Elemen Dukung Langkah Kejati

elemen dukung langkah kejati pantau indikasi pelanggaran hukum bansos lamsel bandarlampung – langkah kejaksaan tinggi (kejati) lampung menelisik indikasi penyalahgunaan pengadaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako di lampung selatan (lamsel) menuai dukungan.  salah satu dukungan disuarakan pengamat kebijakan publik, poros pemuda indonesia (ppi) lampung, hengki irawan, s.h., m.h. ia menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah kejati lampung.  hengki menilai dari proses pengadaan sampai penyaluran bansos sembako di lamsel sarat kepentingan dan ada indikasi pelanggaran hukum. ’’dari pengadaannya saja sudah jelas ada pengondisian. bahkan, penyalurannya kok melalui srikandi. seharusnya melalui desa dan dusun, karena mereka memiliki data warga yang tidak mampu," ucapnya, rabu (17/7).  baca juga:tunggakan jkn daerah se-lampung tembus rp235,9 m terkait indikasi pelanggaran hukum ini, sambung hengki, sudah sepatutnya aparat penegak hukum (aph) turun tangan untuk melakukan penyelidikan. ’’karena apa pun bentuknya dugaan pelanggaran hukum, aph harus turun melakukan penyelidikan. itulah tugas aph jika ada dugaan pelanggaran hukum. apakah dalam penyelidikan ada unsur korupsi atau tidak, itu urusan nanti. yang penting tugas aph melakukan penyelidikan," tegasnya.  hengki meminta kejati segera melakukan proses penyelidikan dengan memanggil orang-orang yang terlibat dalam proses pengadaan dan penyaluran bansos sembako di lamsel. ’’jaga marwah kejati sebagai aparat penegak hukum. sampaikan ke publik hasil dari proses penyelidikan itu," tandasnya.  baca juga:ukm diajak perluas pendanaan melalui pasar modal di bagian lain, surat keputusan (sk) ruas jalan tahun 2023 di pemerintah kabupaten (pemkab) lamsel tidak sesuai dengan kartu inventaris barang jalan kabupaten. hal ini terungkap dari laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemkab lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung. pemkab lamsel menyajikan saldo aset tetap per 31 desember 2023 dan tahun 2022 masing-masing sebesar rp2.949.113.366.401 dan rp3.070.805.269.831. penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan hasil pemeriksaan aset tetap jalan dan aset tetap tanah pada kartu inventaris barang (kib) d dan a, diketahui pemkab lamsel mencatatkan nilai aset tetap jalan kabupaten pada laporan keuangan tahun 2023 sebesar rp1.541.429.371.417 dengan nilai beban penyusutan sebesar rp151.682.812.727. data ruas jalan kabupaten ditetapkan dalam sk bupati lampung selatan nomor b/575/iv.04/hk/2023 tanggal 14 agustus 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan kabupaten di kabupaten lamsel (skb/575-2023).  sk tersebut mencabut sk sebelumnya, yaitu sk nomor b/296.a/iii. 17/hk/2011 tanggal 1 desember 2011 tentang penetapan status ruas jalan kabupaten di wilayah kabupaten lamsel (sk b/296-201i). berdasarkan sk b/575-2023, ruas jalan kabupaten yang ada di kabupaten lamsel sebanyak 237 ruas, dengan panjang total 1.204,10 km. hasil pemeriksaan atas pencatatan aset tetap jalan kabupaten pada kib d diperoleh informasi, berdasarkan pencatatan pada kib d (jalan, irigasi, dan jaringan), diketahui terdapat sebanyak 351 ruas jalan dengan total panjang jalan 114.965,10 km. diketahui pencatatan pada jalan kabupaten pada kib d mengacu kepada sk b/296-2011. berdasarkan sk b/296-2011, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 248 ruas dengan total panjang jalan 1.240,44 km. pada tahun 2018, pemkab lamsel menyusun draft sk ruas jalan kabupaten guna memperbarui data jalan yang ada di kabupaten lamsel. draft tersebut disusun oleh dinas pupr berdasarkan pendataan di lapangan. draft sk ruas jalan kabupaten tahun 2018 digunakan oleh kementerian pupr untuk menerbitkan pekerjaan dana alokasi khusus (dak) fisik bidang jalan di kabupaten lamsel per tahunnya efektif mulai tahun 2019.  selain sebagai dasar penyusunan dak fisik bidang jalan, dinas pupr juga menggunakan draft tersebut untuk membuat perencanaan pekerjaan jalan yang bersumber dari apbd sampai dengan tahun 2023.  namun, berdasarkan penjelasan kepala bidang bina marga dinas pupr, diketahui bahwa draft sk jalan tahun 2018 tersebut belum disahkan karena terkendala harus menunggu sk jalan nasional dan sk jalan provinsi. pada tahun 2020 dan 2021, dinas pupr mulai melakukan pendataan kembali atas draft sk jalan kabupaten tahun 2018. kemudian, hasil pendataan tersebut disahkan menjadi keputusan bupati terkait ruas jalan kabupaten di tahun 2023. hasil perbandingan antara draft sk jalan tahun 2018 dan sk jalan tahun 2023, menunjukkan bahwa data jalan tahun 2011 banyak mengalami perubahan baik dari penamaan ruas maupun panjang ruas. berdasarkan sk jalan kabupaten tahun 2023, jumlah ruas jalan kabupaten sebanyak 237 ruas dengan total panjang jalan mencapai 1.204,10 km. berdasarkan hasil analisis antara data kib d jalan, irigasi, dan jaringan dengan data kib a tanah, diketahui terdapat 351 ruas jalan kabupaten yang tercatat pada kib d.  jumlah tersebut lebih banyak dari aset tanah jalan kabupaten yang tercatat pada di kib a sebanyak 241 bidang tanah untuk jalan kabupaten.  