Program Bedah Rumah BSMS Jadi Temuan BPK

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Jumat , 19 Jul 2024 - 21:18

Contoh realisasi program bansos BSMS. -FOTO PRIMA IMANSYAH PERMANA-

Dinas PKPCK Klaim Masalah Telah Selesai

BANDARLAMPUNG – Pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) bedah rumah Pemprov Lampung yang dinamai Bantuan Swadaya Mahan Sejahtera (BSMS) tahun 2023 mendapat sorotan dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI perwakilan Lampung.

Lembaga tersebut menilai program yang digulirkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Provinsi Lampung ini kurang memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan fisik secara sampel oleh BPK RI perwakilan Lampung atas kegiatan BSMS, ditemukan sejumlah permasalahan.

Pertama, mekanisme penyaluran dana BSMS tidak sesuai ketentuan. Kedua, realisasi belanja yang dilakukan oleh penerima BSMS tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB) perencanaan pada proposal.

Masalah lainnya, kuitansi pembelian yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPj.) tidak sesuai dengan daftar riil barang yang diterima oleh penerima BSMS sebesar Rp18.530.000.

BPK lantas merekomendasikan kepada Gubernur Lampung agar memerintahkan Kepala Dinas PKPCK untuk melakukan pengawasan atas kegiatan bantuan sosial secara optimal dan memedomani sesuai ketentuan.

Lembaga ini juga menginstruksikan PPTK dan PPK Dinas PKPCK supaya cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sosial.

Serta, menginstruksikan konsultan manajemen untuk melaksanakan proses supervisi, monitoring, dan evaluasi capaian progres pekerjaan dalam rangka kegiatan bantuan sosial secara memadai.

Terkait temuan tersebut, Dinas PKPCK Lampung mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Lampung.

"Sudah kita tindak lanjut. Nanti pelaporannya ditindaklanjuti oleh Inspektorat. Itu sudah kita siapkan semua apa yang diminta BPK," kata Kepala Dinas PKPCK Lampung Thomas Edwin Ali H. melalui Kabid Perumahan August Riko, Jumat (19/7).

’’Ya disiapkan seperti nota-nota maupun retur dari toko sudah siap senilai Rp18.530.000 ini," sambungnya.

