Kemenkumham Dukung Proses Naturalisasi untuk Bantu Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas di kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis 19 September 2024.

Pada kesempatan ini, Supratman Andi Agtas menyatakan Kemenkumham turut mendukung dalam upaya meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.

“Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan naturalisasi ini, akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026,” kata Supratman.

Supratman berharap agar dukungan yang diberikan kepada timnas dapat mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional, khususnya di cabang sepak bola.

Sementara itu, Erick Thohir mengatakan program naturalisasi menjadi bagian untuk memperbaiki prestasi timnas Indonesia.

Melakukan naturalisasi pun, lanjut dia, merupakan cara yang terhormat. Dia juga menekankan bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi.

Erick Thohir merujuk pada timnas negara lain yang juga melakukan naturalisasi seperti Belanda, Spanyol, Prancis dan lain-lain.

"Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Semua terbuka. Saya dan pak menteri fokusnya sama talenta terbaik, pilihannya adalah pemain yang punya darah Indonesia," kata Erick.

Erick menekankan langkah yang dilakukan PSSI tidak sebatas untuk program jangka pendek. Semua program tetap selaras dengan pembinaan pemain usia muda.

"Enggak ada program jangka pendek, semua berkesinambungan. Insya Allah ini bisa jadi percepatan prestasi kita semua," tambahnya.

Seperti diketahui, pada Selasa (17/9), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menkumham, dan PSSI melakukan rapat di Komisi III dan Komisi X DPR RI untuk proses naturalisasi dua pemain Mees Hilgers dan Eliano Reijnders.

Komisi III dan Komisi X DPR RI pun setuju agar kedua pemain tersebut menjadi WNI. DPR RI akan membawa hal itu ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi keputusan DPR RI yang digelar hari ini.(rls/nca)