Eksekutif dan Legislatif Lampura Saling Sikut

Reporter: Fahrozi Irsan Toni |

Editor: Taufik Wijaya |

Rabu , 03 Jul 2024 - 22:01

Tokoh masyarakat Nero Kunang dan Akuan Abung saat meninjau lokasi pembangunan pabrik tapioka. -FOTO SASTRA SUDADI/RLMG -

Terkait Rencana Pembangunan Pabrik Tapioka

KOTABUMI - Rencana pembangunan pabrik pengolahan singkong di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menuai pro dan kontra.

Pembangunan pabrik tapioka oleh PT Sinar Batu Rusa Prima (SBRP) di Desa Talangjembatan, Kecamatan Abungkunang, Lampura, ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. Namun ditolak oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura.

Dewan menilai pembangunan pabrik tersebut melanggar Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Menyikapi masalah ini, Komisi I dan III DPRD Lampura dipimpin langsung Ketua DPRD Lampura Wansori menggelar rapat lintas komisi di gedung DPRD setempat.

Anggota Komisi I DPRD Lampura Tabrani Rajab mengatakan peserta rapat sepakat merekomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pabrik tersebut.

’’Kami (DPRD, Red) juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pj. Bupati Lampura Aswarodi, agar dapat meninjau kembali (rencana pembangunan pabrik tapioka). Sementara untuk rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada kepada daerah," kata politikus PKB ini.

Namun di bagian lain, Pemkab Lampura menilai pembangunan pabrik tidak melanggar Perda RTRW. Terkait hal ini, Bang Tabrani –sapaan akrabnya– mengatakan adanya kekeliruan penafsiran. Pihaknya mengklaim Pemkab Lampura salah menilai.

’’Mereka itulah yang salah. Itu namanya keliru. Sudah jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan RTRW kawasan industri tetap diberi izin," cetus Bang Tabrani.

Dijelaskan, dasar pemberian rekomendasi RTPL itu sudah melanggar Pasal 32 Perda No. 4 Tahun 2014. Pihaknya, kata Tabrani Rajab, menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan perda dengan berpatokan kepada aturan tersebut.

"Itu produk hukum yang dilahirkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah. Pada Pasal 29 Ayat 6, itu jelas bahwa wilayah Kecamatan Abungkunang itu, wilayah perkebunan dan itu berada di wilayah hulu yang dekat dengan bendungan Way Rarem yang mengaliri seluruh aliran sungai yang masuk ke Kotabumi sampai ke Tulangbawang," paparnya.

Terpisah, Sekkab Lampura Lekok ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyatakan rencana pembangunan pabrik tapioka tersebut tidak melanggar Perda No. 4 Tahun 2014. Menurut Lekok, perda itu hendaknya dibaca secara utuh. Pada perda itu ada poin yang memperbolehkan selagi itu menunjang perekonomian masyarakat setempat. Seperti halnya daerah Desa Talangjembatan yang banyak terdapat tanaman singkong.

eksekutif dan legislatif lampura saling sikut                            terkait rencana pembangunan pabrik tapioka
kotabumi - rencana pembangunan pabrik pengolahan singkong di kabupaten lampung utara (lampura) menuai pro dan kontra.
pembangunan pabrik tapioka oleh pt sinar batu rusa prima (sbrp) di desa talangjembatan, kecamatan abungkunang, lampura, ini mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat. namun ditolak oleh kalangan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) lampura.
dewan menilai pembangunan pabrik tersebut melanggar perda nomor 4 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw).
baca juga:rmd dan ua gelar konferensi nasi uduk dengan nunik dan jihan
menyikapi masalah ini, komisi i dan iii dprd lampura dipimpin langsung ketua dprd lampura wansori menggelar rapat lintas komisi di gedung dprd setempat.
anggota komisi i dprd lampura tabrani rajab mengatakan peserta rapat sepakat merekomendasikan pemberhentian seluruh aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pabrik tersebut. 
’’kami (dprd, red) juga meminta kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pj. bupati lampura aswarodi, agar dapat meninjau kembali (rencana pembangunan pabrik tapioka). sementara untuk rekomendasinya sudah kami sampaikan kepada kepada daerah," kata politikus pkb ini.
namun di bagian lain, pemkab lampura menilai pembangunan pabrik tidak melanggar perda rtrw. terkait hal ini, bang tabrani –sapaan akrabnya– mengatakan adanya kekeliruan penafsiran. pihaknya mengklaim pemkab lampura salah menilai.
baca juga:wabup pesisir barat lampung sampaikan nota pengantar raperda rpjpd 2025-2045
’’mereka itulah yang salah. itu namanya keliru. sudah jelas-jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan rtrw kawasan industri tetap diberi izin," cetus bang tabrani.
dijelaskan, dasar pemberian rekomendasi rtpl itu sudah melanggar pasal 32 perda no. 4 tahun 2014. pihaknya, kata tabrani rajab, menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan perda dengan berpatokan kepada aturan tersebut. 
"itu produk hukum yang dilahirkan oleh dprd bersama pemerintah daerah. pada pasal 29 ayat 6, itu jelas bahwa wilayah kecamatan abungkunang itu, wilayah perkebunan dan itu berada di wilayah hulu yang dekat dengan bendungan way rarem yang mengaliri seluruh aliran sungai yang masuk ke kotabumi sampai ke tulangbawang," paparnya.
terpisah, sekkab lampura lekok ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyatakan rencana pembangunan pabrik tapioka tersebut tidak melanggar perda no. 4 tahun 2014. menurut lekok, perda itu hendaknya dibaca secara utuh. pada perda itu ada poin yang memperbolehkan selagi itu menunjang perekonomian masyarakat setempat. seperti halnya daerah desa talangjembatan yang banyak terdapat tanaman singkong.
"boleh kan pabrik singkong berdiri di situ. komoditi singkong banyak, jadi menunjang ekonomi masyarakat setempat. kecuali pabrik karet, kan keliru tidak menunjang namanya karena di sana nggak banyak hasil karetnya," ucap lekok.
di sisi lain, rencana berdirinya pabrik pengolahan singkong tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah tokoh masyarakat. salah satu tokoh masyarakat abung kunang, nero jelly agung putra kunang, sangat mendukung pembangunan pabrik singkong tersebut.
“hal semacam ini sangat baik untuk kita. selain menambah income untuk wilayah, tentunya menambah lapangan pekerjaan untuk masyarakat," kata nero kunang.
diketahui, perusahaan tersebut rencananya membangun pabrik pengolahan tepung tapioka berbahan baku singkong di lahan seluas 39 hektare. 
oleh sebab itu, dirinya berharap agar masyarakat setempat maupun pemerintah dapat mendukung berdirinya perusahaan tersebut, demi kemajuan masyarakat kabupaten lampura. 
"jika ada investor yang mau membangun usaha kenapa harus dilarang. warga sudah menyetujui, izin sudah ada, maka dari itu pemerintah wajib mendukung. saya mendukung penuh karena way kunang tanah kelahiran saya," tegas nero.
ia menambahkan, pembangunan ini juga merupakan kebanggaan bagi masyarakat lampura. di tengah banyak kesan negatif tentang daerah ini, justru ada investor yang mau membangun usaha.
“kita harus bangga dengan adanya keinginan investor membangun usahanya di wilayah kita, karena tentu tidak mudah mendatangkan investor untuk ikut mengembangkan kabupaten tertua ini,” tandasnya.
sementara itu, rahmat, salah satu pihak eksternal perusahaan, mengatakan saat ini pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari pemkab lampura untuk mendirikan pabrik tersebut. ’’perizinan sudah kita kantongi, tinggal menunggu amdal dari pemprov lampung," katanya. 
bukan hanya itu, sambung rahmat, untuk mendirikan pabrik pihaknya juga sudah mengantongi izin dari kementerian. bahkan, masyarakat setempat juga tidak keberatan atas pembangunan pabrik. 
dijelaskannya, perusahaan tersebut nantinya juga mengelola ampas singkong menjadi biogas. ’’sementara untuk limbahnya nanti kita kelola sendiri dengan sistem reverse osmosis (ro)," jelasnya saat mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di kiyo cafe kotabumi. 
diketahui, pertemuan itu dihadiri sejumlah tokoh masyarakat lampura seperti chaerun abung, akuan abung, ketua laskar lampung nero kunang, adi candra, perwakilan masyarakat way kunang dan perwakilan perusahaan. (ozy/c1/fik)