Potensi Kerugian Konsumen Akibat Elpiji Tak Sesuai Takaran Capai Rp1,7 M per Tahun

Reporter: Rizky Panchanov |

Editor: Rizky Panchanov |

Senin , 27 May 2024 - 15:22

TEMUAN: Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan memimpin ekspose temuan terhadap produk gas elpiji 3 kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Kecamatan Koja, Jakarta, Senin 27 Mei 2024..-FOTO KEMENDAG-

"Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha," sambungnya.

Direktur Jenderal PKTN Kemendag Moga Simatupang menambahkan ia menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha.

"Sanksinya berupa sanksi administratif. Kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. Nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha," ujar Moga.

Sedangkan Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menerangkan, pihaknya akan melakukan cek lebih lanjut, apalagi ditemukan juga tabung-tabung yang berisi lebih dari 3 kg.

“Yang menjadi concern yang minus karena ada potensi merugikan. Kita harus lihat, namanya produksi itu ada defectnya, berapa persen defect yang diizinkan, ini harus kita perbaiki," jelas Mars Ega. Ia menambahkan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada SPBE yang nakal.

"Kami pastikan akan memberi sanksi kepada SPBE yang memang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat," sambungnya.

Pertamina Patra Niaga mewajibkan seluruh SPBE melakukan langkah Standar Operation Procedure (SOP) sebelum pengisian gas ke tabung, antara lain pengecekan akurasi mesin pengisian sebelum dioperasikan. Kemudian pengecekan kualitas produk dengan uji lab di Terminal LPG, melakukan pengecekan visual kondisi tabung sebelum pengisian, proses uji sampling mesin pengisian.(jpc/disway/nca)

potensi kerugian konsumen akibat elpiji tak sesuai takaran capai rp1,7 m per tahun                            jakarta- kementerian perdagangan (kemendag) mengungkapkan adanya temuan sebanyak 11 stasiun pengisian bulk elpiji (spbe) yang melakukan kecurangan pengisian tabung gas subsidi elpiji 3 kg.
menteri perdagangan (mendag) zulkifli hasan menyatakan atas adanya temuan itu, pihaknya telah melakukan pengamanan dan penyegelan produk gas elpiji 3 kg yang pelabelan dan kuantitasnya tidak sesuai.
temuan tersebut merupakan hasil pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (bdkt) yang dilakukan direktorat metrologi, ditjen perlindungan konsumen dan tertib niaga (pktn).
baca juga: kemendag temukan tabung gas tak sesuai takaran
tindakan pengamanan ini kata zulhas- sapaan akrabnya- merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan bdkt dan satuan ukuran sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan.
“penyegelan produk gas elpiji 3 kg ini dilakukan karena adanya ketidaksesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas. setelah dicek, seharusnya masyarakat menerima elpiji 3 kg, tetapi ternyata isinya kurang dari 3 kg,” kata mendag zulhas dalam keterangan resminya. 
potensi kerugian konsumen kata zulhas diperkirakan mencapai rp 1,7 miliar per tahunnya.
hal ini tentu sangat merugikan konsumen akibat tidak dipatuhinya sop tentang pengelolaan tabung kosong dan pengisian gas elpiji 3 kg. 
baca juga:program air bersih pln dukung tata kelola air berkelanjutan
penyegelan itu kata dia dilakukan agar spbe tidak dapat digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan penerapan sop tentang pengelolaan tabung kosong, pengisian, dan pelabelan dari produk gas elpiji 3 kg.
mendag menegaskan tindakan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi konsumen.
terlebih, pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk menjamin kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas dalam transaksi perdagangan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada konsumen atau masyarakat.
mendag zulhas mengatakan dalam kecurangan ini ada sanksi yang akan dikenakan pada spbe. mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.
baca juga:pemerintah lunasi dana kompensasi bbm subsidi ke pertamina 
"sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yaitu sanksi administratif secara bertahap sampai dengan pencabutan perizinan berusaha," sambungnya. 
direktur jenderal pktn kemendag moga simatupang menambahkan ia menyatakan, sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis terlebih dahulu dan dapat berkembang hingga pencabutan izin usaha.
"sanksinya berupa sanksi administratif. kita berikan teguran tertulis terlebih dahulu. nanti kalau tidak ditindaklanjuti, sanksinya dapat berkembang hingga mengakibatkan pencabutan perizinan berusaha," ujar moga.
sedangkan direktur pemasaran regional pt pertamina patra niaga mars ega legowo menerangkan, pihaknya akan melakukan cek lebih lanjut, apalagi ditemukan juga tabung-tabung yang berisi lebih dari 3 kg.
baca juga:kemenaker optimalkan program magang untuk tekan pengangguran di kalangan gen-z
“yang menjadi concern yang minus karena ada potensi merugikan. kita harus lihat, namanya produksi itu ada defectnya, berapa persen defect yang diizinkan, ini harus kita perbaiki," jelas mars ega. ia menambahkan, pihaknya akan memberikan sanksi kepada spbe yang nakal. 
"kami pastikan akan memberi sanksi kepada spbe yang memang menyalahi aturan dan merugikan masyarakat," sambungnya.
pertamina patra niaga mewajibkan seluruh spbe melakukan langkah standar operation procedure (sop) sebelum pengisian gas ke tabung, antara lain pengecekan akurasi mesin pengisian sebelum dioperasikan. kemudian pengecekan kualitas produk dengan uji lab di terminal lpg, melakukan pengecekan visual kondisi tabung sebelum pengisian,  proses uji sampling mesin pengisian.(jpc/disway/nca)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Radar Lampung 28 Mei 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan