Pinjam Pakai Serampangan, Lima Kendaraan Pemkab Lamsel Tak Tentu Rimbanya

Reporter: Prima Imansyah Permana |

Editor: Taufik Wijaya |

Minggu , 14 Jul 2024 - 22:02

RADAR - BACA KORAN--

BANDARLAMPUNG - Pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah Lampung Selatan (Lamsel) belum memadai.

Hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap UU Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lamsel tahun 2023 oleh BPK RI perwakilan Lampung.

Pemkab Lamsel menyajikan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp663.599.184.438 dan Rp643.038.430.220.

Namun dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan di Pemkab Lamsel terungkap bahwa proses pelaksanaan pinjam pakai kendaraan dinas di Sekretariat Daerah tidak sesuai prosedur yang berlaku.

Penanggung Jawab Pemeriksaan BPK RI perwakilan Lampung Masmudi dalam LHP yang ditandatangani pada 2 Mei 2024 menjelaskan, berdasarkan analisis atas Kartu Inventaris Barang (KIB) B Sekretariat Daerah, diketahui terdapat 162 kendaraan alat angkutan yang terdiri dari minibus, mikrobus, bus, sedan, jeep, truk, pikap, sepeda motor, dan sepeda.

Pemeriksaan lebih lanjut atas laporan pinjam pakai kendaraan Sekretariat Daerah, diketahui bahwa setidaknya terdapat 19 kendaraan yang dipinjampakaikan ke sejumlah instansi vertikal.

Selanjutnya hasil pemeriksaan fisik atas pengelolaan pinjam pakai kendaraan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan. Di antaranya pertama, pinjam pakai dan perpanjangan pinjam pakai kendaraan dinas oleh calon peminjam kendaraan tidak berdasarkan permohonan tertulis.

Hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pinjam pakai pada Sekretariat Daerah diketahui bahwa calon peminjam tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola barang atau pengguna barang Sekretariat Daerah.

Selain itu, untuk kendaraan yang habis masa pinjam pakainya, peminjam juga tidak mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis.

Berdasarkan wawancara dengan Pit. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang diketahui bahwa mekanisme yang ada selama ini adalah calon peminjam meminta/menyampaikan langsung secara lisan permintaan peminjaman kendaraan dinas kepada Sekretaris Daerah atau Bupati.

Kemudian, setelah permintaan tersebut disetujui, Sekretariat Daerah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai (BAST) dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

BAST dan Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagai wakil Pemkab Lamsel dan pimpinan masing-masing instansi peminjam.

