Pengawasan Lemah, 11 Paket Infrastruktur Lamsel Tidak Sesuai Standar

pengawasan lemah, 11 paket infrastruktur lamsel tidak sesuai standar rekanan diminta kembalikan anggaran rp2,78 miliar lampung selatan - paket konstruksi di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) lampung selatan (lamsel) banyak yang tidak sesuai spesifikasi kontrak serta kurang volume. hal tersebut sesuai laporan hasil pemeriksaan (lhp) sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap uu pemerintahan kabupaten (pemkab) lamsel tahun 2023 oleh badan pemeriksa keuangan (bpk) ri perwakilan lampung. dari hasil lhp bpk, terjadi kekurangan volume sebesar rp867.454.261 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp1.915.213.316 atas 11 paket pekerjaan jalan, jaringan, dan irigasi pada dinas pupr yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi. baca juga:hari ini, pa gunungsugih gelar sidang perdana perceraian musa ahmad-mardiana diketahui, pemkab lamsel pada tahun 2023 menganggarkan belanja modal sebesar rp279.004.256.798 dengan realisasi per 31 desember 2023 sebesar rp255.416.444.519 atau 91,55 persen. lalu belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi pemkab lamsel tahun 2023 dianggarkan sebesar rp168.543.967.163 dengan realisasi rp151.223.653.375 atau 89,72 persen. penanggung jawab pemeriksaan bpk ri perwakilan lampung masmudi dalam lhp yang ditandatangani pada 2 mei 2024 menjelaskan pemeriksaan uji petik atas belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi tahun 2023 dilaksanakan pada 11 paket pekerjaan pada dinas pupr. pemeriksaan jalan dilakukan bersama dengan ppk, pptk, pengawas lapangan, penyedia, konsultan pengawas, serta tenaga ahli dari laboratorium pengujian teknik sipil universitas bandar lampung (ubl) dan laboratorium teknik sipil universitas saburai yang ditunjuk oleh pemeriksa dan penyedia. baca juga:cegah korupsi agar pembangunan berjalan maksimal hasil pemeriksaan dokumen kontrak, back up data, asbuild drawing, foto dokumentasi beserta dokumen pertanggungjawaban, pengujian fisik, dan laporan hasil uji laboratorium teknik sipil secara uji petik atas 11 paket pekerjaan pada dinas pupr menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar rp867.454.261 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp1.915.213.316. secara rinci, 11 paket tersebut, pertama, pemeliharaan berkala ruas jalan purwodadi simpang-bandar agung, kecamatan tanjung bintang. terjadi kekurangan volume sebesar rp51.411.258 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp240.152.978. kedua, kekurangan volume sebesar rp55.173.102 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp328.818.227 pada pekerjaan rekonstruksi jalan ruas merak belantung-bulok (r.071), kecamatan kalianda. lalu, kekurangan volume sebesar rp148.253.739 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp75.628.141 pada peningkatan jalan ruas bumi daya-bumi asih kecamatan palas. berikutnya, ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp129.623.362,83 pada peningkatan jalan kabupaten banjar masin-rawi, kecamatan penengahan. selanjutnya, kekurangan volume sebesar rp44.452.787 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp105.764.930 pada rekonstruksi ruas babatan-umbul bayur (lanjutan), kecamatan katibung. keenam, kekurangan volume sebesar rp92.728.022 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp594.833.528 pada penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) ruas pematang pasir-kedaung-bakti rasa, kecamatan sragi. ketujuh, kekurangan volume sebesar rp16.450.333 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp401.483.140 pada penanganan long segment (pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, peningkatan/rekonstruksi) ruas jati baru-merbau mataram-batas bandar lampung, kecamatan merbau mataram. kedelapan, kekurangan volume sebesar rp264.369.382 pada rehabilitasi jaringan irigasi permukaan d.i. way penengahan i, kecamatan penengahan. kemudian, kekurangan volume sebesar rp7.826.831 dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp9.065.549 pada penanganan tanggap darurat jalan, rehabilitasi gorong-gorong ruas karang pucung-pamulihan desa karang pucung, kecamatan way sulan. sepuluh, ketidaksesuaian spesifikasi kontrak sebesar rp29.843.457 pada penanganan tanggap darurat jalan, rehabilitasi jembatan ruas beringin kencana-pamulihan, kecamatan candipuro. dan sebelas, kekurangan volume sebesar rp186.788.802 pada pembangunan iplt candipuro. bpk ri perwakilan lampung menilai permasalahan tersebut mengakibatkan berkurangnya umur manfaat pada delapan ruas jalan akibat kekurangan ketebalan dan penurunan mutu pekerjaan jalan yang melampaui batas toleransi. juga terjadi kelebihan pembayaran kepada 11 penyedia jasa konstruksi sebesar rp2.782.667.577. hal tersebut disebabkan oleh kepala dinas pupr yang tidak optimal melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pada satuan kerjanya. kemudian ppk, pptk dan konsultan pengawas tidak melakukan pengendalian yang memadai atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan bersama tim pho tidak cermat dalam menguji kualitas dan perhitungan volume pekerjaan yang dipersyaratkan untuk penerimaan hasil pekerjaan. serta para penyedia jasa terkait tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati. atas temuan tersebut, bpk pun merekomendasikan kepada bupati lampung selatan nanang ermanto agar memerintahkan kepala dinas pupr untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan sesuai dengan tugas dan fungsinya. menginstruksikan ppk dan pptk supaya lebih cermat dalam melakukan pengendalian atas pekerjaan konstruksi jalan, irigasi, dan jaringan khususnya menguji spesifikasi yang dipersyaratkan dan perhitungan volume pekerjaan untuk penerimaan hasil pekerjaan. nanang juga diminta memproses kelebihan pembayaran sebesar rp2.782.667.577 kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh 11 penyedia jasa konstruksi. (pip/c1/fik)  

Tag

• # paket konstruksi
• # dinas pupr
• # lampung selatan
• # lamsel

Share

• 
• 
• 
• 
•