Menpan RB Resmikan MPP dan MPPD Pringsewu

Sediakan 16 Gerai Pelayanan

PRINGSEWU – Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) Pringsewu merupakan satu dari 22 MPP dan 139 MPPD yang diresmikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Abdullah Azwar Anas. Peresmian berlangsung ketika Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Pj. Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan selepas menghadiri secara langsung acara bertajuk Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif, dan Inklusif ini menyambut baik peresmian serta soft launching MPP dan MPPD tersebut.

Marindo mengucapkan terima kasih kepada pemerintah atas diresmikannya MPP dan MPPD Pringsewu. 

’’Semoga adanya MPP dan MPPD ini akan terjadi peningkatan signifikan dalam efisiensi serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat," harapnya. 

Menurut Marindo, hal ini  dalam upaya reformasi birokrasi untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. "Sekaligus mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di Kabupaten Pringsewu," ungkap Marindo didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setkab Pringsewu Ihsan Hendrawan dan Kabag Prokopim Eko Irawan. 

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pringsewu Handri Yusuf mengungkapkan, MPP merupakan konsep pelayanan publik terintegrasi. ’’Guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Termasuk MPPD. Ini dalam rangka mewujudkan layanan publik berbasis digital dalam upaya modernisasi pelayanan. Di mana, Pemkab Pringsewu telah menyelenggarakan MPP dan MPPD,’’ kata Handri Yusuf.

 MPP Pringsewu, kata Handri Yusuf, saat ini menyediakan 16 gerai pelayanan, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, serta berbagai jenis pelayanan dan informasi publik lainnya.

Sedangkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar-instansi pemerintah. ’’Harus dipastikan bahwa reformasi pelayanan publik bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan inovasi pelayanan publik,’’ katanya. 

Hal ini, kata Anas, karena inovasi dibutuhkan untuk merespons perubahan lingkungan strategis yang cenderung dinamis ke arah yang lebih cepat, tepat, efektif, efisien, dan fleksibel. ’’Dapat memberikan warna baru dalam pelayanan publik tersebut," ungkapnya. (*)