pencatatan ruas jalan kabupaten pada kib djuga lebih banyak jika dibandingkan sk jalan kabupaten tahun 2011 sebanyak 248 ruas jalan dan tahun 2023 sebanyak 237 ruas jalan. informasi tersebut menunjukkan bahwa penyusunan sk ruas jalan kabupaten tahun 2023 tidak berdasarkan data pada kib d, dimana data pada kib d mengacu pada sk jalan kabupaten tahun 2011.  hasil pemeriksaan lebih lanjut, dilakukan penelusuran informasi antara sk tahun 2011 pada kib d dan sk tahun 2023 terdapat sejumlah permasalahan. pertama, terdapat 207 ruas jalan yang terdaftar pada sk jalan kabupaten tahun 2011 yang masuk pada sk jalan kabupaten tahun 2023. hasil pemeriksaan terhadap sk jalan kabupaten 2011 dan sk jalan kabupaten 2023 menunjukkan bahwa jumlah ruas jalan pada sk jalan kabupaten 2011 adalah sebanyak 237 ruas jalan. kib d jalan kabupaten adalah berdasarkan sk jalan kabupaten 2011. hasil identifikasi oleh dinas pupr atas ruas jalan kabupaten pada kib d jalan kabupaten menunjukkan sebanyak 207 ruas jalan pada kib d yang sesuai dengan sk ruas jalan kabupaten tahun 2023.  namun, ruas jalan berdasarkan sk jalan kabupaten 2011 tersebut mengalami perubahan nama, penggabungan, pemecahan, maupun perubahan hasil pengukuran di lapangan (sesuai dengan kondisi pada tahun 2023).  atas perubahan tersebut, dinas pupr belum melakukan pembaruan data jalan kabupaten pada data kib d. kedua, sebanyak 61 ruas jalan merupakan jalan desa berdasarkan sk jalan 2023 namun dicatat sebagai jalan kabupaten pada kib d. hasil identifikasi oleh dinas pupr atas ruas jalan kabupaten pada kib d jalan kabupaten menunjukkan sebanyak 61 ruas merupakan jalan desa namun tercatat pada jalan kabupaten berdasarkan kib d.  dinas pupr dan bidang aset bpkad menyatakan, kesalahan pencatatan tersebut disebabkan kurangnya informasi pada kib d, ketidaksesuaian penamaan paket pekerjaan dengan data kib d, dan ketidaktelitian pengurus barang pada opd dalam menginputkan data aset jalan. ketiga, sebanyak 28 ruas jalan kabupaten pada kib d turun status menjadi jalan desa berdasarkan sk jalan 2023. hasil identifikasi oleh dinas pupr atas ruas jalan kabupaten pada kib d jalan kabupaten menunjukkan sebanyak 28 ruas jalan berdasarkan sk ruas jalan kabupaten tahun 2011 telah turun status menjadi jalan desa. dinas pupr melalui kepala bidang bina marga menyatakan penurunan status jalan tersebut dikarenakan ruas jalan tersebut tidak tersambung pada jalan provinsi sehingga status jalan tersebut lebih tepat ke jalan desa. keempat, terdapat 15 ruas jalan desa pada kib d  menjadi jalan kabupaten sesuai sk jalan 2023. hasil identifikasi oleh dinas pupr atas ruas jalan pada kib d, menunjukkan terdapat 15 ruas jalan desa sesuai sk jalan 2011 yang menjadi jalan kabupaten sesuai sk jalan 2023. atas ruas tersebut, belum tercatat pada aset tanah jalan kabupaten pada kib a. permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyajian aset tetap jalan kabupaten dan tanah jalan kabupaten berpotensi tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya. hal tersebut disebabkan oleh sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah dan kepala bpkad selaku pejabat penatausahaan barang belum optimal dalam mengevaluasi kib d dan kib a, khususnya jalan kabupaten dan tanah jalan kabupaten, sesuai dengan sk jalan tahun 2023. juga, kepala dinas pupr, dalam menyusun rencana paket kontrak, tidak berpedoman dengan data kib d. untuk itu, bpk merekomendasikan kepada bupati lamsel nanang ermanto agar memerintahkan sekretaris daerah, selaku pengelola barang milik daerah untuk lebih cermat dalam mengevaluasi kib d, khususnya jalan kabupaten, sesuai dengan sk jalan tahun 2023. juga, memproses pencatatan tanah jalan kabupaten atas perubahan status 15 ruas jalan desa menjadi jalan kabupaten sesuai sk jalan 2023. meminta kepala dinas pupr untuk memperbarui data kib d, khususnya jalan kabupaten, sesuai dengan sk jalan tahun 2023 melalui survei/pencocokan data dengan didukung kertas kerja yang valid. serta kepala bpkad selaku pejabat penatausahaan barang untuk memperbarui pencatatan jalan kabupaten pada kib d sesuai dengan data pada sk jalan 2023. (yud/pip/c1/fik)  

Tag

Share

• 
• 
• 
• 
•