Politik Uang Jadi Fokus Pengawasan

Reporter: Agung Budiarto |

Editor: Agung Budiarto |

Senin , 17 Jun 2024 - 21:42

BERI ARAHAN: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Lampung Tamri memberikan arahan terkait pengawasan Pilkada 2024. -FOTO DOK. RLMG -

Selanjutnya, ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan sebelum penetapan calon kepala daerah. Pertama, pemberlakuan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 terkait keputusan pejabat negara, kepala desa, serta mutasi dan rotasi pejabat. Kedua, penanganan pelanggaran netralitas ASN.

“ASN harus netral kapan pun dan di mana pun, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” tambah Tamri.

Rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. “Forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup Tamri. (ant/c1/abd)

politik uang jadi fokus pengawasan                            bandarlampung - badan pengawas pemilu (bawaslu) lampung berkomitmen mencegah praktik politik uang (money politics) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
’’tentunya dalam pilkada ini kami lebih mengutamakan pencegahan. tetapi bila masih tidak mempan juga, maka akan dimasukkan dalam ranah penanganan pelanggaran,” kata koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu lampung tamri di bandarlampung, minggu (16/6).
tamri menyatakan bahwa fokus utama pengawas pemilu pada pilkada serentak 2024 adalah politik uang, mengingat pada pemilu sebelumnya terdapat sejumlah kasus yang ditemukan dan berakhir pada proses pidana.
“konsistensi bawaslu lampung dalam mencegah politik uang juga terlihat pada pelaksanaan pilkada bandarlampung 2020 lalu, di mana kami memutuskan pasangan calon nomor urut 03 eva dwiana dan deddy amarullah terbukti melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (tsm), meskipun putusan itu dianulir oleh mahkamah agung (ma),” ujarnya.
tamri juga menyatakan bahwa bawaslu akan mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pilkada serentak 2024 untuk memastikan tidak ada yang digunakan oleh pasangan calon, terutama petahana, untuk kepentingan tertentu.
“bansos ini banyak digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. ini akan ada keuntungan bagi petahana. sementara bagi petahana tidak menyalahi karena bukan program incumbent, hanya diperintahkan untuk menyalurkan bansos itu,” jelasnya.
selain fokus pada pencegahan politik uang, bawaslu bersama aparat tni/polri juga mengantisipasi terjadinya kerusuhan dalam pemilihan.
“dari sisi pengamanan, kami berkeyakinan ini akan optimal. kami juga yakin masyarakat lampung sudah cukup dewasa berdasarkan pada penyelenggaraan pilkada-pilkada sebelumnya,” kata dia.
untuk pengamanan potensi kericuhan pada saat pilkada, bawaslu ri telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama tni/polri dalam hal keamanan pilkada.
“di tingkat daerah, kami sedang melakukan koordinasi secara intens dengan tni/polri. lebih dari itu, kami juga melibatkan masyarakat dalam mengawasi tahapan pilkada,” tambahnya. 
sebelumnya tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih pilkada menjadi fokus pengawasan badan pengawas pemilu (bawaslu) kota bandarlampung.
tidak hanya itu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) juga menjadi fokus pengawasan. 
hal ini terungkap saat rapat koordinasi pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih pada pemilihan gubernur/wakil gubernur dan wali kota/ wakil wali kota tahun 2024 di sheraton hotel, jumat (14/6). 
kordiv pencegahan dan parmas bawaslu kota bandar lampung muhammad muhyi menjelaskan, indikasi kerawanan bisa saja terjadi dalam tahapan coklit ini. 
karenana dia menekankan kepada jajaran pengawas di tingkatan bawah untuk gerak aktiv untuk melakukan pengawasan terhadap petugas pantarlih. 
“tentu yang kita awasi adalah dari perekrutan petugas pantarlih hingga pemungutan suara. personalnya juga harus sesuai dengan aturan. misalnya, tidak terlibat atau terafiliasi dengan parpol, tidak ada hubungan sedarah dengan penyelenggara dan sebagainya,” ujar muhyi. 
jika ada petugas pantarlih yang diluar dari aturan, tentu, sambung muhyi pihaknya akan meminta pkd dan panwascam untuk menindaklanjutinya. 
“jadi nanti kalau ada perekrutan yang bermasalah atau ada diantara yang menjadi petugas pantarlih itu sudah punya catatan hitam dari sebelumnya, pkd harus mencatat dan melaporkan ke panwascam. nanti panwascam akan merekomendasikan sanksinya,” ujarnya. 
dijelaskan dia, ada beberapa kendala yang dihadapi dan rentan kesalahan yang dilakukan oleh pantarlih. diantaranya rentan melakukan pencoklitan secara kolektif. 
“kita minta betul ini benar-benar didatangi. jangan main tembak atau kolektif. bila perlu saat coklit itu diumumkan melalui media-media di tingkat rt itu. misalnya di grup whats app warga, atau disiarakan melalui pengeras suara masjid. nah nanti pengawas akan saya minta untuk mendampingi itu,” jelas muhyi. 
selain itu, bawaslu kota bandarlampung juga melaksanakan instruksi dari bawaslu lampung dengan membuka posko pengaduan terkait daftar pemilih. 
“kami mengarahkan panwaslu kelurahan untuk membuka posko pengaduan sebagai sarana masyarakat berkonsultasi mengenai hak pilih mereka,” ujar seorang perwakilan bawaslu.
diketahui berdasarkan sinkronisasi antara daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (dp4) dan daftar pemilih tetap (dpt) dari pemilu sebelumnya, jumlah pemilih di lampung tercatat sebanyak 6.535.732 orang.
hasil dari proses coklit oleh pantarlih ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan daftar pemilih sementara (dps) untuk pilkada di lampung. 
bawaslu lampung menggelar rapat koordinasi evaluasi penanganan pelanggaran administratif pemilu pada rabu malam (12/06). rapat ini dihadiri oleh anggota bawaslu lampung, yaitu suheri, tamri, gistiawan, dan ahmad qohar.
dalam acara tersebut, koordinator divisi penanganan pelanggaran bawaslu provinsi lampung, tamri, memberikan sambutan dan membuka rapat. tamri menyoroti beberapa hal penting yang menjadi bahan evaluasi terkait penanganan pelanggaran pemilu.
“evaluasi ini merupakan pelajaran berharga dari pemilu sebelumnya dan akan menjadi panduan dalam penanganan pelanggaran pada pilkada mendatang,” ujarnya.
tamri juga menyoroti beberapa pelanggaran di tps yang penanganannya tidak tepat, seperti pengaduan yang seharusnya ditangani oleh panwascam namun malah ditangani oleh kabupaten, dan sebaliknya.
“hal-hal seperti ini harus dievaluasi agar tidak terulang pada pengawasan pilkada mendatang,” tutur tamri.
selanjutnya, ada dua hal yang menjadi fokus pengawasan sebelum penetapan calon kepala daerah. pertama, pemberlakuan pasal 71 uu nomor 10 tahun 2016 terkait keputusan pejabat negara, kepala desa, serta mutasi dan rotasi pejabat. kedua, penanganan pelanggaran netralitas asn. 
“asn harus netral kapan pun dan di mana pun, tidak boleh memberikan dukungan kepada calon kepala daerah,” tambah tamri.
rapat ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran pemilu di masa mendatang. “forum ini bertujuan untuk mengevaluasi kekurangan dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup tamri. (ant/c1/abd)