program bedah rumah bsms jadi temuan bpk                            dinas pkpck klaim masalah telah selesai
bandarlampung – pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) bedah rumah pemprov lampung yang dinamai bantuan swadaya mahan sejahtera (bsms) tahun 2023 mendapat sorotan dari badan pemeriksan keuangan (bpk) ri perwakilan lampung. 
lembaga tersebut menilai program yang digulirkan dinas perumahan, kawasan permukiman, dan cipta karya (dpkpck) provinsi lampung ini kurang memadai.
berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan fisik secara sampel oleh bpk ri perwakilan lampung atas kegiatan bsms, ditemukan sejumlah permasalahan.
baca juga:jika ingin anak sukses, berikan pujian
pertama, mekanisme penyaluran dana bsms tidak sesuai ketentuan. kedua, realisasi belanja yang dilakukan oleh penerima bsms tidak sesuai rencana anggaran belanja (rab) perencanaan pada proposal.
masalah lainnya, kuitansi pembelian yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban (lpj.) tidak sesuai dengan daftar riil barang yang diterima oleh penerima bsms sebesar rp18.530.000.
bpk lantas merekomendasikan kepada gubernur lampung agar memerintahkan kepala dinas pkpck untuk melakukan pengawasan atas kegiatan bantuan sosial secara optimal dan memedomani sesuai ketentuan.
lembaga ini juga menginstruksikan pptk dan ppk dinas pkpck supaya cermat dalam memverifikasi dan memvalidasi pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan sosial.
baca juga:data ombudsman: maladministrasi paling banyak dilaporkan ke ombudsman lampung
serta, menginstruksikan konsultan manajemen untuk melaksanakan proses supervisi, monitoring, dan evaluasi capaian progres pekerjaan dalam rangka kegiatan bantuan sosial secara memadai.
terkait temuan tersebut, dinas pkpck lampung mengaku telah menindaklanjuti rekomendasi dari bpk ri perwakilan lampung.
"sudah kita tindak lanjut. nanti pelaporannya ditindaklanjuti oleh inspektorat. itu sudah kita siapkan semua apa yang diminta bpk," kata kepala dinas pkpck lampung thomas edwin ali h. melalui kabid perumahan august riko, jumat (19/7).
’’ya disiapkan seperti nota-nota maupun retur dari toko sudah siap senilai rp18.530.000 ini," sambungnya.
pada temuan bpk ini, august riko menyampaikan pihaknya tidak ada pengembalian uang. tetapi diminta untuk melengkapi administrasi program bsms.
tahun 2023, ada sebanyak 632 penerima program bansos bsms. masing-masing penerima mendapatkan dana rp20 juta. sehingga dana yang dialokasikan mencapai rp12.640.000.000.
august riko menjelaskan, terkait poin pertama mengenai mekanisme penyaluran dana bsms tidak sesuai ketentuan. teknis pelaksanaan program bsms ini mengacu pada pergub lampung nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bsms dan pondok wisata di provinsi lampung.
pada pasal 16 ayat 3 berbunyi, pemanfaatan bsms dalam bentuk uang dilakukan oleh penerima bsms dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening penerima bsms ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah pekerja.
pasal 16 ayat 4 berbunyi: pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bsms.
"dapat kami tambahkan berdasarkan pengalaman pada beberapa daerah ketika penerima bsms diberikan uang tunai secara langsung justru uang yang seharusnya dibelikan bahan bangunan tidak digunakan dengan benar," ucapnya.
"tapi justru untuk membeli kebutuhan pribadi seperti membeli tv, hp, kredit motor atau membayar utang lainnya. sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kualitas rumah dari rtlh ke rlh tidak tercapai," imbuhnya.
oleh karena itu, kata august riko, gubernur menetapkan bahwa penerima bantuan tidak diberikan uang tunai secara langsung dan pengelolaan uangnya berdasarkan daftar rencana pemanfaatan bantuan.
untuk penunjukan toko atau penyalur dilakukan oleh penerima bantuan secara berkelompok dan diketahui oleh kepala desa/lurah. umumnya toko/penyalur tersebut berada pada radius penyaluran/distribusi yang tidak membebani biaya kirim. 
kemudian adanya itikad atau niat baik dari toko/penyalur untuk memberikan kemudahan tunda bayar (hutang material) yang tentunya tidak semua toko/penyalur memberikan kemudahan ini.
kelayakan inilah, menurut august riko, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan toko/penyalur yang terpilih. penyalur ditunjuk pada kondisi tidak ditemukan toko bahan bangunan di desa tersebut atau toko bahan bangunan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan material secara bersamaan dalam jumlah banyak.
disinggung penyebab penerima bantuan tidak dapat membeli barang/material dengan harga termurah, dijelaskan august riko, itu dikarenakan konsekuensi dari pemilihan toko/penyalur secara kolektif.
selama harga yang ditawarkan tidak melebihi dari harga dasar kabupaten/kota setempat, maka pembelian barang di toko tersebut masih dapat dilakukan.
kemudian tanggapan untuk poin kedua mengenai realisasi belanja yang dilakukan oleh penerima bsms tidak sesuai dengan rab perencanaan pada proposal.
august riko menjelaskan, umumnya dalam setiap proses pembangunan terdapat perubahan rencana yang tidak dapat diprediksi sejak awal. sehingga terdapat beberapa bahan material yang harus dilakukan pergantian jenis maupun kuantitasnya sepanjang harganya masih masuk dalam batas kewajaran. 
"adanya penambahan swadaya material yang tidak terduga sehingga mempengaruhi perubahan daftar kebutuhan material dalam proposal," ungkapnya.
"harapan ke depannya akan dibuat daftar kebutuhan riil material. apabila ada perubahan, maka akan dibuatkan pernyataan antara toko/penyalur dengan penerima bantuan dan diketahui oleh pendamping," jelasnya.
lalu, tanggapan poin ketiga terkait kuitansi pembelian yang dilampirkan dalam lpj tidak sesuai dengan daftar riil barang yang diterima oleh penerima bsms sebesar rp18.530.000.
disampaikan august riko, bansos adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang bersifat tidak secara terus menerus dan selektif. 
bansos bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka, misalnya kemiskinan dan ketidakmampuan ekonomi, krisis kesehatan, bencana alam, ketidaksetaraan sosial dan ketidakadilan sosial.
setiap orang yang akan menjadi penerima bantuan merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
pada umumnya mbr merupakan masyarakat yang tidak memiliki pendidikan tinggi maupun kemampuan dalam melakukan pembukuan dan manajemen keuangan, sehingga disinilah peran pemerintah dan konsultan dalam membantu pelaksanan bansos agar tepat sasaran dan tepat manfaat. 
program bsms ini menuntut adanya swadaya dari masyarakat sehingga sering terjadi bias dalam transaksi di toko antara dana pribadi (swadaya) dengan dana bantuan. "apabila terjadi retur terhadap material maka akan diminta nota retur dari toko/penyalur," ucapnya.
dirinya menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan tim bpk pada kegiatan bsms provinsi lampung. ke depan, dinas pkpck, pptk dan ppk akan lebih meningkatkan kualitas pelaksanaan bansos bsms agar lebih tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku.
serta lebih memperhatikan kualitas layanan tim konsultan manajemen kepada masyarakat mulai dari tahap verifikasi, validasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan hasil kegiatan.
"ke depan, kita tingkatkan koordinasi dengan aparatur desa maupun penerima bantuan dengan laporan secara berkala. juga monitoring dari tahap awal sampai akhir," ucapnya seraya berharap kegiatan bsms ini dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat guna mendukung target nasional dalam mengurangi jumlah rtlh di indonesia. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 20 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan