RAHMAT MIRZANI

Pemkab Mesuji Surati Camat hingga Kades, Kejar Target Perekaman DP4

Kepala Disdukcapil Mesuji Mursalin-FOTO IST-

"Terakhir data hasil verifikasi tersebut nantinya harus diserahkan ke Disdukcapil Mesuji, supaya bisa segera dilakukan pemrosesan," ungkapnya. 

Dikatakan Mursalin, jumlah DP4 di Kabupaten Mesuji yang belum melakukan perekaman berjumlah 4644.

Dari ribuan jiwa DP4 itu terbagi dalam jumlah penduduk pemilih pemula yang terdata dalam Dapodik.

Untuk pemilihan pemula yang bersekolah di Mesuji Lampung ada 2182 jiwa. 

Kemudian yang sekolah di luar Mesuji Lampung berjumlah 1125 jiwa. 

"Sedangkan untuk masyarakat yang usia nya sudah diatas 17 tahun dan belum perekaman berjumlah 1337 jiwa," pungkasnya. 

Sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung mengejar target perampungan perekaman data yang masuk daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) Pilkada 2024.

Ini lantaran masih ada 251.177 warga yang masuk dalam DP4 pilkada yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP) se-Lampung. 

Diketahui, data DP4 se-Lampung berjumlah 6.610.305 orang. Di mana yang sudah melakukan perekaman E-KTP mencapai 97,49 persen. 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Lukman menjelaskan bahwa percepatan perekaman akan digencarkan untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pilkada serentak. 

“Hingga saat ini, capaian perekaman e-KTP DP4 Pilkada sudah mencapai 6.359.128 orang, atau masih kurang 251.177 orang lagi,” ujarnya, Selasa 3 Juli 2024.

Lukman menegaskan, pihaknya menargetkan seluruh data yang masuk DP4 di Lampung sudah melakukan perekaman e-KTP sebelum 27 November 2024. 

Sosialisasi masif dilakukan melalui berbagai upaya, seperti pemasangan banner informatif dan jemput bola ke sekolah-sekolah untuk menyasar pemilih pemula.

Dengan harapan 100 persen DP4 di Lampung tidak memiliki kendala administrasi kependudukan dalam pemilihan nanti. 

Selain menyasar pemilih pemula, Disdukcapil juga menargetkan TNI/POLRI untuk melakukan validasi apabila terjadi perubahan pekerjaan. Pihaknya berupaya melakukan terobosan agar penduduk bisa  menyalurkan hak pilih. (muk/c1/abd)

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan