Percepat Rekrutmen Peserta JKN di Desa, BPJS Kesehatan Cabang Metro Gencarkan Program Pesiar

Reporter: Mitra |

Editor: Decky |

Kamis , 23 May 2024 - 09:00

BPJS Kesehatan Cabang Metro saat audiensi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) dan Kepala Desa untuk menyamakan pemahaman terkait program Pesiar, Rabu (27/3/2024).-Foto Ist-

SEJAK diluncurkan Program Nasional Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi (PESIAR) oleh BPJS Kesehatan pada 30 Agustus 2023 lalu. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Metro terus gencarkan program tersebut di desa-desa.

Pada momen kali ini, BPJS Kesehatan Cabang Metro mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (PMK) dan Kepala Desa untuk menyamakan pemahaman terkait program Pesiar, Rabu (27/3/2024).

Secara terpisah, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Metro Bellza Rizki Ananta menyampaikan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk merekrut peserta dan meningkatkan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tingkat desa.

Program Pesiar yang diinisiasi BPJS Kesehatan ini merupakan suatu kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta JKN yang dilakukan oleh Agen PESIAR. Sedangkan Agen PESIAR adalah orang yang ditugaskan oleh pihak desa untuk menjalankan aktifitas PESIAR yang meliputi Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi

"Melalui Program Pesiar, kami ingin bisa menyisir kepesertaan hingga 100 persen. Program ini berdampak positif pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC)," ujar Bellza.

Ia mengatakan angka peserta JKN secara nasional pada tanggal 1 Maret 2024 telah mencapai 268,74 juta jiwa. Hal ini menandakan bahwa lebih dari 96,28 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN, yang merupakan pencapaian signifikan dalam upaya menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia.

Program PESIAR merupakan bentuk kolaborasi BPJS Kesehatan bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Program itu telah diuji coba sejak 2022 di 126 desa yang tersebar di seluruh Indonesia, dilaksanakan melalui keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kantor cabang BPJS Kesehatan di daerah.

Bellza menjelaskan, Program Pesiar ini diawali dengan memetakan data penduduk dengan penyandingan data warga yang sudah memiliki kepesertaan JKN dan yang non JKN. Selanjutnya, Agen Pesiar akan bekerja untuk melakukan kunjungan wilayah sesuai dengan hasil pemetaan penduduk tadi.

"Sesuai instruksi Presiden tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, dimana salah satu ketentuannya, yaitu dana desa dapat digunakan untuk advokasi, sosialisasi, dan edukasi program JKN kepada masyarakat desa," katanya.

Selaras dengan ketentuan tersebut, BPJS Kesehatan berupaya mengejar pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) berupa cakupan peserta JKN hingga 100 persen di wilayah desa.