pinjam pakai serampangan, lima kendaraan pemkab lamsel tak tentu rimbanya                            bandarlampung - pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin pada sekretariat daerah lampung selatan (lamsel) belum memadai.
hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023 oleh bpk ri perwakilan lampung.
pemkab lamsel menyajikan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar rp663.599.184.438 dan rp643.038.430.220.
namun dari hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan aset tetap peralatan dan mesin berupa alat angkutan di pemkab lamsel terungkap bahwa proses pelaksanaan pinjam pakai kendaraan dinas di sekretariat daerah tidak sesuai prosedur yang berlaku.
baca juga:menko muhadjir effendy dorong generasi milenial sebar konten positif di dunia maya
penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan, berdasarkan analisis atas kartu inventaris barang (kib) b sekretariat daerah, diketahui terdapat 162 kendaraan alat angkutan yang terdiri dari minibus, mikrobus, bus, sedan, jeep, truk, pikap, sepeda motor, dan sepeda.
pemeriksaan lebih lanjut atas laporan pinjam pakai kendaraan sekretariat daerah, diketahui bahwa setidaknya terdapat 19 kendaraan yang dipinjampakaikan ke sejumlah instansi vertikal.
selanjutnya hasil pemeriksaan fisik atas pengelolaan pinjam pakai kendaraan tersebut, terdapat sejumlah permasalahan. di antaranya pertama, pinjam pakai dan perpanjangan pinjam pakai kendaraan dinas oleh calon peminjam kendaraan tidak berdasarkan permohonan tertulis.
baca juga:begawi bandar lampung hadirkan karnaval mobil hias di festival jalanan 2024
hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pinjam pakai pada sekretariat daerah diketahui bahwa calon peminjam tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengelola barang atau pengguna barang sekretariat daerah. 
selain itu, untuk kendaraan yang habis masa pinjam pakainya, peminjam juga tidak mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis.
berdasarkan wawancara dengan pit. kepala bagian umum sekretariat daerah selaku kuasa pengguna barang diketahui bahwa mekanisme yang ada selama ini adalah calon peminjam meminta/menyampaikan langsung secara lisan permintaan peminjaman kendaraan dinas kepada sekretaris daerah atau bupati.
kemudian, setelah permintaan tersebut disetujui, sekretariat daerah menerbitkan berita acara serah terima pinjam pakai (bast) dan surat perjanjian pinjam pakai. 
bast dan surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh sekretaris daerah sebagai wakil pemkab lamsel dan pimpinan masing-masing instansi peminjam.
masalah kedua, aset tetap berupa empat kendaraan dinas dipinjampakaikan tanpa berita acara pinjam pakai dan surat perjanjian pinjam pakai. hasil pemeriksaan fisik atas kendaraan dinas di sekretariat daerah diketahui jumlah kendaraan yang dipinjampakaikan ke instansi eksternal berjumlah 23 unit.
berdasarkan permintaan keterangan pada pengurus barang sekretariat daerah lamsel, diketahui bahwa kendaraan tersebut telah dipinjampakaikan ke instansi vertikal sejak tahun 2019. namun, kendaraan tersebut dikembalikan secara administrasi pada tahun 2022 yang dibuktikan dengan bast pengembalian kendaraan.
pengembalian ini agar sekretariat daerah melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan tersebut. salah satunya pembayaran pajak kendaraan termasuk tunggakan pajaknya. 
sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 2 april 2024, kendaraan masih dipinjamkan tanpa dilengkapi berita acara pinjam pakai dan surat perjanjian pinjam.
masalah lainnya, beberapa peminjam kendaraan tidak melakukan pemeliharaan atas kendaraan yang dipinjam sesuai klausul perjanjian pinjam pakai. berdasarkan pemeriksaan fisik kendaraan dengan status pinjam pakai, diketahui setidaknya terdapat tiga kendaraan yang mati pajak, tiga kendaraan mati pajak dan mati stnk, dua kendaraan dalam keadaan rusak berat, dan satu kendaraan hilang stnk.
atas permasalahan tersebut, pengurus barang sekretariat daerah menyatakan bahwa sekretariat daerah telah mengingatkan peminjam kendaraan untuk melakukan pemeliharaan atas kendaraan tersebut termasuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan (stnk) tepat waktu.
hasil wawancara dengan pit. kepala bagian umum dan pengurus barang sekretariat daerah diketahui, kendaraan yang dipinjampakaikan biasanya jarang dipelihara oleh instansi peminjam. sebagian besar kendaraan yang dipinjampakaikan dikembalikan dalam keadaan mati pajak dan stnk/butuh pemeliharaan/dalam kondisi rusak.
keempat, sebanyak lima kendaraan tidak diketahui keberadaannya. dari hasil pemeriksaan fisik atas kendaraan dinas pada sekretariat daerah, diketahui terdapat lima kendaraan yang tidak diketahui keberadaanya.
kendaraan tersebut adalah aset dengan status dipinjampakaikan. rinciannya, toyota fortuner tahun 2012 be 1167 f; toyota avanza 2007 be 1224 dz; toyota kijang innova 2017be 1024 dz; toyota innova 2012 be 2306 dz; serta toyota kijang 2004 be 2305 dz.
selama pemeriksaan berlangsung, tim pemeriksa bpk telah memberikan kesempatan bagi pihak peminjam untuk menghadirkan kendaraan dinas tersebut guna pemeriksaan. namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 2 april 2024, pihak sekretariat daerah maupun peminjam tidak dapat menghadirkan kendaraan dan/atau memberikan keterangan pasti tentang keberadaan kendaraan dinas tersebut.
permasalahan di atas mengakibatkan, kendaraan dipinjampakaikan ke instansi vertikal tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai.
pembebanan anggaran yang disebabkan oleh kendaraan dinas dengan status pinjam pakai masih dilakukan pemeliharaan dan pembayaran atas kewajiban pajak oleh sekretariat daerah.
kib yang tidak akurat tidak dapat dijadikan bahan perencanaan dan perbaikan; serta aset-aset yang tidak diamankan secara fisik dan administrasi hukum berpotensi hilang atau disalahgunakan.
hal tersebut disebabkan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah tidak cermat dalam menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan bmd.
sekretaris daerah selaku pengelola barang sekaligus pengguna barang tidak cermat dalam mengusulkan pemanfaatan dan pemindahtanganan bmd serta mengawasi dan melakukan pengendalian atas pengelolaan bmd.
pengurus barang juga kurang optimal dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi bmd yang menjadi kewenangannya. serta, kepala bidang aset bpkad kurang optimal dalam melakukan pemutakhiran inventarisasi dan identifikasi kondisi aset daerah; dan melaksanakan pengawasan inventarisasi aset daerah.
atas permasalahan tersebut, bupati lampung selatan melalui sekretaris daerah dan kepala bpkad menyatakan sependapat atas hasil pemeriksaan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi.
bpk merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah lebih optimal dalam menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan bmd.
juga meminta bupati memerintahkan sekretaris daerah, selaku pengelola barang sekaligus pengguna barang, untuk lebih cermat dalam mengusulkan pemanfaatan dan pemindahtanganan bmd serta mengawasi dan melakukan pengendalian atas pengelolaan bmd.
melakukan proses pinjam pakai kendaraan melalui surat permohonan tertulis oleh calon peminjam kepada pemerintah kabupaten lampung selatan; dan  menelusuri lima unit kendaraan yang belum diketahui keberadaannya.
serta memerintahkan pengurus barang supaya lebih optimal dalam melaksanakan pencatatan dan inventarisasi bmd yang menjadi kewenangannya.
bpk juga meminta bupati memerintahkan kepala bpkad menginstruksikan kepala bidang aset untuk melakukan pemutakhiran inventarisasi dan identifikasi kondisi aset daerah secara periodik; dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan inventarisasi aset daerah. (pip/c1/fik)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 15 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan