Disdikbud Pastikan Tak Ada Manipulasi Data PPDB

BANDARLAMPUNG – Tak jauh beda dengan tahun sebelumnya, penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK se-Lampung tahun 2024/2025 melalui empat jalur. Petunjuk teknisnya, terang Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tommy Efra Handarta, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021.

Empat jalur PPDB itu, sebutnya, yaitu jalur zonasi, afirmasi (bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan peserta penyandang disabilitas), mutasi (perpindahan orang tua atau wali), dan jalur prestasi. Kuotanya untuk zonasi sekolah 50 persen dan afirmasi paling sedikit 15 persen dari daya tampung sekolah dengan komposisi 13 persen untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu dan 2 persen penyandang disabilitas.

Lalu, zonasi mutasi orang tua 5 persen dan jalur prestasi 30 persen dari daya tampung sekolah. Sedangkan untuk jalur prestasi 18 persen dari prestasi akademik serta 12 persen dari prestasi bidang riset dan inovasi. 

’’Sebanyak 12 persen dari prestasi riset dan inovasi itu terdiri dari 3 persen riset sendiri, 3 persen prestasi bidang seni budaya, 3 persen prestasi olahraga, dan 3 persen prestasi tahfiz Quran,” jelas Tommy saat diwawancarai di ruangan kerjanya, Senin (27/5).

BACA JUGA:Aqilah, CJH Termuda Lampung Tahun 1445 H

Terkait persyaratan, Tommy menyadari bahwa krusial soal PPDB adalah soal zonasi mensyaratkan nama orang tua di kartu keluarga sama dengan nama orang tua yang ada di buku rapor atau ijazah. “Itu berlaku sejak adanya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar pelaksanaan PPDB tahun 2024/2025. Surat keputusan ini dikeluarkan September 2023. Sejak saat itu diberlakukan keputusan tersebut untuk pedoman PPDB periode 2024/2025,” ucapnya.

Tommy juga menyampaikan, secara garis besar terdapat dua kebijakan yang membedakan dengan tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada kartu keluarga (KK) dengan minimal waktu satu tahun dan nama orang tua harus sama dengan raport. “Kemudian kalau menggunakan jalur perpindahan orang tua itu minimal satu tahun waktu penempatan,”ucap Tommy.

  Terkait infomasi adanya kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK negeri seperti Kecamatan Labuhan Ratu di Bandarlampung, Tommy mengatakan bahwa Kecamatan Labuhan Ratu di wilayah ada dekatnya sekolah SMA/SMK. Menurunya yang tidak ada itu di Kecamatan Rajabasa, Kedamaian, dan Sukabumi. 

Kendati Demikian, Tommy menegaskan bahwa tidak ada kecamatan yang tidak terjangkau oleh sekolah. “Memang lokasi ini tidak ada SMA, tapi di lokasi sekitar kan ada. Contoh di Kedamaian ada SMAN 1 dan SMAN 10. Jadi untuk seluruh kecamatan di Bandarlampung khususnya ini sudah termasuk dalam sekolah zonasi yang ada di Bandarlampung. Pada fakta memang jarak,”ucap Tommy.

BACA JUGA:Matahari Tepat di Atas Kakbah

Karena untuk mendirikan sekolah baru itu sangat sulit. Menurutnya harus ada hibah dari masyarakat kepada pemerintah.

“Sekarang ada gak misalnya di Sukabumi tanah masyarakat untuk dihibahkan kepada pemerintah. Kalau kita beli tidak boleh. Harus berbentuk hibah. Tidak boleh ada pengadaan tanah. Adanya hibah,”ucapnya.

Terkait PPDB kota/kabupaten se-Lampung, Tommy mengatakan Disdikbud Lampung sebagai monitoring karena pengelolaan pendidikan dasar kan ada di kabupaten/kota.  “Pada prinsipnya tetap merujuk kepada Permendikbud  Nomor 1 Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan PPDB tahun 2024/2025. Bahkan ada lebih diperketat dan terperinci dengan keputusan tersebut,” tambahnya. 

Tommy juga memastikan bahwa setelah sistem PPDB online yang menggunakan teknologi informatika itu tidak ada manipulasi data dan itu sudah disampaikan keseluruhan operator sekolah. “Saya mengetahui hal itu. Sehingga saya pastikan bahwa operator sekolah tidak boleh dan tidak mungkin melakukan manipulasi. Karena ini sistem online dilihat semua orang,”ucap Tommy.