kriminalisasi, dan diskriminasi. Lalu politik impunitas dan kejahatan kemanusiaan. Komersialisasi, penyeragaman dan penundukkan dalam sistem pendidikan nasional.
Juga korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tindakan perlindungan terhadap koruptor. Ekploitasi sumber daya alam dan program solusi palsu untuk krisis iklim. Politik perburuhan yang memiskinkan dan menindas. Pembajakan legislasi, militerisme dan militerisasi.
’’Maka dari itu, kami Aliansi Lampung Menggugat mengutuk segala bentuk tindakan pemerintah Jokowi yang menyengsarakan rakyat,” tandasnya. (tim/c1/fik)