Merasa Difitnah Berita Sengketa Tanah oleh Media Online, Pengacara Ini Lapor ke Dewan Pers dan Cybercrime

Reporter: Anggri Sastriadi |

Editor: Rizky Panchanov |

Jumat , 21 Jun 2024 - 11:28

Indah Meyland-Foto IST -

BANDARLAMPUNG - Merasa dirinya di fitnah dan disudutkan dengan pemberitaan yang tidak lengkap oleh media online, mengenai dugaan sengketa tanah, pengacara kondang asal Bandar Lampung, Indah Meyland melapor ke Dewan Pers dan Cybercrime.

Ya, baru-baru ini Indah Meyland merasa dirinya di fitnah juga disudutkan oleh salah satu media online di Tanggamus, kala dirinya sedang mengawal perkara sengketa tanah yang kini sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Kotaagung.

Dijelaskan oleh Indah Meyland, bahwa nama baiknya sebagai pengacara yang sedang mengawal perkara sengketa tanah, dengan Nomor Perkara 12/Pdt.G/2024/PN.Kot yang ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat bernama Tuti, Karyati dan Eni Septawati, tercoreng oleh sebuah pemberitaan yang dibuat oleh salah satu media online di Lampung.

"Kami sangat keberatan dengan media online tersebut yang dimuat pada 18 Juni 2024 dengan judul Sengketa Tanah Mardianto: Surat Pernyataan yang Ditulis Oknum TNI dan Istri atas Panduan Oknum Pengacara," katan Indah Meyland.

Dijelaskan oleh Indah Meyland, pihak media online melalui seorang oknum wartawannya tersebut, memberitakan seperti penggiringan opini. "Yang dimana timbulnya fitnah," kata dia.

Indah Meyland pun menambahkan, bahwa apa yang diberitakan oleh media online tersebut hanya memberitakan di satu sisi saja dan tak mengetahui asal usul pokok perkara yang sedang digugat oleh pihaknya tersebut.

"Memang kita pernah menggugat nomor perkara 12/Pdt.G/2024/PN.Kot. Kami sebagai kuasa hukum penggugat mengatasnamakan Tuti Karyati Eni Septawati. Yang terkait sengketa lahan yang terjadi di Tanjung Anom Kabupaten Tanggamus," jelasnya.

Dilanjutkan lagi oleh Indah Meyland, bahwa dimana pokok pertama sengketa lahan ini bermula ketika sang prinsipalnya membeli tanah tersebut pada tahun 1983. Setelah 35 tahun dirawat dan diurus. Jadi tidak ada masalah sedikitpun dibeli pun dengan surat sah dan diketahui lurah dan tanda tangan saksi-saksi.

Lalu pada tahun 2023 lalu, di tanah tersebut mulai terjadi keributan dimana para tergugat 1 itu Sarimin dan tergugat 2 Asmari mantu dari Sarimin ini, melakukan keributan.

"Pertama dia mengambil tanaman di kebun klien kami sebanyak 2 kali. Pernah dilaporkan ke pihak kepolisian namun belum ditindaklanjuti sampai sekarang. Dengan dia ini merusak dan membabat lalu menebang habis pohon yang ada di sana," ungkapnya.

Asmari selaku tergugat 2 kemudian datang ke Posbakum di PN Kotaagung dan menyampaikan si Srihadi ini sudah meninggal dunia. Tetapi kata Indah Meyland tidak percaya dan bertanya kepada Mardianto anak Srihadi dan menyatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia.

