Jokowi Tegaskan Tak Ada Bansos untuk Korban Judi Online

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Rabu , 19 Jun 2024 - 15:02

Presiden Joko Widodo -Foto Dok BPMI Setpres-

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengklarifikasi pernyataannya terkait korban judi online (judol) bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Muhadjir menjelaskan, korban yang dimaksud bukanlah para pemain judi online itu. Namun yang dimaksud korban adalah keluarga dari pemain judi itu yang dirugikan secara langsung.

"Saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku (pemainnya). Siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itu-lah yang nanti akan kita santuni," kata Muhadjir kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin 17 Juni 2024.

Muhadjir menjelaskan keluarga dari pelaku judi online berhak mendapatkan bansos karena mereka bisa kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, maupun mengalami trauma psikologis yang dilakukan para pelakunya.

Dia menambahkan wacana itu sesuai dengan amanat UUD 1945, Pasal 34 Ayat 1 yang menyebutkan fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara.(disway/nca)

jokowi tegaskan tak ada bansos untuk korban judi online                            jakarta - presiden joko widodo membantah adanya rencana para korban judi online (judol) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
"nggak ada (wacana pelaku judi online dapat bansos)," ungkap presiden jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya ke karanganyar, jawa tengah, rabu, 19 juni 2024.
mantan gubernur dki jakarta ini juga mengatakan, belum ada aturan yang mengatur pemberian bansos bagi keluarga yang terdampak judi online. “nggak ada," singkatnya.
baca juga:menko pmk klarifikasi, bansos bagi korban judol bukan untuk pemainnya, tapi untuk keluarga
sedangkan wakil ketua komisi viii dpr ri diah pitaloka, menegaskan korban judi online tidak bisa masuk ke dalam kriteria data terpadu kesejahteraan sosial (dtks), untuk mendapatkan bansos. 
“dtks itu kan sebuah sistem klasifikasi datanya apakah yang korban bersangkutan itu masuk dalam kriteria atau tidak, itu yang menentukan. jadi bukan karena judi online atau tidak," ungkap diah, rabu 19 juni 2024.
dia menilai, pemerintah selama ini sudah memiliki parameter dan definisi kemiskinan untuk mengukur keluarga miskin baru dari praktek judi online.
baca juga:pasca lebaran, harga bapok alami kenaikan
"karena orang kan ada yang ketipu, ya banyak, kalau bicara kriminal banyak. jadi yang penting itu judi online-nya yang diatasi, sumbernya" ungkapnya.
"(tetapi) lebih karena kondisi yang bersangkutan, silakan saja kalau mau dimasukan ke dalam dtks, apakah pantas menerima bansos atau tidak. tapi variabelnya bukan karena kalah judi online terus dapat bantuan, kalah judi online nggak bisa jadi parameter, kan udah ada parameternya sendiri," sambungnya.
diah pitaloka menyatakan korban judi online memenuhi syarat kemiskinan yang tercantum dalam dtks, mereka berhak menerima bantuan sosial.
kendati demikian, ia menekankan keputusan apakah seseorang dapat masuk ke dalam dtks akan bergantung pada hasil dari proses verifikasi yang dilakukan.
baca juga:nilai tukar rupiah lemah tembus rp16.400 per dolar as
“ya silakan masuk ke dalam proses verifikasi dtks. misal jatuh miskin butuh bantuan, kemudian masuk kriteria kemiskinan itu lain, tapi bukan variabel kalah judi online menentukan masuk dtks, tidak bisa," ujarnya.
diberitakan sebelumnya, menteri koordinator (menko) bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (menko pmk) muhadjir effendy mengklarifikasi pernyataannya terkait korban judi online (judol) bisa mendapatkan bantuan sosial (bansos).
muhadjir menjelaskan, korban yang dimaksud bukanlah para pemain judi online itu. namun yang dimaksud korban adalah keluarga dari pemain judi itu yang dirugikan secara langsung.
"saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku (pemainnya). siapa korbannya? korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial, maupun psikologis, dan itu-lah yang nanti akan kita santuni," kata muhadjir kepada wartawan di kantor pp muhammadiyah,  jakarta pusat, senin 17 juni 2024.
baca juga:kalahkan cristiano ronaldo, arda guler cetak rekor pencetak gol termuda di euro 
muhadjir menjelaskan keluarga dari pelaku judi online berhak mendapatkan bansos karena mereka bisa kehilangan harta benda, kehilangan sumber kehidupan, maupun mengalami trauma psikologis yang dilakukan para pelakunya.
dia menambahkan wacana itu sesuai dengan amanat uud 1945, pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara.(disway/nca)