percepat rekrutmen peserta jkn di desa, bpjs kesehatan cabang metro gencarkan program pesiar                            sejak diluncurkan program nasional petakan, sisir, advokasi, dan registrasi (pesiar) oleh bpjs kesehatan pada 30 agustus 2023 lalu. bpjs kesehatan kantor cabang metro terus gencarkan program tersebut di desa-desa.
pada momen kali ini, bpjs kesehatan cabang metro mengundang dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung (pmk) dan kepala desa untuk menyamakan pemahaman terkait program pesiar, rabu (27/3/2024).
baca juga:kisah evinia susandi dan dukungan bpjs kesehatan bagi petugas kpps
secara terpisah, kepala bpjs kesehatan cabang metro bellza rizki ananta menyampaikan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk merekrut peserta dan meningkatkan keaktifan peserta jaminan kesehatan nasional (jkn) di tingkat desa.  
program pesiar yang diinisiasi bpjs kesehatan ini merupakan suatu kegiatan pemasaran sosial terencana dalam rangka rekrutmen peserta dan meningkatkan keaktifan peserta jkn yang dilakukan oleh agen pesiar. sedangkan agen pesiar adalah orang yang ditugaskan oleh pihak desa untuk menjalankan aktifitas pesiar yang meliputi petakan, sisir, advokasi dan registrasi
"melalui program pesiar, kami ingin bisa menyisir kepesertaan hingga 100 persen. program ini berdampak positif pada pencapaian universal health coverage (uhc),"  ujar bellza.
baca juga:layanan kelas 1, 2, dan 3 bpjs dihapus, penetapan tarif iuran baru mulai juni
ia mengatakan angka peserta jkn secara nasional pada tanggal 1 maret 2024 telah mencapai 268,74 juta jiwa. hal ini menandakan bahwa lebih dari 96,28 persen penduduk indonesia telah terdaftar sebagai peserta jkn, yang merupakan pencapaian signifikan dalam upaya menjamin kesehatan seluruh masyarakat indonesia.
program pesiar merupakan bentuk kolaborasi bpjs kesehatan bersama kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (mendes pdtt), kementerian dalam negeri (kemendagri), dan kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko pmk).
program itu telah diuji coba sejak 2022 di 126 desa yang tersebar di seluruh indonesia, dilaksanakan melalui keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kantor cabang bpjs kesehatan di daerah.
baca juga:bpjs kesehatan cabang metro sudah kerja sama dengan 34 fkrtl 
bellza menjelaskan, program pesiar ini diawali dengan memetakan data penduduk dengan penyandingan data warga yang sudah memiliki kepesertaan jkn dan yang non jkn. selanjutnya, agen pesiar akan bekerja untuk melakukan kunjungan wilayah sesuai dengan hasil pemetaan penduduk tadi.
"sesuai instruksi presiden tentang prioritas penggunaan dana desa 2023, dimana salah satu ketentuannya, yaitu dana desa dapat digunakan untuk advokasi, sosialisasi, dan edukasi program jkn kepada masyarakat desa," katanya. 
selaras dengan ketentuan tersebut, bpjs kesehatan berupaya mengejar pencapaian sustainable development goals (sdgs) berupa cakupan peserta jkn hingga 100 persen di wilayah desa.
sementara itu, tatas pamungkas selaku kepala bidang pemerintahan kampung dinas pmk kabupaten lampung tengah menyampaikan komitmenya untuk mengoptimalkan program tersebut. “dengan adanya program ini, tentu kami merasa semakin dekat dengan bpjs kesehatan, sehingga apabila ada kesulitan warga terkait dengan pelaksanaan program jkn kami akan lebih mudah untuk berkoordinasi. selain itu, kami juga berharap tidak ada lagi warga desa yang tidak terlindungi oleh jaminan kesehatan”, ujarnya
baca juga:tingkatkan pemahaman peserta ppu bu, bpjs kesehatan cabang metro gelar sosialisasi di pt permentech indonesia
tatas juga menginstruksikan agar anggota perangkat desa harus terus bergerak aktif untuk mengidentifikasi status kepesertaan warga, terutama yang belum terdaftar pada program jkn. sekaligus juga mendata warga yang memiliki kepesertaan jkn, namun statusnya tidak aktif. hal ini dilakukan agar data lapangan yang dimiliki valid.
di akhir kegiatan, bellza menambahkan, pihaknya akan secara rutin memberikan umpan balik pencapaian hasil penyisiran, rekrutmen, dan reaktivasi peserta oleh agen pesiar setiap bulan sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan kepada agen pesiar bersama perangkat daerah dan perangkat desa.
“bagi warga desa yang ternyata sudah memiliki kepesertaan jkn namun tidak aktif akibat adanya tunggakan iuran, disarankan untuk mendaftar program rencana pembayaran bertahap (rehab). agar apabila dibutuhkan rawat inap, kepesertaan jkn sudah aktif dan tidak muncul risiko denda layanan kesehatan,” jelas  bellza.
program rehab ini dapat didaftarkan melalui aplikasi mobile jkn atau melalui bpjs kesehatan care center 165 dan dapat memilih skema pembayaran sesuai dengan kemampuan peserta hingga 12 bulan. adapun tunggakan iuran yang dihitung oleh bpjs kesehatan adalah maksimal 24 bulan.
“harapannya peserta jkn dapat rutin membayarkan iuran tepat waktu yakni sebelum jatuh tempo tanggal 10 di setiap bulannya, sehingga risiko status kepesertaan jkn tidak aktif dapat dihindari karena sakit itu selalu datang tiba-tiba,” tutupnya. (*)