merasa difitnah berita sengketa tanah oleh media online, pengacara ini lapor ke dewan pers dan cybercrime                            bandarlampung - merasa dirinya di fitnah dan disudutkan dengan pemberitaan yang tidak lengkap oleh media online, mengenai dugaan sengketa tanah, pengacara kondang asal bandar lampung, indah meyland melapor ke dewan pers dan cybercrime.
ya, baru-baru ini indah meyland merasa dirinya di fitnah juga disudutkan oleh salah satu media online di tanggamus, kala dirinya sedang mengawal perkara sengketa tanah yang kini sedang dipersidangkan di pengadilan negeri (pn) kotaagung.
dijelaskan oleh indah meyland, bahwa nama baiknya sebagai pengacara yang sedang mengawal perkara sengketa tanah, dengan nomor perkara 12/pdt.g/2024/pn.kot yang ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat bernama tuti, karyati dan eni septawati, tercoreng oleh sebuah pemberitaan yang dibuat oleh salah satu media online di lampung. 
baca juga:mucikari juga jual bayi hasil hubungan gelap korban dengan pria hidung belang seharga rp 2 juta
"kami sangat keberatan dengan media online tersebut yang dimuat pada 18 juni 2024 dengan judul sengketa tanah mardianto: surat pernyataan yang ditulis oknum tni dan istri atas panduan oknum pengacara," katan indah meyland. 
dijelaskan oleh indah meyland, pihak media online melalui seorang oknum wartawannya tersebut, memberitakan seperti penggiringan opini. "yang dimana timbulnya fitnah," kata dia.
indah meyland pun menambahkan, bahwa apa yang diberitakan oleh media online tersebut hanya memberitakan di satu sisi saja dan tak mengetahui asal usul pokok perkara yang sedang digugat oleh pihaknya tersebut.
baca juga:polda lampung tangkap dpo kejari lampung timur, ini kasusnya!
"memang kita pernah menggugat nomor perkara 12/pdt.g/2024/pn.kot. kami sebagai kuasa hukum penggugat mengatasnamakan tuti karyati eni septawati. yang terkait sengketa lahan yang terjadi di tanjung anom kabupaten tanggamus," jelasnya.
dilanjutkan lagi oleh indah meyland, bahwa dimana pokok pertama sengketa lahan ini bermula ketika sang prinsipalnya membeli tanah tersebut pada tahun 1983. setelah 35 tahun dirawat dan diurus. jadi tidak ada masalah sedikitpun dibeli pun dengan surat sah dan diketahui lurah dan tanda tangan saksi-saksi. 
lalu pada tahun 2023 lalu, di tanah tersebut mulai terjadi keributan dimana para tergugat 1 itu sarimin dan tergugat 2 asmari mantu dari sarimin ini, melakukan keributan. 
"pertama dia mengambil tanaman di kebun klien kami sebanyak 2 kali. pernah dilaporkan ke pihak kepolisian namun belum ditindaklanjuti sampai sekarang. dengan dia ini merusak dan membabat lalu menebang habis pohon yang ada di sana," ungkapnya.
baca juga:stok darah makin menipis, pmi lampung ajak warga donor
asmari selaku tergugat 2 kemudian datang ke posbakum di pn kotaagung dan menyampaikan si srihadi ini sudah meninggal dunia. tetapi kata indah meyland tidak percaya dan bertanya kepada mardianto anak srihadi dan menyatakan bahwa bapaknya sudah meninggal dunia. 
pada akhirnya dari pernyataan ahli waris itu, pihaknya pun mengambil kesimpulan, dengan tidak mungkin pihaknya sebagai kuasa hukum menggugat orang yang sudah meninggal dunia. 
"apalagi ini perdata, lalu kami cabut dan sesuai prosedur kami mengajukan secara tertulis itu pun dalam persidangan. artinya para pihak disitu tergugat 1 dan 2 mengakui dan mengetahui apabila kita mencabut dasarnya ini. dan bahwa kita mencabut gugatan perkara nomor 7/pdt.g/2024/pn.kot dikarenakan tergugat 3 atas nama srihadi meninggal dunia," terangnya.
kemudian pada tanggal 20 mei 2024 pihaknya kembali mendaftarkan gugatan dengan nomor perkara 12/pdt.g/2024/pn.kot dan disidangkan kembali.
baca juga:salah paham, anggota dewan diduga aniaya warga
"perlu kami garis bawahi kalau ini kasusnya perdata tentu larinya ke ahli waris. beda dengan pidana, misal terdakwa dan terlapor telah meninggal dunia hubungan hukum terputus," ucapnya.
ia pun meminta agar media online tersebut tidak mengiring opini. "jadi disini jangan mendramatisir dan jangan terlalu juga pintar bersilat lidah dan hati hati dalam menggiring opini sebuah pemberitaan yang sifatnya tersebar publik. kita sudah jelaskan dari awal bahwa pencabutan bukan mau kita. nah dalam pemberitaan yang dilakukan media online dan wartawannya ini kami seolah-olah sangat disudutkan," tambahnya lagi.
jadi kata indah meyland, bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh media online dan oknum wartawan tersebut sangat merugikan dan mencemarkan nama baiknya.
karena menurutnya sesuai undang-undang pers itu mengatur pedoman media siber sesuai uu nomor 40 tahun 1999 seharusnya dalam pembuatan berita itu harus ada verifikasi dan keimbangan berita. 
"karena berita ini sanga artinya merugikan kami secara harkat dan martabat. padahal fakta di lapangan dari pihak kami tidak pernah dikonfirmasi. kami sedang sidang saja, tahu tahu si oknum wartawan sudah menyebarkan berita berita ini," ungkapnya.
baca juga:ditinggal mudik, kawanan maling kuras isi gudang di jagabaya
ketika pihaknya melacak melalui website resmi dewan pers, ternyata oknum wartawan tersebut berinisial s tidak terdaftar di dewan pers.
"dan medianya pun tidak terverifikasi. artinya ini ada indikasi bahwa mereka ini adalah oknum. jadi hari ini saya melakukan somasi terkait media tersebut dalam waktu 2x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. namun apabila tidak diindahkan kami akan menempuh ke jalur hukum dan melaporkan ke bagian cybercrime polda," ungkapnya.(*)