Sah! Pemerintah Tetapkan Waktu Kerja ASN Hanya 3 Hari di Kantor

BANDARLAMPUNG – Efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada jam kerja aparatur sipil negara (ASN). 

Ya, pemerintah secara resmi menetapkan regulasi terbaru jam kerja bagi ASN pada tahun 2025. Regulasi ini ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Di mana akibat dari efisiensi anggaran tersebut, ASN ditetapkan hanya bekerja selama 3 hari di kantor dan hari lainnya akan menerapkan work from anywhere (WFA).

BACA JUGA:Efisiensi APBD 2025 Pemprov Lampung Capai Rp600 M

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudah Arifin dengan tujuan menciptakan birokrasi yang lebih modern dan efisien. ’’Kami berharap dengan fleksibilitas kerja ini, pelayanan publik bisa lebih cepat dan optimal dengan penerapan digitalisasi yang semakin maju,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh ASN di Indonesia bisa menyikapi kebijakan ini dengan positif dan menjadikannya sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas kinerja. Meskipun ada penerapan sistem kerja yang baru, kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang.

’’Bahkan dengan adanya hal ini, ASN di seluruh Indonesia bisa lebih adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan baik,” katanya.

Adapun 10 kebijakan terbaru BKN yang bakal diterapkan untuk ASN di antaranya Peniadaan jam kerja fleksibel, Pemberlakuan skema kerja efisien, dengan WFA selama 2 hari dan WFO selama 3 hari, Memastikan kinerja harian bawahan dengan pelaporan yang konkret, Pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri.

Kemudian maksimalkan koordinasi yang responsive melalui media daring, Efisiensi penggunaan listrik dan energi, Penyesuaian pakaian kerja yang mengutamakan kenyamanan, Penggunaan anggaran yang efektif, Mengoptimalkan kerjasama dengan mitra eksternal dengan tetap menjaga prinsip good governance dan kantor regional memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.

Menurutnya hadirnya kebijakan yang diterapkan ini, mampu menjadikan ASN lebih gesit terhadap perubahan serta dapat meningkatkan efektivitas birokrasi melalui digitalisasi dan efisiensi kerja.

’’Kami juga berharap langkah ini bisa diambil positif sehingga tidak akan mengganggu kualitas kerja dari pegawai ASN itu sendiri,” pungkasnya. (net/c1/yud)