Bawaslu Lampung Tingkatkan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Selasa , 16 Jul 2024 - 12:49

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Iskardo P Panggar-FOTO IST-

bawaslu lampung tingkatkan pengawasan penyusunan daftar pemilih pilkada                            radar lampung - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) provinsi lampung terus fokus melakukan pengawasan melekat, uji petik, dan patroli kawal hak pilih selama tahapan penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2024. 
tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai pada 24 juni hingga 24 juli 2024. 
hingga 14 juli 2024, tahapan ini telah berjalan selama 20 hari, menyisakan 10 hari lagi bagi pantarlih untuk melaksanakan tugasnya.
ketua bawaslu provinsi lampung iskardo p panggar mengatakan dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan, bawaslu provinsi lampung tidak hanya fokus pada tugas pengawasan tetapi juga pada upaya pencegahan sebagai deteksi dini dan mitigasi terhadap potensi pelanggaran. 
salah satu tahapan penting dalam pemilihan adalah pemutakhiran daftar pemilih.
baca juga:kinerja pantarlih kota metro jadi sorotan
pelaksanaan pengawasan, sebagai tugas utama bawaslu, dilakukan oleh jajaran pengawas kelurahan/desa (pkd) terhadap pelaksanaan coklit oleh pantarlih. 
"kita melakukan pengawasan kepada daerah terluar dimana pemilih di daerah susah akses, wilayah perbatasan, kepulauan, dan lainnya. juga
kelompok rentan itu pemilih disabilitas, kelompok aliran/agama yang menolak coklit. serta 
pemilih terkonsentrasi/terisolir: pemilih di pondok pesantren, lapas, rutan, rusun, relokasi bencana, daerah tambang," ujar iskardo dalam keterangan persnya. 
iskardo melanjutkan, pengawasan melekat sejak awal hingga berakhirnya masa coklit; uji petik dilakukan sejak hari ke-4 hingga 7 hari sebelum berakhirnya masa coklit terhadap keluarga yang sudah dilakukan coklit oleh pantarlih.
baca juga:sekjen pan tegaskan kim tak pecah, terutama di wilayah-wilayah ini
uji petik terhadap sekurang-kurangnya 10 kepala keluarga beserta seluruh anggota keluarga per hari; dan pengawasan langsung oleh pengawas pemilu kelurahan/desa terhadap potensi pelanggaran ketentuan coklit.
"bawaslu lampung telah melakukan berbagai upaya pencegahan seperti imbauan, identifikasi kerawanan, kegiatan publikasi, kerjasama/mou, dan kegiatan lainnya. upaya ini dilakukan untuk mitigasi dan pencegahan pelanggaran, khususnya pada tahapan penyusunan daftar pemilih. salah satu kegiatan pencegahan yang dilakukan adalah patroli kawal hak pilih," jelasnya.
hasil pengawasan, uji petik, dan patroli kawal hak pilih menemukan beberapa temuan yang menjadi fokus bawaslu. 
yakni ada 180 saran perbaikan termasuk kk yang tidak dicoklit tetapi ditempel stiker, kk yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker, pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung, dan lainnya.
kemudian permasalahan yang menjadi atensi bawaslu provinsi lampung dan kabupaten/kota, diantaranya dikota bandar lampung. 
"di kelurahan enggal tps 9, hanya 2 kk yang dicoklit karena 480 pemilih lainnya masuk ke alamat kelurahan pahoman," ujar iskardo.
tidak hanya di bandar lampung tapi juga di lampung utara, dimana per tanggal 12 juli 2024, di lingkungan alang alang lebar dan sukajaya kelurahan kota alam pemilih belum ada yang dicoklit. 
"faktor penyebabnya adalah tidak adanya tps di lokasi tersebut. namun, tanggal 13 juli 2024, pantarlih di alang alang lebar telah mencoklit 20 kk. di dusun sukajaya, 69 kk sudah dicoklit, sisanya 10 kk lagi," kata dia.
sementara di mesuji, pantarlih tidak melakukan coklit secara langsung karena pemilih yang terdaftar tidak berada di desa administratifnya, melainkan di wilayah register 45 dan register 44 yang berjarak ±20 km dari desa administratif.
"untuk mewujudkan kondusifitas pelaksanaan pemilihan, terutama pada tahapan pemutakhiran data pemilih, bawaslu lampung melakukan berbagai upaya dan strategi pencegahan, seperti menerbitkan surat imbauan kepada kpu dan stakeholder terkait, memetakan indeks kerawanan pemilihan (ikp), serta mengintensifkan patroli kawal hak pilih," pungkas iskardo. (rls/abd)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 17 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan